|  | 

Jurnal

Pentingnya Moderasi Beragama  Dalam Beragama dan Bernegara[1]

img-responsive

Oleh : Dr. M.Saekan Muchith , S.Ag, M.Pd[2]

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang plural dari aspek agama, suku, bahasa, warna kulit dan golongan. Pluralisme  bangsa Indonesia telah disepakati sebagai khasanah yang melahirkan persatuan, kesatuan, keamanan dan kenyamanan satu dengan lainya. Dengan keanekaragaman inilah, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan luhur dari aspek budaya dan sosial. Sesuai kaidah ikhtilaful ummati raahmatun (perbedaan ditengah tengah msyarakat  bisa menjadi keindahan), sangat tepat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Seiring dengan era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan demokrasi, muncal gerakan radikal[3]. Disebut radikal karena pengikut gerakan ini sering melakukan aksi yang tergolong “nekat”, aneh dan tidak rasional. Mereka tidak segan segan merusak dan menghancurkan berbagai fasilitas yang dianggap tidak sesuai dengan harapanya. Mereka beranggapan realitas yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan misi keagamaan yang diyakini.

 Di era teknologi informasi yang ditandai dengan mudahnya penyebaran informasi melalui sosial media, ada tiga kelompok yang perlu diwaspadai yaitu kelompok radikal, kelompok pengusung khilafah[4] (pemberlakuan sistem negara Islam)  dan gerakan terorisme. Ketiga kelompok tersebut bersifat sinergis dan simultan. Sinergis berarti ada keterkaitan sebab akibat dan  simultan berarti ketiga kelompok itu saling mendukung keberhasilnya. Mereka gencar melakukan sosialisasi untuk meyakinkan pentingnya pemberlakuan khilafah di bumi Indonesia. Pembelokan atau rekayasa makna ayat al qur’an dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa khilafah merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)  beberapa waktu lalu merilis ciri ciri penceramah radikal yang ditandai dengan 5 hal pertama, anti Pancasila dan pro khilafah transnasional, kedua, mengajaarkan faham takfiri (menuduh kafir yang berbeda faham dan agama), ketiga, menanamkan sikap anti pemerintah yang sah dengan membangun opini (propaganda) untuk membenci dan mengadu domba dengan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan fitnah, keempat, memiliki sikap eksklusif yang akhirnya anti perbedaan atau intoleran, dan kelima, memiliki pandangan anti kebudayaan  atau anti kearifan lokal keagamaan.

Dalam kontek kehidupan bangsa Indonesia, radikalisme, pengusung khilafah dan terorisme sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan visi dan misi bangsa Indonesia yang sudah disepakati para pendiri bangsa (founding fathers). Oleh sebab itu gerakan radikalisme dan pengusung khilafah harus dihalau dengan gerakan penyadaran  pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang moderan dan toleran yang dilakukan secara sistematis, proseduraal, obyektif dan rasional. Berdasarkan asumsi itulah, maka penguatan moderasi beragama bagi semua elemen bangsa Indoensia harus terus dilakukan secara optimal dan masif. 

Pembahasan

  1. Pengertian  dan Alasan Normatif Moderasi Beragama

Moderasi beragama di nisbahkan dari teori  wasathiyyah (ummatan wasathan) yang berarti  adil, seperti Firman Allah “ Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. (QS. Al Baqarah : 143).

Moderasi beragama juga dinisbahkan dari konsep khoiru ummah yang berarti umat terbaik, seperti Firman Allah swt “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran 110).

Moderasi beragama diambil dari istilah moderat terjemahan dari wasathiyyah yaitu pengurangan kekerasan dan menghindari ekstrimisme. Moderat juga diartikan dalam dua macam (1) menghindar dari perilaku dan pengungkapan yang ekstrem (2) berusaha kearah jalan yang tengah.

Moderasi beragama adalah pandangan, pemikiran dan sikap  yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal dalam melihat realitas kehidupan sosial. Islam tidak pernah mengajarkan  sesuatu yang berlebihan. Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus”. (Al-Mâ`idah :77). Larangan sikap berlebihan juga di jelaskan dalam ayat lainya “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap masuk masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang berlebihan (QS. Al A’raf : 31).

Moderasi beragama merupakan sikap dan perilaku yang seimbang antara praktik ceremonial keagamaan, sosial keagamaan dengan etika berbansga dan bernegara. Oleh sebab itu ada 4 (empat) ciri moderasi beragama Pertama, selalu ingin mempertahankan dan melaksanakan  empat pilar bangsa Indonesia (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) secara konsisten. Kedua, selalu berusaha menghargai perbedaan dengan keyakinan, faham dan agama lain (toleran), karena Indonesia mengakui berbagai agama, suku bangsa, warna kulit dan golongan. Ketiga, memiliki komitman kuat anti kekerasan dalam melihat dna menyelessiakn segaal persoalan kehidupan berbangsa dan beragama, Keempat, selalu menghargai nilai nilai kearifan lokal baik yang berkaitan dengan sosial budaya dan agama.

Upaya yang  dilakukan masing masing umat Islam harus melakukan 3 (tiga) pergeseran yaitu pergeseran dari teori ke aksi, bahwa umat Islam jangan hanya menghafal (mengkoleksi) teori, tetapi haris mempraktikan apa yang dihafal dan di ketahui, pergeseraan dari tekstual ke kontekstual, yaitu umat Islam jangan hanya berfikir secara normatif (tekstual) tetapi harus kontekstual, pergeseraan dari kesalehan individual kepada kesalehan sosial, yaitu umat Islam jangan hanya baik dan bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas (komunitas).

  • Alasan  sosiologis moderasi beragama

Moderasi beragama merupakan cara pandang atau pendekatan memahami dan melaksanakan ajaran agama yang lebih banyak berkaitan dengan dimensi antar manusia (mu’amalah). Mengapa demikian? Karena pengaruh atau dampak moderasi beragama berpengaruh kepada kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin berkualitas moderasi beragama semakin baik dan tinggi peradaban manusia baik dalam  beragama maupun bernegara, sebaliknya semakin buruk moderasi beragama akan semakin rendah peradaban manusia baik beragama maupun bernegara.

Pembubaran ormas HTI dan FPI yang disebabkan terbukti melakukan gerakan radikal di Indonesia belum cukup untuk menghentikan gerakan radikal. Organisasinya sudah bubar, tetapi ajaran, keyakinan dan semangat dari para pengikut untuk terus melakukan radikalisme masih perlu diwaspadai secara terus menerus.

Pemahaman takfiri[5] (menuduh kafir yang beda faham atau agama) masih  berpotensi muncul ke permukaan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Awal tahun 2022 tepatnya bulan januari, digegerkan dengan aksi pria bernama Hadfana Firdaus merusak dan melempar sesaji yang ada di lereng gunung Semeru Jawa Timur. Alasanya karena sesaji ini bentuk kemusyrikan yang dibenci Allah swt. Awal tahun 2021 tepatnya tanggal 28 Maret telah terjadi aksi bom bunuh diri di depan gereja katedral dan tanggal 31 Maret terjadi serangan ke Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri). Alasanya, pemerintah dan aparat penegak hukum dianggap kafir yang boleh diperangi. Dan masih banyak kasus kasus radikalisme yang berujung terorisme di berbagai wilayah Indonesia.

Realitas bangsa Indonesia sebagai bangsa plural dari aspek suku, agama, warna kulit dan golongan merupakan suatu keniscayaan dan harus diterima (taken for granted) bagi  seluruh bangsa Keragaman bangsa. Indonesia diikat oleh suatu kesepakatan bersama  (kalimatun sawa[6]) yang berupa Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang Undang Dasar 1945.

Pluralisme bangsa Indonesia sejalan dengan karakter setiap manusia dimana hubungan antar manusia yang tidak bisa bertahan lama jika tidak mampu memahami adanya pluralism. Menurut Yusuf Qardhawi dalam Aminullah Halim (2015)[7], sikap ekstrim tidak akan bisa dilaksanakan karena bertentanagan dengan fitrah setiap manusia khususnya manusai sebagai mahluk sosial. Sikap ekstrim juga tidak akan bisa berjalan lama karena secara psikologi dan sosiologis manusia tidak akan pernah mampu berada dalam sikap ekstrem untuk selamanya. Manusia memiliki rasa bosan jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter dasar (fitrah)nya.  

