|  | 

Populer

Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Makin Sulit Diwujudkan

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Oleh : M. Saekan Muchith

 Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 13 September 2018 resmi mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif pada pemilu tahun 2019. Majelis Hakim yang terdiri dari tiga hakim agung yaitu Irfan fahrudin, Yudo Martono dan Supandi  memutuskan bahwa PKPU nomor 20 tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang nomot 7 tahun 2017 khususnya pasal 240 ayat 1 huruf g yang berbunyi “ Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah meloloskan 38 bakal calon anggota legeslatif (Bacaleg) yang sebelumnya di nyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi pemilihan Umum (KPU). Pada masa pendaftaran bacaleg, ke-38 mantan napi korupsi itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Sebab, KPU berpedoman pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi bacaleg. Namun, para mantan koruptor tersebut,  mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS). Artinya ke 38 bacaleg diperbolehkan /dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi bacaleg pada pemilu tahun 2019.

Seringkali bangsa Indonesia dipertontonkan dengan keanehan perilaku tindak pidana korupsi, mulai dari perlakuan yang terkesan “istimewa”,  tidak pernah di borgol sebagai layaknya pelaku tindak pidana teroris dan narkoba, sehingga bisa tebar pesona kepada wartawan, bisa selfi selfi, vonis hukuman yang relatif ringan,  bebas keluar masuk penjara selama masa  hukuman, sampai dengan berbagai fasilitas mewah di dalam penjara. Walaupun di penjara bertahun tahun, pelaku tindak korupsi tetap nyaman nyaman saja, karena merasa hidup di hotel berbintang. Lengkap sudah kegembiraan para mantan napi korupsi, proses peradilan diperlakukan berbeda dengan pelaku kejahatan lainnya, di dalam penjara menikmati fasilitas istimewa dan setelah selesai menkjalani hukuman masih bebas mencalonkan diri sebagai pejabat publik utamanya calon anggota legislatif.

Tindak pidana korupsi sudah dinyatakan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) yang mengharuskan adanya proses penanganan atau penyelesaian secara ekstra dalam artian ada komitmen semua pihak dan Lembaga hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi sampai seakar akarnya. Dalam tindak pidana korupsi dikenal adagium,”mati satu tumbuh seribu”, dimana adagium ini benar benar mengusik perasaan dan kenyamanan bangsa Indonesia.

Adagium tersebut melahirkan kesadaran bersama  bahwa persoalan korupsi tidak sekedar pelanggaran norma hukum, tidak hanya sekadar pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara, tidak bisa hanya dianggap memakan uang rakyat. Korupsi lebih kepada suatu realitas  budaya dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara dan penyelenggara negara. Konsekuensinya, memberantas tindak pidana korupsi tidak cukup dilihat dari sudut pandang normatif perundang undangan saja. Butuh keberanian melakukan terobosan dalam berfikir dan mengambil keputusan.

Mengatakan benar-salah, baik-buruk perilaku korupsi termasuk  membolehkan atau tidaknya mantan napi korupsi tidak cukup berdasarkan pertimbangan normatif regulatif tetapi harus mengedepankan pertimbangan etik sosiologis.

Langkah yang diambil KPU melalui Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, suatu ihtiyar memberantas korupsi yang mengedepankan pertimbanagn etik sosiologis. Sederhana pertimbangannya, seseorang yang sudah dinyatakan pernah melakukan tindak pidana korupsi memiliki potensi besar untuk mengulang kesalahnya. Jika Bawaslu dan Mahkamah Agung menggunakan  pertimbangan etik sosiologis dalam melihat dan mengadili gugatan para bacaleg mantan napi korupsi yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan semakin cerah dan ada harapan. Setelah Bawaslu  meloloskan bacaleg mantan napi korupsi dan ditambah  Mahkamah Agung menyatakan peraturan KPU nomopr 20 tahun 2018 bertentangan Undang undang nomor 7 tahun 2017, maka pemberantasan kurupsi di Indonesia semakin suram,  kelam dan sulit diwujudkan.

 

Dr. M. Saekan Muchith, S.Ag, M.Pd, Peneliti Pada Tasamuh Indonesia Mengabdi (TIME), Pemerhati Pendidikan dan Sosial Keagamaan IAIN Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter