|  | 

Populer

Mengukur Keberhasilan Politik NU

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Hingar bingar Pemilu  Presiden tahun 2019 berakhir sudah dengan ditandai Pelantikan Presiden Wakil Presiden Joko Widodo Ma’ruf Amin tanggal 20 Oktober 2019 dan pengumuman sekaligus pelantikan Kabinet Indonesia Maju tanggal 23 oktoebr 2019. Seperti biasa,setiap kebijakan politik selalu menyisakan polemik.

Menjelang pelantikan Presiden Wakil Presiden terjadi polemik tentang penolakan Hasil Revisi Undang Undang KPK dan Rencana Revisi KUHP. Setelah pelantikan kabinet, muncul polemik tentang kompetensi orang orang yang diangkat Jokowi menjadi pembantunya dalam kabinet Indonesia Maju. Elemen yang secara jelas “protes” pengangkatan menteri berasal dari kalangan organisasi terbesar Nahdlatul Ulama (NU) khususnya sosok menteri Agama yang dijabat oleh Jenderal (Purn) Fahrur Rozi. Pensiunan Jenderal asal Aceh ini diasumsikan kurang memiliki kompetensi keagamaan sehingga kurang tepat menjadi “nahkoda” di lingkungan Kementerian Agama.

Faktor lain yang rasanya menjadi pemicu “protes” adalah NU baik secara organisasi (jam’iyyah) maupun secara kultural (jama’ah) merasa di abaikan peran dan kontribusi dalam mengantarkan keberhasilan Jokowi Amin meraih jabatan presiden perode 2019-2024. Seperti tulisan Sumanto Al Qurtubi kader muda NU berjudul; NU “dikadali” Jokowi yang beredar di berbagai sosial media.

Memang realitas politik, pada saat pemilu Presiden wakil presiden 2019, warga NU all out dan kompak memberikan dukungan suara kepada pasangan Jokowi Ma’ruf Amin. Alasanya logis dan simple, Pasangan Jokowi Amin dianggap lebih cocok atau sesuai dengan misi perjuangan Nahdlatul Ulama yang lebih menekankan cara berfikir agama kontekstual, toleran dan anti radikal dan etika berbangsa  bernegara yang selalu mengedepankan kebhinekaan (pluralism) serta menjunjung tinggi kesatuan bangsa dengan semboyan “NKRI harga mati”. Bahkan seringkali mengatakan PBNU adalah singkatan dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Ini bukti kuatnya warga NU dalam memperkuat rasa kebangsaan (nasionalisme) bagi bangsa Indonesia.

Terasa aneh jika organisasi sosial agama sebesar NU yang di dalamnya mayoritas di isi oleh para kiai dan ulama sepuh yang memiliki integritas sangat tinggi khususnya dalam memandang kekuasaan politik tiba tiba semacam “tidak rela”  dalam urusan politik kekuasaan yaitu pengangkatan Menteri Agama.

Sejarah membuktikan, hadir dan berdrinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 dilatar belakangi oleh persoalan sosial politik kebangsaan diantaranya adalah pertama, respons atas kebijakan Pemerintah Turki pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924 yang menghapus sistem Khilafah dan mengganti dengan sistem pemerintahan sekuler pada tahun 1924. Kedua, respon atas terjadinya perubahan politik kekuasaan di Arab Saudi dimana pada tahun 1924 Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Dikhawatirkan faham wahabi akan merusak sendi sendi ideologi keagaaman yang sudah dibangun umat Islam di dunia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Dapat dikatakan, bahwa kehadiran organisasi NU lebih dimaksudkan menjadi “benteng” keagamaan dan kebangsaan.

NU sebagai “Benteng” Keagamaan dan kebangsaan terlihat dari sikap politik selama ini yang mengedepankan politik kebangsaan dari pada politik kekuasaan. Pasang surut dan gaya politik NU sering berubah rubah, sejak zaman kolonial penjajah, era orde lama (Soekarno) yang cenderung bersama pemerintah untuk melawan kebengisan para penjajah yang dikenal dengan Resolosi Jihad pada tahun 1945 yang digagas oleh KH Hasyim Asy’ari sehingga sekarang dijadikan embrio lahirnya  hari santri nasional yang diperingati setiap 22 oktober,.

Pada masa Orde Baru Soeharto, NU cenderung menjadi kekuatan penyeimbang demokrasi sehingga sering menjaga jarak dengan kekuasaan. Di bawah “Nahkoda” KH. Abdurrahman Wahid yang biasa di sapa Gus Dur, NU di posisikan semacam LSM besar yang sering berhadap hadapan (vis a vis) dengan kekuasaan.  