  • Penguatan Moderasi Beragama

Moderasi beragama sudah tidak saatnya diperbincangkan, melainkan saatnya dilaksanakan bagi seluruh bangsa Indoensia. Penguatan moderasi beragama secara terus menerus, sistematis dan masif mutlaq dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Agama yang note benenya sebagai inisiator melainkan semua lembaga kementerian, organisasi dan komponen masyarakat. Moderasi beragama bukan hajat atau kepentingan Kementerian Agama melainkan kepentingan bangsa Indonesia apapun agama, suku bangsa dan kelompoknya.

Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan melalui dua proses yaitu proses secara sosio-cultural dan secara yuridis formal. Pertama, penguatan moderasi beragama melalui sosio-cultural yaitu kesadaran setiap bangsa Indonesia untuk melakukan rekonstruksi pemahaman teks atau pesan agama yang dianut. Agama sebagai doktrin ideologi yang bersifat sakral (suci) dianggap sudah selesai. Agama harus dianggai community system[8] (way of life) bagi setiap manusia. Konsekeunsinya munculnya kesadaran bahwa melaksanakan ajaran agama tidak selesai pada ranah situal ceremonial seperi sholat, kebaktian  tetapi nilai nilai ajaran ceremonial itu benar benar mewarnai sebagai sistem kepribadian. Kesalehan menusia tidak hanya pada konteks pribadi (personal) melainkan bersifat sosial. Masih banyak umat Islam yang rajin, ibadah secara ritual tetapi perilaku sosialnya belum sesuai harapan. Moderasi beragama hanya akan sukses dan efektif jika masing masing individu umat beragama mau dan mampu menggeser cara pandang memaknai pesan ajaran agama tidak sekedar sebagai doktrin ritual ceremonial melainkan bergeser sebagai sistem nilai kehidupan sosial.   

Kedua, penguatan moderasi beragama dilakukan melalui  proses yuridis formal yaitu melalui jalur resmi dan berdasarakan regulasi perundang undangan yang berlaku. Moderasi beragama pertama dan utama harus dijadikan inspirasi setiap kebijakan pemerintah yang muncul dalam setiap program perencanaan pembangunan bagi pemerintah disemua kementerian dan jenjang. Moderasi beragama harus dimantapkan dalam kurikulum lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Moderasi beragama harus menjadi spirit dalam menyusun program kerja semua organisasi sosial keagamaan, kepemudaan dan kemasyarakatan.

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai kajian teori tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Moderasi beragama tidak sekedar cara fikir atau pendekatan dalam memahami agama, melainkan merupakan jatidiri dan sikap kepribadian (karakter) moderat, toleran, demokrasi yang dimiliki setiap bangsa Indonesia dalam menjalankan nilai niali agama dan kebangsaan. 
  2. Moderasi beragama tidak saatnya diperbincnaagkan, tetapi saatnya dilaksanakan karena dari aspek normatif dan sosiologis memiliki landasan sangat kuat untuk merawat keutuhan bangsa Indonesia.
  3. Penguatan moderasi beragama minimal dilakukan dengan duaa proses yaitu proses sosio-kultural yang bersifat kesadaran dan proses yuridis formal yang bersifat mengikat.

           


[1] Makalah ini disusun  sebagai syarat mengikuti  Training of Traner  (TOT) Penguatan Moderasi Beragama yang diselenggarakan Kementerian  Agama Republik Indoensia tahun 2022

[2]  Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas  Islam Negeri (UIN)  Walisongo Semarang Jawa Tengah

[3] Radikal sebenarnya bermakna positif, karena  mengandung arti berfikir sungguh sungguh atau mendalam untuk menemukan suatu kebenaran. Namun radikal mengalami degradasi makna sehingga radikal dimaknai gerakan yang cenderung nengatif karena seringkali melakukan gerakan yang merusak dan nekat. Berfikir radikal seringkali berujung pada terorisme. Salah satu sebab terjadinya degradasi makna radikal, karena radikal sering dikaitkan dengan gerakan politik kekuasaan yaitu upaya merebut atau merubah kekuasan negara yang sah.

