|  | 

Komentar

Dialog Bersama Radio Elshinta Semarang

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Pada hari Selasa 24 September 2019, mulai jam 06.30 s/d 07.00 wib, saya diminta wawancara secara Live (On Air) lewat telepon dengan Radio Elshinta Semarang dengan tema “ Gerakan Mahasiswa dan Rancangan Undang Undang”. Intisari dialog sebagai berikut:

  1. Revisi Undang Undang apapun namanya merupakan keniscayaan, artinya siapapun, elemen manapun tidak bisa menghindari dari proses revisi atau perubahan perundang undangan. Sebenarnya tidak ada elemen masyarakat Indoensia termasuk mahasiwa menolak revisi atau perubahan perundang undangan.
  2. Penolakan elemen masyarakat dan mahasiswa terhadap RUU KPK, RKUHP, R Undang Undang Kemasyarakatan dll, hakekatnya bukan menolak revisinya. Tetapi Proses revisi perundang undangan yang dibahas antara Legeslatif dan Eksekutif menurut saya menyalahi tiga hal  yaitu  pertama, tidak sesuai dengan etika prosedural, tidak banyak melibatkan elemen masyarakat untuk diserap aspirasinya.  Kedua, tidak sesuai etika waktu (time) yaitu terlalu tergesa gesa. Ketiga, substansinya masih menyimpan polemik. Misalnya tentang Dewan Pengawas memiliki kewenangan izin penyadapan, penggeledahan dan menyitaan terduga korupsi, penjelasan tentang penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden dan Pemerintah, tentabg pemberian cuti bagi nara pidana, tentang makna menghalangi pejabat/aparat pertanahan, dan masih banyak lagi istilah yang menjadi polemik.
  3. Gerakan mahasiswa, jangan dianggap sepele, pemerintah dan DPR harus melakukan langkah langkah yang bisa meningkatkan kepercayaan kepada elit politik. Karena jika kepercayaan dari public semakin kecil atau berkurang maka issu gerakan mahasiswa akan semakin melebar sehingga tidak lagi kontekstual dengan tujuan awalnya.
  4. Langkah nyata yang harus segera di lakukan oleh pemerintah adalah menunda semua pembahasan RUU seperti RKUHP, R Undang Undang Pertanahan dan RUU lainya. Pada masa DPR periode berikutnya harus memulai dari awal dengan cara menyerap aspirasi secara lebih utuh dan komprehensif kepada berbagai elemen masyarakat, agar tidak muncul salah persepsi yang berujung ketidakpercayaan public kepada elit pemerintah.
  5. Khusus RUU KPK yang sudah disahkan DPR, Presiden harus berani mengambil kebijakan dengan cara menunda pelaksnaan atau pemberlakuan RUU KPK tersebut, atau penerbitkan Perppu agar kegaduhan publik tidak semakin besar. Diakui atau tidak materi yang ada di dalam RUU KPK masih banyak yang harus didiskusikan secara rasional dan proporsional agar tidak mudah menimbulkan kecurigaan negatif kepada pemerintah, DPR dan pimpinan KPK yang baru. Saya yakin semua elemen tidak ingin pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi tidak optimal. Semua menginginkan agar pemberantasan korupsi bisa lebih efektif dan efisien. Tetapi jika RUU KPK masih banyak menyimpan polemik maka kecurigaan akan selalu ada yang akhirnya pemberantasan korupsi menjadi tidak optimal dan tidak efektif.
Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter