|  | 

Aktivitas

Bedah Buku Bersama Bawaslu Kudus

img-responsive

Kamis, 4 Agustus 2022, di aula Kantor badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus diselenggarakan Bedah Buku dan Launching Buku pengawas Pemilu tahun 20004-2022. Hadir beberapa stakehoders pemilu seperti Perwakilan KPU Kudus, Perwakilan dari Pemda Kudus, perwakilan UMK, UMKU dan IAIN Kudus serta dari ebrbagai media.

Saya sebagai salah satu personil Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) Kudus tahun 2003-2004 diminta untuk menyampaikan pokok pokok pikiran tentang pengawas pemilu. ADa beebbrapa point yang saya sampaikan dalam acara bdah buku gtersebut, antara lain:

•Panitia Pengawas Pemilu yang disingkat PANWASLU tahun 2003-2004 diperuntukan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilprers) secara langsung. •Panwaslu tahun 2003-2004 dibentuk pertama kali secara terbuka, (diikuti masyarakat umum) trasparan (tahapannya jelas) dan komprehensif (dari beberapa unsur yang ada ditengah tengah masyarakat dan non partisan (tidak boleh dari unsur partai politik).

™Hadirnya Buku berjudul SEJARAH PENGAWAS PEMILU DI KUDUS : Rekam jejak Era 2004-2023 bisa menjadi saksi sejarah secara ilmiah dalam membaca atau menganalisis proses pengawas pemilu di Kudus khususnya dan Indonesia pada umumnya. ™Saya dan 4 teman anggota Panwaslu Kudus tahun 2003-2004 (Bapak Dr. H. Masyharuddin, M.Ag (alm),  Bapak Sutanto Karno, SH (unsur kejaksaan), Bapak AKP Rio Nababan (unsur kepolisian dan Ibu Ida Astiani, SH (unsur tokoh masyarakat), setidaknya bisa memberikan “goresan sejarah” tentang suka duka pengawas pemilu di Kudus.

Fenomena Krusial.

Euforia pendirian dan ideologi partai politik; Klaim ideologi partai, tentang partai Islam, partai Kiai/Ulama dll. OPenguatan netralitas PNS, TNI/Polri dalam politik: Formalitas syarat pendidikan bagi calon wakil rakyat: sering menimbulkan permasalahan bagi oknum calon wakil rakyat. Money Politic: Persoalan yang cukup kompleks, mudah diucapkan tetapi sangat sulit dibuktikan.

Kewenangan Pengawas Pemilu

Dalam konteks sistem demokrasi Indonesia, Pengawas Pemilu secara teoritis memiliki  posisi sangat strategis. Artinya bisa berpersn besar dalam mewujdukan demokrasi politik bagi bangsa Indonesia. vRealitas tahun 2003-2004, Panwas Pemilu belum sesuai harapan. Ibarat kompetisi LIGA sepak bola, Panwaslu hanya berperan sebagai hakim garis, dalam konteks persuratan, ibarat kantor pos hanya mengantarkan surat kepada yang berhak.

Identifikasi Potensi pelanggaran

žKonflik antara pendukung peserta pemilu: Wilayah perbatasan antara Kabupaten Kudus dengan kabupaten Jepara, Kudus- Demak. Karena dua wilayah ini kekuatan Partai relatif sama, sehingga potensi fanatisme ideologi politik cenderung  sama juga.  žPenggunaan fasilitas pemerintah dan fasilitas umum, tempat ibadah untuk kampanye. žSerangan fajar (Money politic). žPemasangan alat peraga kampanye.

ABOUT THE AUTHOR

Pengunjung Website

Flag Counter