[4] Kelompok ini mengkaitkan khilafah dengan kata khalifah seperti yang ada dalam  QS. Al Baqarah :30, QS. Shad : 26, QS. An Nuur : 55. Ketiga ayat ini bukan memerintahkan mendirikan khalifah (sistem negara Islam) tetapi menjelaskan tentang kekuasaan atau kepemimpinan yang ideal sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Melalui berbagai media, meraka sering mengatakan bahwa khilafah (memberlakukan sistem negara Islam) merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan setiap umat Islam. Dari sinilah mulai ada pembelokan makna pesan al qur’an yang dianggap bisa melegitimasi perlunya pemberlakuan khilafah.

[5] Sayyid Sulaiman Nadwi (2015:127) dalam  Ali Ibn Abu Thalib, Kaysa Media, Jakarta. Faham takfiri pernah terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina  Ali, Pasca konflik antara kelompok Sayyidina Ali dan Muawiyah, akhirnya merekaa memutuskan bedamai untuk menghentikan peperangan (konflik), kelompok Khawarij tidak menerimakan, dan memutuskan untuk membunuh 3 tokoh penting yaitu Sayyidina Ali, Muawwiyah dan Amru bin Ash. Abdurrhamn Ibnu Mulzam ditugaskan membunuh Sayyidna Ali, Burak bin Abdullah ditugasi membunuh Muawiyah, dan Amr Bin Bakr ditugasi membunuh Amr Bin Ash. Alasanya mereka bertiga dianggap telah kafir.  Sayyidina Ali ditusuk hingga wafat pada pada bulan ramadhan tahun ke empat hijriyah, Mu’awiyah Ibnu Abu Syofwan, ditusuk tetapi bisa diselamatkan, sedangkan Amr bin Ash selamat karena tidak datang ke masjid menjadi imam, akhirnya pengganti imam yang menjadi korban. Takfiri benar benar berbahaya dalam realitas kehidupan beragama dan berbangsa karena  jika dianggap kafir dianggap boleh (sah) dibunuh atau hahal darahnya. 

[6] Kalimatun sawa’ diambil dari bahasa arab dan al qur’an, secara harfiyah berarti kata yang sama atau titik temu. Duski Samad (2020: 106) dalam buku berjudul Best Practice Toleransi, Pab Publishing, Padang, menjelaskan bahwa Kalimatun sawa, kata keramat untuk memperkuat pluralism dan sebagai teologi inklusif. Dengan kalimatun sawa, diantara sesama manusia akan terwujud kerjasama dan saling menghargai satu dengan lainya meskipun  berbeda agama, suku, warna kulit dan  kelompok atau keyakinan faham. Kalimatun sawa bagi bangsa Indonesia secara yuridis formal diwujudkan berupa dasar Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI yang harus terus dipertahankan atau dirawat semua agama dan golongan.

[7] Lihat dalam Aminullah Halim (Penyadur) (2015: 3-4) dalam buku berjudul “ Buku Putih Kaum Jihadis Menangkal Ekstreemisme Agama dan Fenomena Pengkafiran”, Penerbit Lentera Hati, Jakarta.  Buku tersebut hasil saduran dari kitab Hurmah al Ghuluww fi ad din wa takfir al muslimin. Buku ini menjelaskan secara panjang lebar bahayanya sikap ekstremis bagi umat manusia khususnya bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan mengakui 6 (enam) agama dan 1 (satu) aliran kepercayaan.

[8] Contohnya bagi umat Islam, ibadah sholat  tidak cukup hanya benar dari aspek bacaan, gerakan, syarat dan rukunya, Umat Islam dianggap selesai melaksanakan ibadah sholat jika benar benar mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS. Al Ankabut 45). Indikasi pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada yang berhak menerima, melainkan munculnya kepribadian untuk selalu rela membantu beban penderitaan orang lain tanpa melihat asal usul agama, suku dan golongan.

ABOUT THE AUTHOR

Pengunjung Website

Flag Counter