Pada masa reformasi yang ditandai tumbangnya rezim Orde baru yang di Nahkodai” Soeharto, NU mengambil posisi dengan berpolitik formal yaitu dengan memfasilitasi berdirinya partai politik besutan para kiai/ ulama NU yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga PKB dikenal bukan partai NU tetapi partainya warga NU atau partai yang didirikan oleh warga NU. (Sekali lagi PKB bukan partai NU tetapi partainya warga NU).

Secara umum ada tiga macam politik, pertma politik naluriyah (fitrah) yaitu setiap tujuan yang ingin dicapai oleh masing masing individu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Artinya setiap yang dinginkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan sandang, papan, rasa aman, serta cinta kasih, Politik naluriyah merupakan  keniscayaan bagi setiap orang.

Kedua, politik kebangsaan yaitu proses melakukan penyadaran dan /atau pemberdayaan agar warga negara mengetahui dan memahami hak dan kewajibanya sebagai warga negara yang baik. Paham akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai waga negara, kapan melaksanakan kewajiban dan kapan meminta hak dst. Keberhasilan politik kebangsaan akan seiting dnegan perkembangan peradaban suatu bangsa. Semakin sukses politik kebangsaan semakin maju oeradaban suatu bangsa, begitu sebaliknya. Konsep besar (grand theory) politik kebangsaan di ambil dari  perjanjian antara Rasulullah dengan orang kafir saat hijrah ke Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah, yaitu berisi rumusan atau konsep bagaimana setika bermasyarakat, berbangsa dana bernegara dengan elemen atau kelompok yang berbeda suku, kelompok, agama dan kepentingan.

Ketiga, politik kekuasaan yaitu proses untuk memperoleh atau merebut jabatan publik yang ada disuatu negara. Politik kekuasaan sarat dengan persaingan bahkan konflik kepentingan dan konflik sosial yang tidak sehat. Tidak jarang proses politik kekuasaan di bumbuhi dengan ucapan, sikap dan perilaku kotor, ujaran kebencian, fitnah dan kemnunafikan. Istilah tak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan selalu dipegang erat para kontestan yang berkompetisi dalam politik kekuasaan.

“DNA” Politik NU

Berdasarkan tiga macam politik yang saya paparkan di atas dan berdasarkan “Deoxyribenucleic” (DNA) atau garis keturunan politik NU, dapat dikatakan bahwa politik NU lebih banyak bersifat politik kebangsaan yaitu bahwa NU adalah organisasi besar umat islam yang lebih mengedepankan proses pemberdayaan dan membangun kesadaran umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya serta para pemimpin (pejabat publik) dalam memahami dan menjalankan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam artian melaksanakan, mentaati dan mematuhi aturana dan norma sehingga terwujud tatanan kehidupan yang adil, makmur, bahagia sejahtera baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur.

Politik kebangsaan memiliki dua sasaran yaitu masyarakat sipil dan penguasa (state), konsekuensinya, NU harus mampu mendorong, memberikan saran masukan dan mengkontrol atau mengawasi kinerja  para pejabat publik agar terwujud kepemimpinan yang benar benar berientasi kemanfaatan masyarakat di satu sisi, dan disi lainya harus juga mampu memberikan pemberdayaan atau pendampingan masyarakat agar bisa hidup berdampingan secara damai, bahagia dan sejahtera tanpa konflik. Oleh sebab itu, indikasi keberhasilan politik kebangsaan terletak pada terwujudnya rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian masyaratan.

Keberhasilan pilitik NU tidak diukur dari banyaknya kader NU yang duduk dalam jabatan publik (kekuasaan) tetapi dilihat dari seberapa besar perkembangan atau kemajuan bangsa Indonesia dalam membangun tatanan kehidupan yang damai, adil, makmur, bahagia dna sejahtera dengan indikasi ketaatan dan kepatuhuna terhadap aturan hukum dan norma yang berlaku. Hal ini sesuaia dengan doktirn aswaja NU yang terdiri dari tawasuth (Moderat/tengah tengah), tawazun (seimbang), tasamuh (menghargai perbedaan/plural) dan al i’tidal (adil). Tugas utama NU mengawal dan memperjuangkan agar 4 (empat) doktrin aswaja benar benar terwujud di bumi Indonesia.

Mengukur keberhasilan NU dengan banyaknya kader NU duduk di dalam jabatan kekuasaan justru merendahkan harkat dan martabat NU sebagai organisasi para ulama dan kiai yang memiliki keihlasan dalam berjuang. Bahkan juga dapat dikategorikan su’ul adab (melanggar etika) kepada founding father dan para pejuang NU seperti Rois Akbar KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Abdurrahman Wahid, KH, Sahal Mahfuth, KH. Hasyim Muzadi dan kia kiai besar lainya.

Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter