|  | 

Populer

OTT Romy dan Citra Kementerian Agama

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

 

Publik digegerkan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari jumat 15 maret 2019 di salah satu hotel di Surabaya terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan juga anggota DRRI periode 2014-2019 Ir. H. Muhamamd Romahurmuziy atau biasa disapa Romy, Kepala  Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Jawa Timur Muwafaq Wirahadi.

Berdasarkan Konferensi Press pada hari sabtu 16 Maret 2019 jam 11.30 wib KPK menyatakan bahwa OTT terhadap Romy berkaitan dengan proses pengangkatan pejabat tinggi dilingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan gelar perkara, KPK meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan sehingga Romy ditetapkan sebagai tersangka  diduga melanggar  pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangka  melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil OTT, KPK mengamankan uang sebesar Rp. 156.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

Ada dua keanehan  dalam kasus OTT Romy beserta pejabat kemenag daerah, pertama, dari aspek jabatan dan kewenangan yang melekat dalam dirinya, Romy tidak memiliki keterkaitan langsung dengan oknum pejabat di Kementerian Agama. Sebagai anggota DPR RI Komisi XI, Romy  membidangi urusan keuangan dan perbankan dengan mitra kerja bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Setjen BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan mitra kerja Kementerian agama berada dalam ruanglingkup Komisi  VIII DPR RI.

Kedua, dari sudut jabatan Politik, Romy adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang jelas jelas tidak terkait dengan urusan birokrasi pemerintahan, khususnya birokrasi Kementerian Agama (Kemenag). Tugas utama partai politik adalah menyerap dan memperjuang aspirasi rakyat melalui wakil wakilnya di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kota. Artinya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ketua umum partai lebih bersifat legeslatif dari pada eksekutif (birokrasi pemerintahan).

Misi Kemenag

Setidaknya ada dua misi yang harus dilakukan Kementerian secara simultan yaitu misi birokrasi dan misi dakwah. Misi birokrasi menekankan pada bimbingan dan pembinaan kepada seluruh aparaturnya agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tetap taat dan patuh kepada peraturan yang berlaku. Misi dakwah berkaitan dengan upaya melaksanakan pesan dan nilai nilai yang terkandung di dalam agama yang diyakini.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana strategis Kementerian Agama 2015-2019, Visi kemenag adalah Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berdasarkan visi tersebut, Kementerian Agama satu satunya Kementerian yang selalu berurusan dengan pemahaman dan pengamalan nilai nilai agama. Kita semua tahu bahwa setiap agama selalu mengajarkan moralitas dan kepribadian. Konsekeunsinya Kementerian Agama selalu menjadi sorotan publik. Kementerian Agama ibarat kain putih yang bersih, sedikit saja terkena kotoran atau noda, publik mudah sekali mengenali. Konsekuensinya Kementerian Agama harus mampu menjadi contoh (uswah) bagi masyarakat dan Kementerian lainya dalam hal integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Citra Kemenag

Fakta menunjukan bahwa, KPK melakukan OTT kepada Romy beserta oknum pejabat negara  atas dugaan melakukan  jual beli jabatan tinggi dilingkungan Kementerian agama pusat maupun daerah. Publik akhirnya mengetahui bahwa proses pengangkatan atau pengisian jabatan dilingkungan Kementerian Agama penuh dengan aroma suap atau yang biasa disebut jual beli jabatan.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif dalam keterangan pressnya menyatakan bahwa salah satu oknum yang ikut terjaring OTT berinisial HRS adalah calon yang dinyatakan tidak lulus tes menuju tiga besar. Walaupun tidak lolos dalam penjaringan tiga besar, tetap bisa dilantik sebagai Kepala kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur. Pimpinan KPK juga menyatakan bahwa penyitaan uang sebesar 156 juta dari hasil OTT kepada Rommy bukan pemberian atau transaksi yang pertama, tetapi sebelumnya juga telah terjadi transaksi yang sama. Artinya, jual beli jabatan yang dilakukan  Rommy dengan oknum pejabat dilingkungan Kementerian Agama setidaknya sudah  dilakukan berulang ulang. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bahwa  Romahurmuziy melakukan transaksi berkali kali perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama. (Surya.co.id, 15/03/2019 jam 23:15).

Seperti kasus lainya, KPK tidak akan berhenti hanya kepada 3 orang yang sekarang ini sudah dinyatakan sebagai tersangka. KPK memiliki keyakinan bahwa Rommy tidak mungkin sendirian, oleh sebab itu KPK akan melakukan pengembangan lebih lanjut untuk menemukan bukti bukti keterlibatan pihak pihak lain. Keyakinan atau kecurigaan KPK dibuktikan dengan penyegelan tiga ruang kerja pejabat Kementerian agama yaitu ruang kerja Menteri Agama, Ruang kerja sekretaris jenderal dan ruang kepala biro kepegawaian beberapa saat setelah Rommy tertangkap tangan oleh KPK. Dengan demikian OTT Romy langsung maupun tidak langsung, suka atau tidak suka, berpengaruh kepada citra Kementerian agama secara keseluruhan.

Apresiasi Menag

Apresiasi layak diberikan kepada Menteri Agama H. Lukman Hakim Saifuddin. Pada keterangan pressnya sabtu malam 16 Maret 2019 menyatakan  atas nama  keluargaa besar Kementerian Agama memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan umat Islam atas peristiwa yang jelas jelas melanggar etika agama dan negara. Secara tegas Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa kasus OTT yang menimpa RMY dan 2 orang oknum Kementerian agama merupakan kasus hukum pribadi yang sama sekali tidak ada kaitanya dengan institusi Kementerian agama. Menteri agama juga berjanji dan meminta kepada seluruh jajaran Kementerian agama untuk tetap menghargai proses hukum dan akan selalu kooperatif membantu proses yang ditangani oleh KPK agar kasus ini bisa dituntaskan secara cepat.

Menteri Agama harus segara melakukan langkah cepat yang bisa meyakinkan publik  bahwa kasus OTT Rommy benar benar tidak ada kaitanya dengan institusi Kementerian agama dan publik juga harus diberikan bukti bahwa proses pengisian atau pengangkatan jabatan di lingkungan Kementerian agama benar benar bersih dari praktik jual beli jabatan. Menteri Agama juga harus mampu menunjukan dengan berbagai  kebijakan bahwa kasus OTT Rommy adalah kasus yang pertama dan terakhir bagi Kementerian agama RI khususnya dan Kementerian lain pada umumnya. Hanya dengan langkah seperti itu, citra Kementerian agama akan tetap harum dimata seluruh rakyat Indonesia.

Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter