|  | 

Populer

Sikap Masyarakat Terhadap Sekolah Gratis

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Oleh : M. Saekan Muchith

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat kebijakan yang cukup popolis atau humanis dalam bidang pendidikan yaitu membebaskan atau menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan ( SPP) kepada SMA, SMK dan SLB negeri di Jawa Tengah mulai tahun 2020. Anggaran yang alokasikan cukup besar yaitu Rp. 860,4 milyar. 

Selain membebaskan SPP, Gubernur Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran seragam siswa miskin sebesar Rp. 14,6 milyar untuk 97,614 siswa.  Tidak tanggung tanggung, Gubernur Ganjar Pranowo yang duet dengan Gus Yasin Putra Almarhum ulama kharismatik KH. Maemun  Zubair Sarang Rembang juga mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah Daerah ( BOSDA) kepada SMA/SMK swasta sebesar Rp. 123,85 milyar. Tidak hanya SMA/SMK, sekolah dibawah naungan Kementerian Agama seperti MA negeri dan swasta juga diberi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26,5 milyar diperuntukan sebagai bantuan insentif Guru yang belum berstatus PNS. 

Bukti Komitmen

Kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah terhadap pendidikan menunjukan bukti adanya komitmen terhadap kualitas SDM yang unggul dan kompetitif. Setidaknya kebijakan ini menunjukan pejabat negara yang menyadari arti pentingnya pendidikan bagi kelangsungan dan pengembangan peradaban bangsa Indonesia. 

Dilihat dari perspektif regulasi atau undang undang, Gubernur Jawa Tengah layak disebut pejabat yang taat asas. Mengapa? Karena alokasi anggaran dalam pendidikan sudah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke 4 pasal 31 ayat 4 ” negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. 

Diperkokoh lagi dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 ” Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. 

Terlepas, apakah kebijakan Gubernur Jawa Tengah sudah benar benar sesuai amanat Undang undang atau belum, kebijakan menggratiskan SPP tersebut menjadi angin segar bagi rakyat Jawa Tengah. Dengan kebijakan ini tidak ada alasan warga Jawa Tengah tidak mensekolahkan putra putrinya minimal jenjang Sekolah Menengah ( SMA/SMK). 

Bagaimana Masyarakat Bersikap?

Mohamad Karamchad Gandhi yang dikenal dengan Mahatma Gandhi yang berarti ” jiwa yang besar” dalam buku ” The Everything Great Thinkers Book” karya Jemes Mannion mengatakan orang besar selalu manfaatkan untuk kebaikan dari setiap peristiwa, orang kecil selalu memanfaatkan untuk keburukan setiap peristiwa. 

Kebijakan sekolah gratis mulai tahun 2020 harus dijadikan momentum masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas SDM secara maksimal. Artinya kebijakan sekolah gratis jangan menjadikan enggan atau irit mengeluarkan biaya sekolah bagi anaknya tetapi justru harus diikuti kesadaran mengeluarkan anggaran untuk biaya lain yang mendukung atau mempercepat tercapainya pengetahuan, kepribadian dan keterampilan putra putrinya. 

Setidaknya ada 3 (tiga) macam biaya dalam pendidikan (sekolah) yaitu pertama, biaya rutin seperti untuk biaya SPP. Kedua, biaya modal/ investasi yaitu untuk membangun atau membeli peralatan sekolah dan ketiga, biaya personal atau sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan individu selain biaya rutin dan modal seperti biaya transport, kesehatan dan biaya pengembangan diri dll. 

?

Kebijakan Pemerintah provinsi Jawa Tengah hanya menanggung biaya rutin dan modal/ investasi. Maka Gubernur Ganjar Pranowo mewanti wanti jangan sampai ada pungutan dari sekolah untuk biaya rutin dan biaya modal/ investasi. Sedangkan biaya personal/ sosial tetap menjadi tanggung jawab orang tua siswa. Karena tidak mungkin dibebankan kepada pemerintah.

Sikap masyarakat terhadap kebijakan sekolah gratis perlu dilakukan langkah langkah tehnis sebagai berikut; 

Pertama, masyarakat / orangtua siswa harus tetap memikirkan atau mengalokasikan biaya personal/ sosial untuk putra putrinya secara maksimal agar proses pendidikan berjalan lancar sesuai harapan. Setelah diberlalukan kebijakan sekolah gratis tidak boleh ada anak yang tidak bisa sekolah dengan alasan tidak ada transportasi, tidak mampu membeli buku, tas dan sepatu serta biaya jajan setiap hari. 

Kedua, orang tua siswa harus menggeser biaya yang sebelumnya untuk SPP dialokasikan untuk biaya pengembangan diri seperti untuk biaya kursus yang mendukung pengetahuan dan ketrampilan ( kompetensi) anak, untuk biaya sarana teknologi informasi yang mendukung materi pelajaran di sekolah. Hal ini sesuai harapan Gubernur Jawa Tengah, dengan kebijakan sekolah gratis bisa mempercepat terwujud SDM pendidikan yang unggul.

Ketiga, masyarakat/orang tua siswa harus ikut mengontrol setiap kebijakan sekolah dan / atau komite agar bisa dipastikan tidak ada lagi pungutan lainya yang diperuntukan biaya rutin dan biaya modal/ investasi. Agar kebijakan pemerintah provinsi jawa tengah tentang sekolah gratis benar benar berjalan  efektif dan efisien. 

Hal sangat penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat bahwa kebijakan sekolah gratis bukan berarti tidak mengeluarkan biaya untuk sekolah tetapi justru ada kemampuan secara tepat pengalihan  alokasi biaya dari biaya rutin kepada optimalisasi biaya personal atau sosial bagi para siswa. 

 

Dr. M. Saekan Muchith, S.Ag, M.Pd Pengamat Pendidikan dan Sosial Politik Keagamaan IAIN Kudus Jawa Tengah.

Catatan: Artikerl ini diterbitkan Suara Merdeka kolom wacana tanggal 10 Januara 2020 dengan judul ” Mensikapi Sekolah Gratis”.

Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter