|  | 

RISET

Desertasi Tentang Model Pembinaan Pengawas Sekolah

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

 

 

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PEMBINAAN

PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KUDUS

 

 

DESERTASI INI  

Disusun  Untuk Memperoleh Gelar

Doktor Manajemen Pendidikan 

Pada Universitas Negeri Semarang

 

 

 

 

Oleh

M. Saekan Muchith

NIM: 1103607006

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DOKTOR

MANAJEMEN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2011

 

PERNYATAAN

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa desertasi berjudul “Pengembangan Model Manajemen Pembinaan Pengawas Sekolah/madrasah  di Kantor Kementerian Agama Kudus” ini dan beserta seluruh isinya benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas dasar pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko ataupun sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan/akademik dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak pihak lain yang membuktikan bahwa karya saya ini tidak asli.

 

 

                                                                                                                             Semarang,   Januari  2011

                                                                                                                             Yang membuat pernyataan

 

 

                                                                                                                            M. Saekan Muchith, S.Ag, M.Pd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii

 

 

MOTTO & PERSEMBAHAN

 

Hai Jin dan Manusia,

jika kamu sanggup menembus (melintas)

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah,

kamu tidak dapat menembusnya

melainkan dengan kekuatan

(QS. Ar Rahman: 33).

 

 

Kenyataan mendasar bagi Universitas

adalah pengakuan lebih luas tentang

temuan pengetahuan baru

merupakan faktor terpenting

 dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial.

(Clark Kerr, The Uses of University, 1963: vii-viii)

 

 

 

 

 

 

 

 

Desertasi ini kupersembahkan kepada

Almarhum/almarhumah Bapak/Ibu Kandung

Almarhum/Almarhumah Bapak/Ibu Mertua

Isteri: Nur Kholidah Khomsin, S.Ag

Anak Pertama: Fajrul Affi Zaidah Alkannur

Anak kedua: Fauzul Abid Libasuttaqwa Alkannur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv

PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukrulillah, atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah swt, penulis dapat menyelesaikan desertasi berjudul PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS.

Desertasi ini berhasil menemukan pengembangan model pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah yang secara akademik dapat dipraktekkan di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten Kudus. Harapan peneliti, hasil desertasi ini akan menjadi kontribusi besar dalam pembinaan pengawas sekolah/madrasah di lingkungan  kantor kementerian agama kabupaten Kudus khususnya dan kantor kementerian agama di Indonesia pada umumnya.  Proses penyusunan desertasi ini tidak bisa lepas dari dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

  1. Bapak Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd, kons, Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd dan Dr. Ahmad Sopyan, M.Pd selaku promotor, ko-promotor dan anggota yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan baik dari aspek substansi keilmuan maupun metodologi penelitian sehingga dapat diselesaikan desertasi ini.
  2. Bapak Prof. Dr. Maman Rachman, M.Pd selaku Direktur Progran Pascasarjana Unnes yang telah memberikan pengantar izin penelitian desertasi.
  3. Bapak Prof. Dr. Tri Joko Rahardjo, M.Pd selaku Ketua Prodi Studi Manajemen Pendidikan S3 Unnes dan selaku ketua sidang penguji desertasi yang telah memberikan banyak masukan dan kritik sehingga tercapai kesempurnaan desertasi ini.
  4. Bapak Prof. Dr. Abin Syamsuddin Makmun, MA dan Bapak Prof DR. Samsudi, M.Pd selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan sehingga tercapai sempurnanya desertasi ini.
  5. Kepala dan para pimpinan kantor kementerian agama kabupaten Kudus yang telah bersedia menjadi sumber data dalam penelitian desertasi ini.
  6. Para Pengawas Sekolah/Madrasah yang selalu bersedia diwawanacarai untuk menggali berbagai hal yang berkaitan dengan pembinaan pengawas sekolah/madrasah.
  7. Para Kepala Madrasah yang telah memberikan banyak informasi tentang hal hal yang menyangkut pembinaan pengawas sekolah/madrasah di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten Kudus.
  8. Bapak Prof. Dr. Abdul Hadi, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus periode 2009-2013 yang telah memberikan                                                                         
  9. Istri saya,  Nur Kholidah, S.Ag,  dan anak anak saya, Fajrul Affi Zaidan Alkannur dan Fauzul Abid Libasuttaqwa Alkannur yang senantiasa memberikan pengertian dan dukungan secara moril dan material selama penyususnan desertasi ini.

Peneliti tidak bisa membalas apa-apa, peneliti hanya bisa berharap semoga amal baik  semuanya dapat diterima oleh Allah swt menjadi amal sholeh dan memperoleh imbalan yang setimpal besok dihari kelak kemudian. Semoga desertasi ini dapat memberikan manfaat baik untuk diri pribadi peneliti maupun untuk orang lain, amien.

 

                                                                                                                                 Kudus,         Januari 2011        

                                                                                                                           Peneliti

                                                                                                                                                 M. Saekan Muchith

 

 

 

 

vi

 

 

 

 ABSTRAK

 Saekan, Mukhamad. 2011. Pengembangan Model Pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Desertasi Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Promotor Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd, Kons, Ko-promotor Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd, Anggota promotor Dr. Ahmad Sopyan, M.Pd.

Kata kunci: pengembangan, model pembinaan, pengawas sekolah/madrasah.

Pengawas sekolah/madrasah merupakan salah satu tenaga kependididkan yang memiliki peran sangat strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan, yang secara empirik masih terjadi kesenjangan antara peran ideal dengan peran yang selama ini dilakukan. Oleh sebab itu pengawas sekolah perlu memperoleh perhatian secara serius khususnya dalam hal pembinaan agar terwujud kompetensi pengawas sekolah dalam menjalankan peran atau jabanatn fungsionalnya.

Desertasi ini terdiri dari empat rumusan masalah (a) bagaimana pengembangan model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah dikantor kemenag Kudus? (b) bagaimana pengembangan model pendidikan dan latihan (Diklat) bagi pengawas sekolah/madrasah dikantor kemenag Kudus? (c) bagaimana  pengembangan model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah dikantor kemenag Kudus? (d) bagaimana model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag Kudus?

Desertasi ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (R&D) yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan sebuah produk pengembangan model pembinaan pengawas sekolah yang ada dikantor kemenag Kudus yang diprediksikan akan mampu menjadi bahan pijakan untuk melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah.

Model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag Kudus lebih bersifat normatif birokratis sentralistik yaitu proses pembinaan hanya dilakukan secara rutinitas dan lebih banyak dipengaruhi oleh kantor kemenag propinsi dan pusat. Kantor kemenag kabupaten tidak banyak dilibatkan dalam proses pembinaan terhadap pengawas sekolah. Oleh sebab itu model pembinaan perlu dikembangkan menjadi pembinaan yang bersifat normatif kontekstual kolaboratif yaitu tanpa harus melanggar ketentuan yang sudah berlaku, pembinaan pengawas sekolah/madrasah dilakukan dengan cara melibatkan berbagai elemen yang ada di lingkungan kantor kemenag Kudus, sehingga diharapkan akan melahirkan pengawas sekolah/madrasah yang sesuai dengan harapan masyarakat pendidikan di kabupeten Kudus.

Kantor kemenag Kudus khususnya dan kemenag  pusat, harus melakukan perubahan dalam  pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah agar pengawas sekolah/madrasah  benar-benar sesuai dengan harapan seperti yang dituangkan dalam permendiknas nomor 12 tahun 2007 dan KMA nomor 381 tahun 1999.

Vii

 

ABSTRACT

 

 Saekan, Mukhamad.  2011. The model development of school supervisory building in Kudus ministry of Rreligious affairs offices. Disertation: Educational Manajemen Post Graduate Program of Semarang State University. Supervisor, Prof. DR. DYP Sugiharto, M.Pd, Kons, Co-supervisor, Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd, Supervisor member, Dr. Ahmad Sopyan, M.Pd.

Keywords: Development,  Model Development, School Supervisor

School supervisory is a functional role which has a very strategic role in improving the quality of education, and which empirically still gaps between the ideal roles with the roles that had been done. Therefore, the school supervisor needs to get serious attention especially in terms of guiding to manifest competent supervisors in running schools.

The dissertation consists of four formulations of problem (a) how is  the development model of school supervisory at the offices of Kudus ministry of Religious Affairs? (b) how is the development model of education and training at the offices of Kudus ministry of Religious Affairs? (c) how is the development model of performance assessment at the  offices of Kudus ministry of Religious Affairs? (d) how is the development model of school supervision in  Kudus ministry relegios?.

This dissertation uses R&D approach which is a research that tries to find a product of model development for school supervisors at the offices of Kudus ministry of Religious Affairs, which is predicted to be the first steps to do guidance to them.

The model development of supervisory at the offices of Kudus ministry of Religious Affairs is more centralized bureaucratic normative, namely guiding process is only done routinely, and more influenced by the offices at the province and up. Offices at Kudus ministry of Religious Affairs are not much involved in the process of guiding the school supervisory. Therefore, guiding model needs to be developed into a normative guidance that is contextually collaborative without having violated by the rules that already exist, guiding schools supervisory is conducted by involving many elements that have already existed at Kudus office environment. It is expected to create school supervisors who are in line with the expectations of educational community in Kudus.

The offices of Kudus ministry of Religious Affairs in particular and in Indonesia in general, must make changes when guiding the school supervisory in order to be suitable with the expectations as outlined in Permendiknas number 12 in 2007 and the KMA number 381 in 1999.

 

 

 

Viii

 

 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………………         i

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………………………….         ii         

PERNYATAAN ………………………………………………………………………………….         iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………………………………………….         iv

PENGANTAR  ……………………………………………………………………………………         v

ABSTRAK  …………………………………………………………………………………………         vii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………….         ix

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………..         xiii

DAFTAR BAGAN ………………………………………………………………………………         ivx

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………………………..         xvi

 

BAB  1      : PENDAHULUAN      

1.1  Latar Belakang Masalah ………………………………………………..      1

1.2  Fokus Penelitian …………………………………………………………..       15

1.3  Tujuan Penelitian …………………………………………………………       18

1.4  Manfaat Penelitian  ……………………………………………………..       19

BAB  2      :  LANDASAN TEORI

2.1  Konsep  Dasar Pembinaan Pengawas Sekolah …………………      21

2.2  Pembinaan Pegawai dalam Manajemen SDM  ……………….  ..    25

2.3  Posisi Pengawas Sekolah dalam Sistem pendidikan ………..  ..    34

2.4  Efektivitas  Pembinaan   Pengawas Sekolah ……………………      .. 40

2.5  Kompetensi Pengawas Sekolah ……………………………………. ..    57

2.6  Beberapa Model Pembinaan ………………………………………..  ..    68

2.7  Peran Kepengawasan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.. 78

2.8  Penelitian Dahulu yang Relevan …………………………………… ..    81

2.9  Kerangka Berfikir Penelitian ……………………………………….. …   87

      BAB  3   : METODE PENELITIAN

3.1  Metode danPendekatan ……………………………………………………   92

(1)  Potensi Masalah ……………………………………………………….   92

(2)  Pengumpulan Data ……………………………………………………   93

                                     

(3)  Rancangan Model Sementara ……………………………………..  93

  1. Rancangan Model Pengangkatan …………………….. ……. 94
  2. Rancangan Model Diklat ……………………………………… 98

c   Rancangan Model Penilaian Kinerja ………………………      103

(4)  Validasi Model ……………………………………………………….     106

(5)  Revisi Model ………………………………………………………….     106

  1. Revisi Model Pengangkatan …………………………………. 106
  2. Revisi Model Diklat ………………………………………… …… 111
  3. Revisi Model Penilaian Kinerja ……………………….. ……. 115

(6)  Pengembangan Model ……………………………………………..     117

3.2  Jenis Data, Sember Data dan Teknik Pengumpulan Data …..      118

3.3  Analisis Data …………………………………………………      121

3.4  Pengujian Kredibilitas Data ………………………………….     124

BAB  4      : REALITAS PEMBINAAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH DI KANTOR KEMENAG KUDUS

4.1  Realitas Pengangkatan Pengawas ……….. . ………………………..    128

4.2  Realitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ………………………     135

4.3  Realitas Penilaian Kinerja ………………………………………………     138

4.4  Model Integratif Realitas Pembinaan Pengawas ………………..    141

4.5 Proses Validasi Model  ……………………………………………………    142

BAB  5      : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengembangan Model Pengangkatan Pengawas …………………    145

(1)  Asumsi …………………………………………………………………..    145

(2) Proses Pelaksnaaan Model Pengangkatan……………………..    147

(3) Pengembangan Model Pengangkatan ………………………….    169

5.2  Pengembangan Model Diklat Pengawas …………………………..    173

(1)  Asumsi  ………………………………………………………………….    173

(2) Proses Model Diklat Pengawas ………………………………….     174

(3) Pengembangan Model Diklat …………………………………….     186

 

5.3  Pengembangan Model Penilaian Pengawas ………………………     188

(1) Asumsi …………………………………………………………………..     188

(2) Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengawas ………….     189

(3) Pengembangan Model Penilaian Kinerja ……………………..    204

5.4  Perbandingan Model Kemenag dengan Model M. Saekan…..    207

5.5  Nilai Keunggulan …………………………………………………………      214

BAB  6      : PENUTUP

6.1 Simpulan ……………………………………………………………………..      219

6.2  Keterbatasan Penelitian …………………………………………………     220

6.3  Saran …………………………………………………………………………..     221

6.4  Penutup ……………………………………………………………………….     223

 

DAFTAR PUSTAKA

 

DAFTAR  LAMPIRAN

 

 

                                                                   

 

 

Xii

 

DAFTAR TEBEL

 

 

Tabel                                                                                                         Halaman

  1. Komposisi Pengawas Sekolah/Madrasah di kemenag Kudus ………………… 11
  2. Kompetensi Pengawas Sekolah/madrasah pada TK/RA/MI/SD ………… 60
  3. Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah pada MTS/SMP/SMU/SMK/M..64
  4. Model Pembinaan Yang akan di kembangkan …………………………………….. 94
  5. Rancangan Model Pengangkan Pengawas Sekolah/Madrasah ………………..94
  6. Rancangan Model Diklat Pengawas Sekolah/Madrasah ………………………..98
  7. Rancangan Model Penilaian Pengawas Sekolah/Madrasah ………………….103
  8. Model Pengangkatan Pengawasan Hasil Revisi ………………………………….107
  9. Model Diklat Pengawas Sekolah/Madrasah hasil Revisi ……………………..113
  10. Sumber Data Penelitian …………………………………………………………………..118
  11. Persyaratan Lokalistik ……………………………………………………………………157
  12. Hasil Penelitian Model Pembinaan Melalui Pengangkatan

Pengawas Sekolah/Madrasah …………………………………………………………169

  1. Hasil Penelitian Model Pembinaan melalui Diklat

Pengawas Sekolah/Madrasah …………………………………………………………186

  1. Hasil Penelitian Model Pembinaan Melalui

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah………………………………..206

  1. Perbandingan keunggulan Model yang ada di Kantor Kemenag Kudus

dengan Model hasil Penelitian (Model M. Saekan)……………………………..218

 

 

                                                           xiii                

DAFTAR BAGAN

 

 

Bagan                                                                                                           Halaman

  1. Model Pembinaan Andre E Sikula …………………………………………… 71
  2. Model Pembinaan Gearge S Odine ………………………………………….. 74
  3. Model Pembinaan Strategik ……………………………………………………. 77
  4. Kerangka Penelitian Desertasi …………………………………………………. 90
  5. Rancangan Model Pengangkatan Pengawas ……………………………….. 98
  6. Rancangan Model Diklat Pengawas ………………………………………….. 102
  7. Rancangan Model Penilaian Pengawas ……………………………………… 104
  8. Model Pengangkatan Pengawas Setelah diRevisi ………………………..      111
  9. Model Diklat Pengawas Sekolah Setelah diRevisi …………… ………….. 115
  10. Tahapan Penelitian Pengembangan ……………………………………………. 117
  11. Model Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah

Stopdown/sentralistik  ………………………………………………………………     130

  1. Model Pengangkatan pengawas Monolistik …………………………………. 131
  2. Model Diklat Formal insidental …………………………………………………. 138
  3. Model Penilaian Formal Birokrasi ………………………………………………. 140
  4. Model Integratif Model pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah ……. 141
  5. Peran Kolaboratif Pengangkatan Pengawas ……… …………………………   154
  6. Personil Pengawas Multilistik ………………………………………………………  160
  7. Hasil Penelitian Model Pembinaan Melalui

Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah…………………………………….   172

 

 

                                                 ivx

  1. Hasil Penelitian Model Pembinaan pengawas melalui

Diklat Pengawas Sekolah/Madrasah ……………………………………………….  188

  1. Elemen Penilai Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah ……………………….. 193
  2. Aspek Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah ……………………..  199
  3. Hasil Penelitian tentang Model Pembinaan Pengawas Melalui

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah ……………………………….   206

  1. Perbandingan Model Pembinaan yang ada di Kantor Kemenag Kudus

dengan Model Hasil Penelitian (Model M. Saekan) …………………………..  213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xv

 

DAFTAR LAMPIRAN

 

 

Lampiran 1 : Hasil Penelitian dan Penjelasan

Lampiran 2: Rekapitulasi Data Penelitian

Lampiran 3: Surat Edaran Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah

Lampiran 4: Transkrip Hasil FGD

Lampiran 5 : Skala Persepsi

Lampiran 6: Gambar Kegiatan Penelitian

Lampiran 7: Biodata Peneliti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          xvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1

PENDAHULUAN

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah    

Lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan dilihat dari perspektif ontologis, epsitimologis dan axiologis memiliki karakteristuk unik jika dibanding dengan lembaga lainnya. Dari perspektif ontologis lembaga pendidikan memiliki tugas yang sangat luas dan komprehensif terutama pendidikan dilingkungan agama Islam. Pendidikan dilingkungan departemen agama tidak hanya menyangkut persoalan materi ideologis atau ritual saja, melainkan juga menyangkut persoalan budaya dan tehnologi.

Perspektif epistimologis, pendidikan dilingkungan departemen agama memiliki problem yang sangat besar dan sampais ekarang belum mampu diselesaikan secara tuntas. Problem utamanya terletak kepada issu dikhotomi keilmuan. Lembaga pendidikan Islam harus mampu menjawab kerasahan masyarakat khususnya dalam menyangkut kejelasan ilmu pengetahuan agama islam dan non Islam.

Syed Hussen Nasyr menjelaskan bahwa islam tidak akan maju dans elalu tertutup dengan keterbelakangan jika masih menggunakan paradigma berfikir seperti cara fikir budaya barat yang cenderung pragmatis, dan bebas nilai. Sedangkan tokoh atau ilmuwan Islam lainnya yang anti dikhotomi adalah Al jabiri, menjelaskan bahwa Islam akan mundur jika masih berfikir dikhotomis. Karena ilmu pengetahuan adalah bebas nilai atau ruang dan waktu.

Dari aspek axiologis, pendidikan dilingkungan departemen agama tidak hanya menumbuhkan kecerdasan intelektual saja melainkan juga mengoptimalkan kecerdasan sikao/moral kepribadian dan juga kecerdasan mekanik. Artinya pendidikan dan tenaga kependidikan dilingkungan departemen agama memiliki ruang lingkup tugas dan kewenangan sangat luas, utuh dan komprehensif.

Karakteristik lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan dilingkungan departemen agama perlu diimbangi dengan keseriusan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pengembangan potensi atau kompetensi tenaga kependidikan dilingkungan departemen agama perlu dilakukans ecara sistematais, terencana dan prosedural.

Manajer atau pemimpin di dalam suatu organisasi atau lembaga memiliki tugas manajerial yang terdiri dari perencanaan (panning), oragnisasi (organization), aktualisasi (actuating) dan Evaluasi (evaluazation). Gary Desler dalam buku Manajemen Persinalis menjelaskan bahwa manajemen yang menekankan pengembangan pengembangan seluruh potensi tenaga kependidikan atau staf disebut managemen SDM.

Tugas adminsitrasi dalam suatu lembaga pendidikan salah satunya adalah mengoptimalkan Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia (MSDM). Dengan harapan sumberdaya manusia yang ada dalam lembaga pendidikan akan mampu berjalan secara optimal. Dalam lembaga pendidikan sumberdaya manusia disebut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 5 dan 6 bahwa:

 “ Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instuktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan” .

 

Undang undang tersebut, menggambarkan betapa luasnya tenaga kependidikan atau elemen yang bertugas di lembaga pendidikan. Semua elemen atau personal memiliki tugas utama melaksanakan proses pembinaan atau bimbingan agar lulusan pendidikan sesuai harapan yaitu lulusan yang berkualitas baik kualitas dari segi input, proses maupun hasil.

Semua tenaga did alam lembaga pendidikan memiliki peran untuk menumbuhkan mutu proses dan out put. Diantara tenaga satu dengan yang lain harus memiliki sinergi atau kerjasama yang simultan dan opptimal dalam melahirkan lulusan yang ideal.

Keputusan Menteri Agama (KMA) menjelaskana bahwa salah satu tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru adalah pengawas sekolah/madrasah. Pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan  tanggung jawab  secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi tehnis pendidikan, administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah. ( Bab I, Huruf C, Angka 1).

Pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran sebagai supervisor pendidikan, baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah/madrasah bertugas membantu dan membina guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya agar dapat mempertinggi mutu proses dan hasil belajar siswa. Sebagai supervisor manajerial, pengawas sekolah/madrasah memiliki tugas membantu kepala sekolah dan staf sekolah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dimasing-masing sekolah yang dibina atau diawasi.  Artinya pengawas sekolah/madrasah adalah suatu jabatan fungsional dalam lembaga pendidikan yang memiliki peran atau kewenangan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik mutu yang menyangkut guru dalam pembelajaran maupun mutu pimpinan (kepala sekolah) dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya.

Posisi pengawas sekolah/madrasah  memiliki peran dominan dalam proses pendidikan baik proses yang menyangkut kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran maupun proses kepemimpinan yang dilaksanakan masing-masing kepala sekolah. Oleh sebab itu pengawas sekolah/madrasah memiliki makna pedagogis yaitu bagaimana pengawas sekolah/madrasah mampu memberi arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap guru dalam menjalankan pembelajaran, dan juga memiliki makna manajerial yaitu sejauhmana pengawas sekolah/madrasah mampu membantu kepala sekolah dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya.

Peraturan Menteri (Permen) Diknas Nomor 12 Tahun 2007 sangat jelas mengenai tugas, kewenangan, tanggung jawab dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas, antara lain; kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.

Kompetensi secara umum diartikan seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang dijaidkan landasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Kompetensi tidak cukup hanya pengetahuan dna ketrampilan satu jenis, melainkan harus menrujuk kepada banyak pengetahuan dan ketrampilan yang dijadikan landasan untuk melaksanakan tugas profesinya.

Pengawas sekolah memiliki kompetensi yang mengandung makna bahwa setiap pengawas sekolah harus memiliki berbagai macam pengetahuan dna ketrampilan tentang membina guru atau tenaga kependidikan lainnya, sehingga pengawas sekolah memiliki profil yang ideal di mata guru. Jangan sampai pengawas sekolah itu dianaggap rendah pengetahuan dan ketrampilan dimata guru, sehingga guru mudah sekali meremehkan kerja pengawas sekolah.

 Menurut KMA Nomor 381 Tahun 1999 bahwa tugas pokok dan fungsi pengawas dirinci ke dalam berbagai hal sebagai berikut:

  • Melaksanakan identifikasi hasil pengawasan untuk dijaidkan penyusunan  program tahunan di tingkat kabupaten/kota
  • Melaksanakan identifikasi hasil pengawasan untuk dijadikan penyusunan program tahunan di tingkat kabupaten/kota
  • Merumuskan rancangan program tahunan pengawasan satuan pendidikan
  • Memantapkan program dan menyempurnakan rancangan program tahunan
  • Menyusun program catur wulanan yang ada dimasing-masing wilayah pengawasan
  • Menyusunkan kisi-kisi dalam rangka penyusunan soal/instrumen penilaian
  • Melaksanakan uji coba butir soal/instrumen penilaian
  • Menyempurnakan butir soal/instrumen penilaian
  • Mengidentifikasi berbagai faktor dan sumber yang mempengaruhi terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa
  • Memberi arahan dan bimbingan kepada para guru agama tentang pelaksanaan proses belajar mengajar siswa
  • Memberikan contoh pelaksanaan tugas guru agama dalam melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan siswa
  • Memberikan saran dan dukungan untuk peningkatan kemampuan profesionlisme guru
  • Menyusun laporan pengawasan setiap sekolah
  • Memberikan saran penyelesaian terhadap kasus atau problem khusus yang ada di sekolah
  • Memantau dan membimbing pelaksanaan UASBN/UN
  • Membina pelaksanaan pengelolaan sekolah
  • Menciptakan karya seni
  • Menemukan teknologi tepat guna dalam pendidikan

 

Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan pengawas sekolah/madrasah tersebut, dapat penulis kemukakan beberapa asumsi bahwa:

  • Pengawas sekolah/madrasah adalah suatu jabatan fungsional yang memiliki tugas dan wewenang sangat jelas dalam mewujudkan kualitas pendidikan khususnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru maupun kualitas kepemimpinan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti beranggapan bahwa elemen yang memiliki peran dominan dalam mewujudkan kualitas pendidikan harus selalu diberi pendidikan atau pelatihan agar kualitas pengawas sekolah/madrasah selalu sesuai dengan dinamika dan perkembangan serta tuntutan ilmu pengetahuan dan sosial budaya masyarakat.
  • Ruang lingkup pekerjaan pengawas sekolah/madrasah adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga evaluasi segala proses pembelajaran dan kepemimpinan yang ada di setiap satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah. Agar ruang lingkup pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal, maka pengawas sekolah/madrasah perlu memiliki persepsi dan motivasi yang tinggi terhadap pekerjaannya.
  • Pengawas sekolah/madrasah harus memiliki kompetensi yang utuh dan komprehensif agar mampu melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara optimal. Kompetensi yang harus dimiliki pengawas sekolah/madrasah antara lain: kompetensi personal, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Kompetensi tersebut diharapkan akan mampu melahirkan kinerja pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugasnya.

Pengawas sekolah/madrasah dilihat dari aspek ketentuan yang ada dalam aturan  memang layak dikatakan sebagai elemen tenaga profesional yang memiliki peluang dan kesempatan untuk melakukan perubahan dalam proses pendidikan baik dalam proses pembelajaran maupun proses manajerial. Pengawas sekolah/madrasah akan menjadi penentu keberhasilan pendidikan, artinya di tangan pengawas sekolah/madrasah, guru dan siswa akan dapat mencapai kualitas baik secara personal, akademik maupun sosial.

Harapan atau idealisme peran pengawas itu masih fatamorgana yaitu besarnya peran atau dominasi pengawas dalam mewujudkan kualitas pendidikan  tidak sebanding dengan apa yang dirasakan atau diperankan pengawas sekolah/madrasah di lapangan. 

Pengawas sekolah/madrasah belum memperoleh perhatian secara serius dari pemerintah dan juga masyarakat pendidikan. Kurang seriusnya pemerintah terhadap pengawas sekolah/madrasah dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan bagi pengawas yang justru dinomorduakan dibanding perhatian kesejahteraan guru yang jika dilihat dari aspek jenjang level manajerial dapat dikatakan di bawah pengawas sekolah/madrasah. Maksudnya pengawas sekolah/madrasah memiliki tupoksi mengatur, membina dan mengawasi guru, sementara guru tidak memiliki tupoksi membina dan mengawasi pengawas sekolah/madrasah.

Masyarakat pendidikan juga masih menganggap sepele posisi pengawas sekolah/madrasah. Pengawas sekolah/madrasah masih dikesankan posisi yang tidak strategis, hanya posisi antara menjelang purna tugas (pensiun). Masyarakat pendidikan juga memiliki kesan bahwa pengawas sekolah/madrasah kurang memiliki wawasan luas dalam proses pembelajaran dan manajerial pendidikan.

Sarana pendukung kerja pengawas sekolah/madrasah sangat minim, artinya dalam menjalankan tugasnya pengawas sekolah/madrasah masih bersifat tradisional atau manual, misalnya guru sudah memiliki sarana teknologi laptop, sementara pengawas masih belum familier dalam penggunaan laptop, ruangan guru mayoritas sudah dilengkapi sarana teknologi informasi, dan pendingin ruangan (AC), sementara ruangan pengawas masih sempit dan pengap tanpa ada alat bantu teknologi informasi.

Kondisi yang masih tradisional atau manual tersebut secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh dalam kualitas kinerja pengawas sekolah/madrasah. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat pendidikan menjadikan profil atau kualifikasi pengawas sekolah/madrasah belum berbanding lurus dengan peran normatif yang ada dalam peraturan yang berlaku.

Pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kudus memiliki beberapa realitas yang dapat dijadikan bahan awal untuk merumuskan pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah sehingga pengawas mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Realitas pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag dapat dijelaskan  sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan wawancara dengan bagian analis kepegawaian kantor kemenag propinsi Jawa tengah tanggal 3 Januari 2011, disebutkan bahwa jumlah pengawas sekolah/madrasah di lingkungan kantor kemenag sampai tahun 2010 sebanyak  11.550 pengawas yang tersebar diseluruh kemenag propinsi se Indonesia. Sedangkan untuk jumlah pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag propinsi Jawa Tengah sampai tahun 2010 sebanyak 510 pengawas sekolah. Rata-rata di setiap kabupaten berkisar antara 12-25 pengawas. Jika dilihat dari kebutuhan jumlah pengawas di Jawa Tengah masih jauh dari harapan, oleh sebab itu sebelum mampu memenuhi jumlah secara kuantitatif akan lebih baik dilakukan dengan cara peningkatan kualitas melalui pembenahan model pembinaan.

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Mapenda 29 Agustus 2009 dan Kepala Kantor kemenag Kudus  04 Mei 2010, diperoleh data sebagai berikut:

  • Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus hanya memiliki pengawas sekolah/madrasah dalam rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah, sementara Kemenag disamping mengangkat guru PAI juga mengangkat guru non PAI seperti Guru Matematika, Guru Biologi, Guru Fisika, Guru IPS, Guru Olah Raga. Konsekuensi dari mengangkat juga memiliki tugas membina. Secara administratif Kemenag belum memiliki pengawas sekolah/madrasah mata pelajaran non PAI, sehingga untuk guru mata pelajaran non PAI belum pernah dilakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah.
  • Kantor Kemenag juga memiliki tugas membina dan mengatur keberadaan dan pengembangan Madrasah Diniyah (Madin) mulai dari tingkat dasar (ula), menengah (wustho) dan atas/tinggi (’ulya). Jumlah madin di kabupaten Kudus sebanyak 232 lembaga dengan jumlah guru sebanyak  2600 guru yang perlu memperoleh perhatian serius dari pemerintah (Kemenag). Kenyataan di lapangan, madin belum memiliki pengawas khusus yang membina dan mengawasi guru dan kepala madin, oleh sebab itu  pengelolaan madin belum dapat dikelola secara optimal menurut perspektif manajemen pendidikan.
  • Pengawas sekolah/madrasah dilingkungan Kantor Kemenag menghadapi dualisme pengelolaan dan pengawasan khususnya pengawas PAI SD, karena guru PAI SD tidak semuanya diangkat oleh Kantor Kemenag, banyak juga guru PAI di SD itu diangkat oleh Kantor diluar Kemenag dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten. Selama proses karir dan adminstrasi guru PAI SD berada dalam tanggung jawab pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten, tetapi pada saat sertifikasi profesi guru, proses sertifikasinya mengikuti Kantor Kemenag. Posisi seperti ini, pengawas sekolah/madrasah menghadapi dilema, karena secara manajerial pengawasan guru PAI SD di bawah dua pengawasan yaitu pengawasannya oleh pimpinan mereka di Kantor Dinas Pendidikan, dan pengawasan profesi di bawah pengawasan pengawas sekolah/madrasah Kantor Kemenag.
  • Jumlah pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Kudus memiliki potensi yang positif untuk dikembangkan atau diberdayakan. Pengawas sekolah/madrasah di kabupaten Kudus sebanyak 23 orang yang terdiri dari 18 pengawas RA/TK/MI/SD/Madin Ula, Pengawas SMP sebanyak 1 orang, Pengawas SMP/SMA sebanyak 2 orang, dan Pengawas MTS/MA/Madin Wustho dan ’ulya sebanyak 2  Pengawas RA/TK/MI/SD/Madin Ula tersebar di sembilan kecamatan antara lain: Kecamatan Kaliwungu 2 pengawas, Kecamatan Kota 2 pengawas, Kecamatan Jati 2 pengawas, Kecamatan Undaan 2 pengawas, Kecamatan Mejobo 2 pengawas,  Kecamatan Jekulo 2 pengawas, Kecamatan Bae 2 pengawas, Kecamatan Gebog 2 pengawas, dan Kecamatan Dawe 2 .

Ketiga, berdasarkan survey yang dilaksanakan Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M ) STAIN Kudus tahun 2008 terhadap 300 guru yang ada di Lingkungan Departemen Agama (Depag) (Sekarang Kemenag) Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa mayoritas (87,30%) guru memiliki persepsi bahwa pengawas sekolah/madrasah belum memiliki cara yang tepat dalam melaksanakan fungsinya sebagai tenaga pengawas terhadap lembaga pendidikan, sehingga pengawas sekolah/madrasah belum mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Tugas yang dianggap belum optimal adalah tugas yang berkaitan dengan proses melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan, proses peningkatan profesionalisme guru serta proses pemberian pembinaan, pengarahan dan bimbingan kepada guru khususnya dalam pengembangan kemampuan profesionalisme guru khususnya yang terkait dengan langkah tehnis untuk melaksanakan pembaharuan pembelajaran, pemberian pembekalan terhadap guru yang terkait dengan kemampauan menggunakan sarana atau media teknologi dan pemberian bantuan yang terkait dengan guru dalam memperoleh kesempatan mengikuti uji sertifikasi pengawas.

Keempat,  Berdasarkan biodata yang diperoleh peneliti pada tanggal 10 Desember 2009 dapat ditemukan data bahwa, dari sebanyak 23 pengawas sekolah/madrasah, 5 pengawas sekolah/madrasah memiliki Pendidikan Magister (S2), dalam proses studi lanjut magister sebanyak 10 pengawas sekolah/madrasah. Dilihat dari usia, mayoritas usia para pengawas di Kantor Kemenag Kudus berada dalam rentang usia produktif. Sebanyak 19 pengawas sekolah/madrasah berada dalam usia antara 40-50 tahun. Hanya 4 pengawas sekolah/madrasah yang berada dalam rentang usia 50-56 tahun. Artinya dengan usia seperti ini, maka pengawas sekolah/madrasah memiliki potensi untuk diberdayakan. Jika dirinci secara detail ditemukan data dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Pengawas Pendidikan S2 Proses Studi Lanjut (S2) Usia pada saat diangkat sebagai pengawas antara 41-50 Usia pada saat diangkat sebagai pengawas antara 50-56
23 5 10 19 4

 Tabel 1: Komposisi pengawas sekolah/madrasah

Kelima, program kegiatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus memiliki beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan sebagai media atau sarana untuk pembinaan para pengawas secara optimal. Kegiatan rutin yang dilakukan para pengawas adalah:

  • Rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas), diikuti oleh seluruh pengawas satuan pendidikan di setiap jenjang dan dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Agenda dalam rapat ini adalah membahas problematika pengawasan yang diperoleh pada saat melakukan pengawasan di masing-masing satuan pendidikan. Rapat jenis ini lebih menitikberatkan persoalan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah/madrasah.
  • Rapat Dinas Tetap (Radintap), diikuti seluruh pengawas, ditambah para kasi dilingkungan Kantor Kemenag dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Rapat jenis ini agenda yang dibahas tentang persoalan pengawasan yang terkait dengan kebijakan Kantor Kemanag. Rapat ini lebih bersifat sosialisasi berbagai kebijakan dari Kantor Kemenag yang harus dilakukan pengawas sekolah/madrasah agar memiliki sinkronisasi dengan kebijakan dengan Kantor Kemenag. Rapat jenis ini, lebih banyak menerima informasi kebijakan baru  atau memantapkan kebijakan lama yang dianggap belum berjalan secara optimal di lingkungan Kantor Kemenag.
  • Rapat Gabungan Tetap (Rakorgab), diikuti seluruh pengawas sekolah/madrasah, para kasi di lingkungan kantor kemenag dan para kepala Kantor Urusan Aagama (KUA) di wilayah Kabupaten Kudus, yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Agenda rapat ini adalah membahas persoalan kebijakan Kemenag yang bersifat nasional seperti masalah haji, pemberdayaan zakat, dan Selain sosialisasi kebijakan Kantor Kementerian Agama, rapat ini juga memiliki agenda konsolidasi dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan para pengawas sekolah/madrasah.

Realitas pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk menyusun model pembinaan. Usia yang masih dalam rentang waktu usia produktif, latar belakang pendidikan dalam Strata S2 (Magister) dan berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan secara rutin merupakan potensi besar untuk dijadikan landasan awal untuk menemukan suatu kerangka pengembangan model pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah di lingkungan kantor kemenag Kudus.

Realitas pengawas sekolah/madrasah yang seperti tersebut di atas, perlu didukung dengan model pembinaan yang tepat, efektif dan optimal agar potensi pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kantor Kemenag benar-benar dapat berjalan sesuai dengan harapan. Realitas pembinaan di Kantor Kemenag bersifat birokratis dan rutinitas yaitu hanya berjalan secara seremonial. Realitas model pembinaan berjalan seperti realitas sebagai berikut:

  1. Model Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah.

(1) Model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah bersifa top down yaitu diawali dari surat edaran dari Kantor Kemenag Propinsi Jawa Tengah yang berisi tentang ujian calon pengawas sekolah/madrasah.

(2) Kantor Kemenag Kudus merespons dengan cara menginformasikan (sosialisasi) kepada masyarakat pendidikan yang kemudian mengusulkan beberapa guru untuk mengikuti ujian seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah.

(3) Persyaratan untuk mengikuti ujian seleksi pengangkatan pengawas hanya mendasarkan kepada peraturan formal konstitusi yaitu KMA Nomor 381 Tahun 1999. Mulai tahun 2008, persyaratan didasarkan kepada Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007.

(4) Guru yang dinyatakan lulus ujian seleksi belum tentu diangkat sebagai pengawas, masih melihat kebutuhan.

(5) Pengawas yang diangkat hanya pengawas PAI di sekolah dan PAI di madrasah.

 

  1. Model Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pengawas Sekolah/Madrasah.

(1) Pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah/madrasah hanya dilakukan melalui tiga jenis rapat yang dilakukan di Kentor Kemenag yaitu Rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas) yang dilakukan secara rutin setiap bulan bergiliran/berpindah tempat, Rapat Dinas Tetap (Radintap) yang dilakukan setiap tiga bulan sekali bertempat di Kantor Kemenag Kudus, rapat koordinasi gabungan (Rakorgab) yang dilakukan setiap ada kebijakan baru tentang pendidikan dan keagamaan.

 (2) Pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui diklat di tempat kerja (DDTK) yang dilakukan secara insidental.

  1. Model Evaluasi atau Penilaian Kinerja Pengawas

Evaluasi atau penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus hanya dilakukan dengan Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3). Penilaian kinerja dengan DP3 ini kurang efektif jika untuk mengukur kualitas kinerja pengawas sekolah/madrasah.

 Pembinaan dengan tiga model seperti di atas peneliti katakan belum efektif jika yang diharapkan dapat melahirkan pengawas sekolah/madrasah secara optimal dalam menjalankan tugas kepengawasan, oleh sebab itu model yang sudah ada perlu dikembangkan secara maksimal agar dapat melahirkan kinerja pengawas sekolah/madrasah secara efektif dan efisien.

 

1.2  Fokus Penelitian

Stephen B Robbins dalam buku manajemen pengembanagn sumberdaya manusia menjelaskan bahwa pembinaan akan efektif jika dilandasi oleh paradigma yang jelas dan utuh.

Pembinaan terhadap pengawas sekolah di lingkungan departemen agama harus dimulai dari paradigma berfikir atau paradigma keilmuan yang relevan dengan karakter lembaga pendidikan agama. Pengawas sekolah dilingkungan departemen agama harus memiliki pemahaman secara utuh tentang karakter ilmu yang dimiliki dilingkungan pendidikan agama. Karena tugas pengawas sekolah adalah membina para atenaga kependidikan dilingkungan pendidikan agama atau guru PAI.

James J. Jones & Donald Walter (1985:65) menjelaskan pembinaan adalah proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola/mempertahankan atau mengembangkan potensi yang dimiliki pegawai dengan cara mempertahankan atau menerima, melatih kemampuan dan keterampilan serta mengukur kinerja dengan tujuan mewujudkan kepuasan pelanggan/pengguna.

William B. Castteter (1981:104-106) pembinaan adalah proses menarik/mengangkat dan mempertahankan kualitas pegawai baik secara kuantitatif dan kualitatif dalam rangka mencapai tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi atau lembaga. Pembinaan memiliki tujuan: (a) memperbaiki performance (b) mengembangkan kecakapan dan keterampilan (c) mengetahui kinerja atau prestasi yang telah dilakukan pegawai.

Gary Desler (1993:56-57) pembinaan adalah proses pemeliharaan dan pengarahan yang lebih diarahkan kepada sistem rekrutmen atau pengangkatan, sistem pelatihan atau training, serta sistem penilaian kinerja.

James J. Jones & Donald Walter (2008:36-37) menjelaskan model adalah suatu proses yang di dalamnya berisi berbagai unsur atau elemen yang membentuk suatu kesatuan. Pembentukan atau pengembangan model ditekankan upaya menemukan atau menambah elemen atau unsur yang ada dalam suatu proses yang telah berjalan. Proses menyusun  model dapat dilakukan dengan  dua pendekatan yaitu pendekatan komponen/unsur/elemen yaitu menemukan atau menambah dan atau mengurangi elemen/unsur yang sudah berjalan/sudah ada dari suatu proses. Sedangkan pendekatan isi adalah menambah dan atau mengurangi materi atau isi yang ada di dalam masing-masing elemen/unsur/komponen.

Pembinaan yang dimaksud dalam desertasi ini adalah proses pembinaan yang diarahkan atau diorientasikan kepada mempertahankan dan menyempurnakan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah yang dimulai dari temuan karakteristik ilmu lembaga pendidikan agama. Setelah mengetahui karakter ilmu keagamaan kemudian pembinaan pengawas sekolah di dasarkan kepada sistem pengangkatan, sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) dan sistem evaluasi atau penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah yang ada di Kantor Kemenetrian Agama Kabupaten Kudus. Artinya sistem atau model pembinaan pengawas sekolah dilihat dari perspektif karakteristik ilmu yang ada di lingkungan departemen agama atau ilmu agama Islam.

Pengembangan model yang dimaksud dalam desertasi ini adalah upaya menemukan karakteristik ilmu yang tepat yang diajarkan dan disikapi pengawas sekolah dilingkungan departemen agama atau ilmu agama Islam (PAI) kemudian menambah komponen/elemen/unsur dari proses pembinaan pengawas sekolah/madrasah yang ditekankan kepada proses seleksi/pengangkatan, diklat dan evaluasi/penilaian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua tahap yaitu tahap penelitian (research) dan tahap pengembangan (development). Tahap penelitian adalah proses mengetahui atau memotret elemen/unsur/komponen dari proses pembinaan yang telah dilakukan di Kantor Kemenag Kudus (model empirik) dan tahap pengembangan adalah proses menyempurnakan atau menambah komponen atau unsur dalam model yang didasarkan dari model yang sudah berjalan (empirik) dan temuan data dari lapangan.

Atas dasar itu maka penelitian ini akan mengembangkan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Kudus. Model yang akan dikembangkan melalui penelitian ini  adalah tentang proses pembinaan pengawas melalui pengembangan model pengangkatan, pendidikan dan pelatihan (diklat) dan evaluasi/ penilaian kinerja.

Berdasarkan teori tersebut maka penelitian ini akan mencari jawaban tentang pengembangan model pembinaan pengawas di Kantor Kemenag Kabupaten Kudus, yang terdiri dari empat pertanyaan penelitian:

  • Seperti apa karakterisrik ilmu dilingkungan kementerian agama yang dapat dijadikan landasan menjalankan tugas profesinya pengawas sekolah yang ada dilingkungan kementerian agama kabupaten Kudus.
  • Bagaimana pengembangan model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah yang ada di Kantor Kementeriaan Agama Kabupaten Kudus?
  • Bagaimana pengembangan model pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus?
  • Bagaimana pengembangan model evaluasi/penilaian yang tepat untuk mengetahui kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus?
  • Bagaimana pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus?
  • Bagaimana kompetensi pengawas sekolah yang ada dilingkungan kementerian agama yang membedakan dengan pengawas sekolah di lingkungan pendidikan nasional.

 1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian ini  untuk menemukan pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang meliputi:

1.3.1 Menganalisis tentang karakteristik ilmu yang relevand engan tugas profesi pengawas sekolah yang ada dilingkungan kementerian agama kabupaten Kudus.

1.3.2 Menganalisis dan mengembangkan  model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus

1.3.3 Menganalisis dan mengembangkan model diklat pengawas sekolah/madrasah  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus

1.3.4 Menganalisis dan mengembangkan model evaluasi/penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus

1.3.5 Menemukan pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang terdiri dari model pengangkatan, diklat dan penilaian kinerja.

1.3.6. Menemukan kompetensi yang tepat dan berbeda antara kompetensi pengawas sekolah dengan pengawas sekolah diluar kementerian agama, sehingga pengawas sekolah dilingkungan kabupaten Kudus benar benar optimal dalam amenjalankan tugas profesinya.

1.4  Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak baik para akademisi (intelektual) di bidang ilmu manajemen pendidikan maupun bagi para praktisi pendidikan khususnya para pengawas sekolah/madrasah. Oleh sebab itu manfaat penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1.4.1  Manfaat secara teoritis yaitu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang lingkup manajemen pendidikan khususnya dalam hal pembinaan pengawas sekolah/madrasah yang ada di Kantor Kemenang Kudus. Jabatan fungsional pengawas memerlukan dinamika  secara optimal seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi. Oleh sebab itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu pengawasan dilingkup lembaga pendidikan.

1.4.2  Manfaat secara praktis yaitu manfaat yang dapat dirasakan untuk oleh para pengguna jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah. Oleh sebab itu manfaat praktis dapat dilihat dari tiga hal

1.4.2.1 Manfaat bagi Kantor Kementerian Agama yang nantinya akan dapat dijadikan landasan untuk melakukan proses pengembangan atau pembaharuan dalam pembinaan jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah.

1.4.2.2 Manfaat bagi pengawas sekolah/madrasah yaitu  sebagai bahan untuk memperbaiki cara melakukan pengawasan kepada para guru agar guru benar-benar dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya.

1.4.2.3 Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai bahan meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya bidang pengawas sekolah/madrasah.

 

 

 

 

BAB 2

LANDASAN TEORI

 

 

2.1 Konsep Dasar Pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah

Pembinaan pada hakekatnya proses mempertahankan, menyempurnakan sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dengan demikian, objek pembinaan terdiri dari objek fisik seperti sarana atau alat mekanik dan objek non fisik adalah menyangkut situasi psikologi pegawai dan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang menjadi landasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai.

 Herman Sofyandi (2008: 13-15) menjelaskan bahwa MSDM adalah mempunyai berbagai langkah yang diambil untuk menyediakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang tepat. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara penarikan, orientasi dan pelatihan (training) dan performance appraisal (penilaian kinerja).

 William B. Castteter (1981: 165-168), menjelaskan pembinaan adalah proses menarik/mengangkat dan mempertahankan kualitas pegawai baik secara kuantitatif dan kualitatif dalam rangka mencapai tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi atau lembaga. Pembinaan memiliki tujuan (a) memperbaiki performance (b) mengembangkan kecakapan dan keterampilan (c) mengetahui kinerja atau prestasi yang telah dilakukan pegawai.

 Faustino Cardoso Gomes (2003: 28) bahwa pembinaan pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme integrasi  yang meliputi seleksi, pelatihan, penilaian dan pengembangan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembinaan menyangkut persoalan fisik dan non fisik. Pembinaan fisik adalah proses melancarkan elemen fisik dalam suatu organisasi, misalnya bagaimana alat-alat laboratorium benar-benar dapat berfungsi menjadi laboratorium yang efekti, bagaimana perpustakaan benar-benar menjadi pusat sumber belajar bagi siswa. Pembinaan non fisik yaitu proses memelihara dan menyempurnakan sesuatu yang diprediksikan akan memberikan nilai tambah pengetahuan dan keterampilan para pegawai sehingga benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Pembinaan pegawai secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua hal;

  • Mempertahankan, yaitu proses mengoptimalkan sesuatu yang sudah ada. Dalam tujuan ini, seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk mengaktifkan atau menghidupkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tetapi belum berfungsi secara baik dan benar.
  • Menyempurnakan, yaitu proses untuk menambah elemen baru karena diprediksikan elemen yang sudah ada sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang ada. Dalam tujuan ini, seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk menemukan atau menambah sesuatu yang lain kemudian ditambahkan dengan sesuatu yang sudah ada dengan tetap memperhatikan kualitas yang semakin baik dari sebelumnya.

Sasaran pembinaan diarahkan kepada manusia/pegawai dengan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, sasaran pembinaan meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap yang dimiliki oleh masing-masing pegawai/pengawas sekolah/madrasah. Agar sasaran pembinaan tercapai sesuai harapan, maka pembinaan harus dilihat dari tujuan yang telah dirumuskan lembaga atau perusahaan. Jika lembaga itu memiliki tujuan untuk melahirkan pegawai yang memahami dan menguasai sarana teknologi maka sasaran pembinaan lebih difokuskan kepada pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam mengetahui dan memahami alat-alat teknologi. Jika tujuan lembaga untuk melahirkan pegawai yang memiliki keterampilan komunikasi sosial secara optimal, maka pembinaan harus lebih banyak diarahkan pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara atau tehnik melakukan komunikasi kepada orang lain.

Sasaran pembinaan meliputi banyak hal, baik aspek yang berkaitan dengan internal pegawai maupun aspek yang berkaitan dengan kemampuan merespon dinamika kehidupan. Artinya pembinaan itu lebih diarahkan kepada  kemampuan dan keterampilan pegawai untuk mengelola potensi internalnya sendiri dan juga pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan merespons apa yang ada diluar dirinya.

Sasaran pembinaan bisa diarahkan untuk mengeliminir atau mengurangi ketidakpuasan pegawai terhadap kebijakan atau realitas kesejahteraan yang dianggap belum sesuai harapan. Sasaran pembinaan seperti ini bersifat inter-personal. Selain sasaran pembinaan yang bersifat inter-personal, pembinaan juga dapat diarahkan kepada antar personal yaitu pembinaan yang diarahkan kepada kemampuan pegawai dalam merespon sesuatu yang baru, misalnya, pada saat ada pegawai baru dan pada saat ada kebijakan baru yang akan diberlakukan.

Di dalam suatu lembaga atau perusahaan, pembinaan menjelma dalam berbagai macam. Bentuk atau macam  pembinaan akan sangat tergantung target apa yang diinginkan dari pejabat yang melakukan pembinaan. Jika target pembinaan itu dimaksudkan untuk memberikan bantuan agar pegawai mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka pembinaan itu menjelma sebagai bentuk supervisi. Hal ini sesuai dengan pendapat Oliva F. Peter  (1983: 201) dalam buku “ Supervision for Today’s Schools, supervisi adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan bantuan kepada guru agar memiliki keterampilan dalam menjalankan tugasnya.

Produk dari pembinaan dalam bentuk supervisi adalah diketahuinya persoalan atau problem yang ada dalam diri pegawai dan adanya saran, pertimbangan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.

Pembinaan dalam bentuk supervisi, orang atau pejabat yang memiliki wewenang membina harus memposisikan dirinya sebagai patner atau sabahat, atau sebagai fasilitator bahkan bisa berperan sebagai orang tua. Hal ini dimaksudkan agar orang di supervisi memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencurahkan segala persoalan yang dimiliki, selanjutnya dapat dirumuskan alternatif solusinya.

Pembinaan juga bisa menjelma dalam bentuk pengawasan atau pemeriksaan/inspeksi. Pengawasan/pemeriksaan/inspeksi lebih dititikberatkan kepada proses mencari dan menemukan berbagai bentuk kesalahan atau pelanggaran dengan diikuti adanya sanksi kepada yang melakukan pelanggaran. Produk pengawasan/pemeriksaan/inspeksi adalah adanya temuan pelanggaran yang diikuti dengan sanksi.

Persamaan antara pembinaan dengan supervisi dan pengawasan terletak kepada upaya untuk memperbaiki sesuatu agar sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Sedangkan perbedaanya adalah pembinaan bersifat alternatif pilihan, bisa menitikberatkan kepada mencari solusi (supervisi) dan juga bisa menitikberatkan kepada pemberian sanksi (pengawasan/pemeriksaan). Juga bisa menitikberatkan keduanya supervisi dan pengawasan. Sedangkan supervisi dan pengawasan tidak bisa bersifat alternatif pilihan.

2.2  Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen SDM

Pegawai dalam suatu lembaga atau perusahaan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi secara sistematis. Dalam pandangan Abraham Maslow disebut kebutuhan dasar (basic neends). Kebutuhan pegawai yang harus dipenuhi oleh lembaga atau perusahaan meliputi:

  • Kebutuhan fisik, misalnya makan, minum, istirahat dan pakaian. Oleh sebab itu sebuah lembaga atau perusahaan harus menciptakan sistem yang mempermudah setiap pegawai memenuhi kebutuhan fisiknya. Kebutuhan ini akan mudah direalisasi jika ada manajer yang mampu menciptakan dan mampu menerapkan aturan yang berlaku bagi para pegawai.
  • Kebutuhan rasa aman. Setiap pegawai harus memiliki kepastian tentang kelangsungan pekerjaan atau jabatan yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu ada aturan tentang bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja, atau pemberhentian dari posisi pegawai atau jabatan tertentu.
  • Kebutuhan sosial. Setiap pegawai memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik dengan sesama pegawai maupun antara pegawai dengan atasan atau bawahannya. Hubungan sosial itu tidak hanya bisa dilakukan diinternal lembaga melainkan juga diluar lembaganya. Sehingga pegawai benar-benar memiliki kebebasan untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan siapa saja.
  • Kebutuhan pengakuan. Setiap pegawai selalu memiliki hasrat atau keinginan untuk diakui segala prestasi hasil kerjanya. Perusahaan atau lembaga harus memiliki aturan melakukan pengakuan terhadap hasil kerja atau prestasi yang dimiliki setiap pegawai, tanpa harus dengan cara melakukan diskriminasi kepada pegawai lainnya.
  • Kebutuhan aktualisasi diri. Setiap pegawai memiliki keinginan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Konsekuensinya setiap perusahaan harus menyediakan atau memiliki sistem yang mampu menciptakan semangat setiap pegawai untuk mengembangkan dirinya.

 Kebutuhan dasar pegawai akan menentukan kualitas kinerja dalam suatu perusahaan. Artinya upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai merupakan suatu keniscayaan. Pemenuhan kebutuhan pegawai harus dilakukan secara sistematis dengan selalu memperhatikan aspek-aspek lain yang ada seperti suasana tempat kerja (lingkungan), sistem kepemimpinan dan aturan perundang-undangan.

 Kebutuhan dasar bagi pegawai dapat menjadi awal terciptanya kinerja yang optimal, konsekuensinya setiap lembaga atau perusahaan harus berusaha secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pemenuhan kebutuhan pegawai dapat diartikan suatu proses mengelola potensi yang dimiliki manusia dalam suatu lembaga atau perusahaan. Proses seperti itu menurut James J. Jones & Donald L. Walter disebut  Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), yang dapat dikatakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pembinaan dan pengembangan kualitas manusia atau pegawai.

MSDM adalah identik dengan manajemen personal yaitu suatu proses untuk mengelola, membina dan mengembangkan kualitas manusia baik yang bersifat kuantitatif (fisik) maupun kualitatif (non fisik). Beberapa ahli mendifinisikan MSDM dengan berbagai macam meskipun secara substansi memiliki persamaan. Penulis paparkan pengertian MSDM menurut para ahli sebagai berikut:

  • James J. Jones & Donald L. Walter (2008: 24-25) dalam bukunya “Human Reseorches Management in Education”. MSDM adalah suatau proses untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai atau staf yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan penyediaan fasilitas dengan harapan terwujudnya kepuasan para pelanggan atau pengguna jasa lembaga atau perusahaan. MSDM berarti lebih menitikberatkan kepada aspek kualitas pelayanan para pegawai kepada setiap orang yang meminta layanan. Substansi pembinaan pegawai atau MSDM adalah memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan agar para pegawai memiliki kemampuan melakukan pelayanan prima.
  • Adwind B. Flippo dalam Marihot Tua Efendi Hariandja (2007:2) dalam Buku “Manajemen Sumberdaya Manusia”. MSDM yang sama dengan manajemen personalia adalah proses melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. MSDM berarti suatu proses yang menyangkut kegiatan mulai dari perencanaan sampai evaluasi serta pengembangan kualitas manusia secara total. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa MSDM adalah suatu proses secara total untuk membina kualitas manusia agar sesuai dengan tujuan dan target lembaga.
  • Anwar Prabu Mangkunegara ( 2009: 5-6) dalam Buku “Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”. MSDM adalah proses penentuan kebutuhan tenaga kerja dalam arti mempertemukan beberapa kebutuhan agar pelaksanaannya dapat terintegrasikan dengan tujuan organisasi. MSDM berarti menitikberatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang sesuai dengan tujuan dan target lembaga/perusahaan.

Berdasarkan tiga definisi tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa secara umum kegiatan MSDM meliputi empat kegiatan (a) persiapan dan pengadaan (b) pengembangan dan penilaian (c) pengkompensasian dan perlindungan (d) hubungan-hubungan kepegawaian.

Esensi MSDM adalah upaya memberikan sesuatu, mengelola, memelihara dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri pegawai dan aspek yang melingkupi suasana kerja pegawai sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas pekerjaanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

 Dari sinilah, posisi pembinaan terhadap pegawai menjadi sangat penting dan mutlak diperlukan di setiap perusahaan atau lembaga. Pembinaan itu bisa berupa berbagai kegiatan atau langkah antara lain; (a) proses rekrutmen atau penerimaan sumber daya manusia, (b) proses pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, (c) proses pemeliharaan sumber daya manusia (d) proses memberikan kompensasi sumber daya manusi, (e) proses menilai kinerja sumber daya manusia.

Pembinaan pegawai, selain ditujukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada pegawai juga ditujukan untuk mengatur atau mengelola sumber-sumber material yang dapat mewujudkan suasana kerja yang nyaman dan aman bagi pegawai. Dengan suasana yang nyaman dan aman maka pegawai akan memiliki kepuasan secara psikologis. Dengan kepuasan maka pegawai akan memunculkan jiwa memiliki (empati) kepada tugas pekerjaannya dan kepada sesama pegawai yang akhirnya akan memunculkan semangat kebersamaan, rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Kepuasan itu muncul disebabkan oleh dua hal, pertama faktor material, yaitu adanya sarana yang menjadikan suasana nyaman bagi pegawai, seperti tidak panas, ruangan yang longgar, ada sarana untuk istirahat, tersedia sarana untuk makan/minum (kantin), tersedia sarana transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan. Kedua, faktor non material (psikologis) yaitu adanya suasana yang mendukung pegawai untuk melaksanakan pekerjaanya secara maksimal, misalnya sistem kepemimpinan, sistem penggajian, pola pergaulan (hubungan) antara satu dengan lainnya (tidak ada diskriminasi), adanya peraturan yang jelas mengenai promosi.

Keith Davis dan John W. Newstrom (1992: 121-122), salah satu faktor keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produknya ditentukan oleh kepuasan kerja bagi para pegawai.

Marihot Tua Efendi Hariandja (2002: 291-292) menjelaskan bahwa kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

  • Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja. Setiap pegawai selalu menghendaki memperoleh gaji sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan. Jika beban kerja dengan perolehan gaji tidak seimbang maka akan menimbulkan ketidakpuasan pegawai dalam bekerja.
  • Pekerjaan itu sendiri, yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai harus menarik atau menyenangkan bagi pegawai. Jika jenis pekerjaan itu tidak menyenangkan atau tidak menarik maka akan menimbulkan ketidakpuasan kerja bagi pegawai.
  • Rekan sekerja, teman sekerja akan memiliki pengaruh cukup signifikan bagi kualitas kinerja para pegawai, oleh sebab itu dalam memilih teman bekerja akan mengakibatkan kualitas kinerja pegawai.
  • Atasan, yaitu seberapa jauh karakter atau situasi atasan dalam memberikan arahan, bimbingan dan perintah dalam menjalankan pekerjaan dalam suatu perusahaan atau lembaga. Salah dalam memerintah atau mengarahkan akan berakibat rendahnya motivasi kerja para pegawai.
  • Promosi, yaitu kemungkinan atau peluang pegawai melakukan kenaikan pangkat secara normal. Jika ada sistem yang tidak transparan dalam mekanisme kenaikan pengkat (promosi) akan menimbulkan permasalahan bagi pegawai.
  • Lingkungan kerja, yaitu situasi baik secara fisik dan non fisik, sosial maupun personal yang mengelilingi suasana kerja akan memiliki peran menimbulkan semangat dalam bekerja.

Setiap pegawai memiliki kemungkinan perilaku positif dan negatif, setiap pemimpin memiliki tugas untuk mengarahkan atau mewujudkan agar perilaku pegawai selalu positif sehingga produktivitas kerjanya dapat optimal. Proses untuk mengarahkan agar setiap pegawai tetap berperilaku positif maka diperlukan pembinaan. Pembinaan pegawai dalam konteks Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki makna, antara lain:

Pertama, proses pemberian motivasi, yaitu pembinaan lebih diarahkan untuk memacu atau memberi semangat para pegawai agar tetap konsisten dalam melaksanakan pekerjaannya. Motivasi merupakan faktor penting untuk menjadikan pegawai bekerja secara optimal. Jika motivasinya rendah makan akan berakibat rendahnya kinerja, sebaliknya motivasi yang tinggi akan berimplikasi kepada tingginya kinerja.

Kedua, proses penyegaran tugas. Tugas yang dilaksanakan para pegawai memerlukan kemampuan dan keterampilan yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan ilmu pengetahuan. Pembinaan dimaksudkan untuk memberi bekal kepada para pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, proses untuk mempertahankan prestasi yang sudah dimiliki. Suatu prestasi jika tidak disikapi dengan melaksanakan tugas secara baik dan benar akan mengakibatkan prestasi itu menjadi turun. Prestasi yang dimiliki selama ini oleh setiap pegawai harus dipertahankan, proses untuk mempertahankan prestasi itu dilakukan dengan cara pembinaan baik secara rutin maupun insidental.

 Sondang P. Siagian (1995: 20) dalam buku ”Manajemen Sumber Daya Manusia”, menyatakan bahwa produktivitas karyawan akan terwujud jika manusia atau pegawai diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sehingga mampu melaksanakan perilaku dan berfikir yang positif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan teori tersebut di atas maka peneliti berpendapat bahwa  manusia atau pegawai/pengawas sekolah/madrasah memiliki rasa aman dan nyaman selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor sedikitnya dua hal, yaitu faktor fisik dan psikis. Rasa aman dan nyaman bagi  seseorang dalam mengendarai kendaraan, tidak cukup disebabkan oleh kualitas perhatian dari sopir, tetapi juga disebabkan oleh kualitas fisik dari kendaraan tersebut. Rasa aman dan nyaman bagi seseorang di dalam rumah (betah: jawa) tidak cukup disebabkan oleh baiknya perhatian dari yang punya rumah, melainkan juga disebabkan oleh perlengkapan sarana yang ada dalam rumah tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut, maka MSDM harus dilakukan dengan cara menyediakan atau menyempurnakan berbagai aspek yang menyangkut perangkat lunak (soft ware) dan perangkat keras (hard ware) dalam suatu lembaga atau organisasi yang dilakukan dengan perencanaan, pengangkatan, pelatihan, pemberian kompensasi dan evaluasi.

2.3  Posisi Pengawas Sekolah/Madrasah dalam Sistem Pendidikan

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 381 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pengawas sekolah/madrasah memiliki wilayah pengawasan diberbagai sektor, antara lain;

  • kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sekolah baik negeri maupun sekolah/madrasah di lingkungan Kementerian Agama untuk seluruh mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan yang termasuk rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam;
  • kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menilai dan membina lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (TK/SD/SLB/SLTP/SMU/SMK) dan Departemen Agama (RA/MI/SD/MTs/MA), baik mata pelajaran pendidikan agama dan yang termasuk rumpun mata pelajaran pendidikan agama lain;
  • kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah di lingkungan departemen di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sekolah kedinasan di lingkungan departemen yang bersangkutan untuk mata pelajaran/rumpun mata pelajaran tertentu.

Pengawas sekolah/madrasah memiliki berbagai peran atau jenis, antara lain;

  • pengawas sekolah/madrasah jenjang TK/SD/SDLB adalah pengawas sekolah/madrasah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta di TK/SD/SDLB untuk seluruh mata pelajaran kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan penjaskes;
  • pengawas sekolah/madrasah rumpun mata pelajaran adalah pengawas sekolah/madrasah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta di sekolah dasar (pendidik,an agama dan penjaskes) SLTP, SMU, SMK termasuk Balai Pelatihan Pendidikan Teknik di lingkungan Depdiknas;
  • pengawas sekolah/madrasah jenjang pendidikan luar biasa adalah pengawas sekolah/madrasah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta di SLTP, SMU, SMK termasuk Balai Pelatihan Pendidikan Teknik di lingkungan Depdiknas untuk seluruh mata pelajaran;
  • pengawas sekolah/madrasah bimbingan dan konseling adalah pengawas sekolah/madrasah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta di SLTP, SMU, SMK termasuk Balai Pelatihan Pendidikan Teknik di lingkungan Depdiknas dalam kegiatan bimbingan dan konseling. (Juknis Jabatan Fungsional Pengawas sekolah/madrasah,2000:8).

Secara umum wewenang pengawas sekolah/madrasah dapat dirumuskan ke dalam wewenang sebagai berikut; (a) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi. (b) menetapkan kinerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. (c) menetapkan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan secara langsung

Nana Sudjana, (2006: 36-38), dalam buku  “Standar Mutu Pengawas” menjelaskan bahwa ada tiga langkah yang harus ditempuh pengawas dalam menyusun program kerja pengawas agar dapat membantu sekolah mengembangkan program inovasi sekolah. Ketiga langkah tersebut adalah:

  • Menetapkan standar/kriteria pengukuran performansi sekolah (berdasarkan evaluasi diri dari sekolah). Setiap pengawas sekolah/madrasah harus mampu menyusun kriteria standar yang harus ditetapkan di masing-masing sekolah. Kriteria standar sekolah tidak hanya disusun oleh kepala sekolah/madrasah, melainkan harus disusun pengawas sekolah/madrasah.
  • Membandingkan hasil tampilan performansi itu dengan ukuran dan kriteria/benchmark yang telah direncanakan, guna menyusun program pengembangan sekolah. Pengawas sekolah/madrasah perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan sekolah dimasa yang akan datang.
  • Melakukan tindakan pengawasan yang berupa pembina­an/pendampingan untuk memperbaiki implementasi program pengembangan sekolah/madrasah. Selain kemampuan yang bersifat tenis, pengawas sekolah/madrasah juga perlu memiliki kemampuan untuk memberdayakan elemen yang ada di dalam sekolah minimal para guru dan kepala sekolah.

Dalam melaksanakan kepengawasan, ada sejumlah prinsip yang dapat dilaksanakan pengawas agar kegiatan kepengawasan berjalan efektif. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (a) Trust, artinya kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah/madrasah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya (b) Realistic, artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data eksisting sekolah, (c) Utility, artinya proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya, (d) Supporting, Networking dan Collaborating, artinya seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder, (e) Testable, artinya hasil pengawasan harus mampu meng­gambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun.

Berdasarkan peran tersebut, dapat dikatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah memiliki peran sangat strategis dalam upaya mengembangkan, memberdayakan sumberdaya yang ada di masing-masing sekolah. Peran atau posisi pengawas sekolah/madrasah menjadi bagian integral dalam peningkat­an mutu pendidikan di sekolah.

Hakikat posisi pengawas sekolah/madrasah dapat dilihat dari empat dimensi:

  • Support, dimensi pertama dari hakikat pengawasan yaitu dimensi  Dimensi ini menunjukkan pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung (support kepada) pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi existing-nya. Oleh karena itu, supervisor bersama pihak sekolah dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan dan potensi serta peluang sekolahnya untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada sekolah di masa yang akan datang.
  • Trust, dimensi kedua dari hakikat pengawasan yaitu dimensi  Dimensi ini menunjukkan pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina kepercayaan (trust) stakeholder pendidikan dengan peng­gambaran profil dinamika sekolah  masa depan  yang lebih baik dan lebih menjanjikan.
  • Challenge, dimensi ketiga dari hakikat pengawasan yaitu dimensi  Dimensi ini menunjukkan pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan (challenge) pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistis mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada saat ini. Dengan demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah dan,
  • Net­work­ing and Collaboration, dimensi keempat dari hakikat pengawasan yaitu dimensi Net­work­ing and Collaboration. Dimensi ini menunjukkan pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder pen­didik­an dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pendidikan di sekolah.

2.4  Efektivitas  Pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah

Pengawas sekolah/madrasah memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat mulia, berat dan kompleks. Tugas pokok pengawas sekolah/madrasah adalah memantau, menilai mensupervisi, membina, membimbing, dan melaporkan kualitas kinerja seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan kinerja kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dalam mengelola satuan pendidikan. Tugas ini memiliki makna bahwa tugas pokok pengawas tidak hanya memberdayakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, tetapi juga harus mampu memberdayakan kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan proses manajerial. Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas ini memerlukan berbagai kompetensi atau keterampilan secara komprehensif.

Fungsi pengawas sekolah/madrasah adalah mampu menjadi inovator, konselor, motivator, mitra, evaluator dan sekaligus konsultan para guru khususnya dan seluruh elemen atau tenaga kependidikan yang ada di masing-masing satuan pendidikan pada umumnya. Fungsi ini mengandung makna bahwa pengawas tidak cukup menguasai keterampilan secara tehnis metodologis dan manajerial, tetapi juga harus memiliki keterampilan yang sifatnya teoritis.

Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah/madrasah harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena jika tupoksi pengawas tidak berjalan secara optimal akan mengganggu kinerja pengawas itu sendiri dan penghambat lahirnya kualitas pendidikan baik kualitas pembelajaran maupun kualitas manajerial di setiap lembaga pendidikan.

Secara rinci tupoksi pengawas sekolah/madrasah dibagi beberapa aspek antara lain;

  • tupoksi yang menyangkut monitoring atau pemantauan yaitu memantau standar kualitas pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data kemajuan sekolah, memantau program yang direncanakan sekolah;
  • tupoksi yang berkaitan dengan penilaian, memantau proses pengolahan dan analisis data terhadap keberhasilan belajar siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, memantau aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian, memantau hasil penilaian apakah dijadikan bahan melakukan inovasi pendidikan atau tidak;
  • tupoksi yang berkaitan dengan pembinaan atau pengembangan yang meliputi pembinaan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa, membina pengelolaan sekolah seperti pengelolaan kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, sarana prasarana dan hubungan kerja dengan unsur-unsur terkait, memberi pengarahan kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi saran kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, memberi pembinaan terhadap komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan;
  • tupoksi yang terkait dengan pelaporan dan tindak lanjut yang meliputi, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada kepala dinas kabupaten/kota, propinsi dan atau nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaanya, komite sekolah dan stakeholders

Efektivitas pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai hal, mulai dari proses pemberian pemahaman tentang hakekat  pengawas sekolah/madrasah  sampai dengan teknik pengawasan yang harus dilakukan. Proses  ini menjadi sangat penting, karena dengan memahami posisin citra diri pengawas maka akan melahirkan motivasi yang tinggi dalam melakukan pengawasan. Hakikat pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

Pertama, pengawasan merupakan realitas filosofis, yaitu suatu cara pandang seorang pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya lebih didasarkan kepada asumsi terhadap diri pribadi seorang pengawas dan terhadap orang lain (orang yang dibina atau diawasi). Pertama dan utama yang perlu dipahami seorang pengawas terkait dengan aktivitas melakukan pengawasan adalah asumsi tentang hakikat pendidikan. Pendidikan tidak hanya sekedar melatih siswa untuk memiliki kemampuan dan keterampilan, melainkan suatu proses yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN Nomor 20 Tahun 2003).

Rumusan di atas mengandung makna bahwa proses pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Berkepribadian serta bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan  negara sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan ini membawa konsekuensi seorang pengawas harus memahami dan menghayati secara utuh tentang manusia.

Dalam kacamata filsafat, hakikat manusia sekurang-kurangnya memiliki tiga dimensi yakni manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk berketuhanan (religius)

Manusia sebagai mahluk individu pada dasarnya memandang bahwa setiap individu atau manusia memiliki perbedaan dalam segala aspek. Dalam konteks pendidikan misalnya peserta didik sebagai subjek sekaligus sebagai objek pendidikan adalah manusia atau pribadi yang memiliki potensi atau kemampuan yang sangat beragam baik dari aspek psikologi, sosiologi dan lainnya. Keberagaman atau perbedaan potensi manusia atau peserta didik harus  dikembangkan secara optimal melalui suatu proses pendidikan baik pendidikan pada jalur formal/sekolah maupun pada jalur nonformal/luar sekolah. Untuk itu maka diperlukan adanya tenaga kependidikan seperti pendidik, pengelola, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya untuk secara bersama-sama mengembangkan potensi peserta didik yang berbeda-beda itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing  suatu satuan pendidikan.

Pendidik (guru) bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar agar terwujud kualitas lulusan yang ideal, kepala sekolah bertanggung jawab di dalam proses penyelenggarakan pendidikan dan pengawas sekolah/madrasah  bertanggung jawab dalam membina kemampuan profesional guru untuk mempertinggi mutu pembelajaran dan membina kepala sekolah dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Jadi pengawas sekolah/madrasah tidak hanya membina atau mengawasi guru tetapi juga kepala sekolah dalam melaksanakan aktivitas manajerialnya.

Manusia sebagai makhluk sosial mengandung makna bahwa manusia tidak bisa mandiri secara total atau hidup sendiri, manusia pasti akan selalu membutuhkan kehadiran orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupannya. Dengan pemahaman ini, maka proses pendidikan baik formal maupun informal dan non formal memiliki peran sangat penting dalam konteks transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia. Konsekuensinya lembaga pendidikan/sekolah ditempatkan sebagai pusat kebudayaan dimana eksistensi tenaga kependidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan. Harapan ini akan bisa diwujudkan apabila elemen yang ada dalam pendidikan seperti, tenaga kependidikan baik guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang ideal dan memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manusia sebagai makhluk religius atau berketuhanan memandang manusia adalah makhluk religi yang mengakui dan meyakini adanya sang pencipta yakni Tuhan YME. Keyakinan atau pengakuan manusia terhadap kekuasaan Tuhan harus ditumbuhkembangkan pada semua peserta didik pada setiap jalur jenjang dan tingkat pendidikan. Hal ini bisa dilaksanakan melalui proses pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana tertuang dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan. Agar harapan itu dapat benar-benar terwujud maka diperlukan tenaga kependidikan yang mempunyai kemampuan profesional melaksanakan pendidikan agama bagi peserta didik baik tenaga pendidik, pengelola pendidikan dan pengawas pendidikan/ satuan pendidikan serta tenaga kependidikan lainnya. Pengawas sekolah/madrasah yang tidak memiliki pemahaman terhadap hakikat manusia sebagai makhluk religius maka akan sangat mengganggu aktivitas pengawasan yang dilakukan.

Kedua, pengawasan merupakan proses yuridis, yaitu proses pengawasan yang didasarkan dari ketentuan perundang-undnagan yang ada.  Secara umum dapat dilihat dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa  tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Ketentuan perundang-undnagan di atas mengandung implikasi adanya tenaga pengawas sekolah/madrasah atau pengawas sekolah/madrasah baik pada jalur sekolah maupun pada jalur luar sekolah. Pada jalur pendidikan luar sekolah pengawas sekolah/madrasah disebut penilik satuan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) bahwa: tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas,  peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) kususnya pasal 39 ayat (1)  pengawasan pada pendidikan formal dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah . Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kriteria/standar minimal untuk menjadi pengawas sekolah/madrasah terdiri dari;

  • Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi
  • Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas sekolah/madrasah
  • Lulus seleksi sebagai pengawas sekolah/madrasah. Pada pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa pengawasan pada pendidikan non formal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan. Pasal ini menyiratkan bahwa pengawas sekolah/madrasah pada pendidikan non formal. Dengan kata lain sebutan pengawas sekolah/madrasah pada pendidikan non formal adalah penilik satuan pendidikan (berlaku juga pengawas sekolah/madrasah) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pada butir (c) harus memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik (pengawas).

Surat Keputusan Menpan Nomor 118 Tahun 1996 yang diperbarui dengan SK Menpan Nomor 091/KEP/M.PAN/10/2001 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dan angka kreditnya dinyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya pada pasal 3 ayat 1 dikemukakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana tehnis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan.

Pada pasal 5 ayat (1) dikemukakan tentang tanggung jawab pengawas sekolah/madrasah yakni;

  • Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya
  • Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Tanggung jawab pertama mengindikasikan pentingnya supervisi manajerial sedangkan tanggung jawab yang kedua mengindikasikan pentingnya supervisi akademik. Hal ini sejalan dengan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa kompetensi pengawas terdiri dari, kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, kompetensi sosial.

Ketiga, pengawasan merupakan proses membangun konseptual, yaitu proses pengawasan didasarkan atas pemahaman bahwa pengawas adalah jabatan profesi yang harus melaksanakan peran sebagai jabatan profesional. Samana (1994:27) dijelaskan bahwa salah satu ciri jabatan profesional adalah jabatan yang memerlukan keahlian khusus yang berbeda dengan pekerjaan dan jabatan lainnya. Ada beberapa ciri dari pekerjaan atau jabatan profesional antara lain;

  • Memerlukan pendidikan khusus bagi calon pelakunya (membutuhkan pendidikan prajabatan yang relevan).
  • Kecakapan tersebut membutuhkan persyaratan yang telah ditentukan pihak yang berwenang.
  • Profesinya mendapat pengakuan dari masyarakat karena keahliannya terandalkan
  • Tugas-tugas pekerjaannya sebagai layanan jabatannya menerapkan konsep dan prinsip-prinsip keilmuan
  • Adanya kompetensi yang dipersyaratkan untuk memangku jabatan profesi tersebut
  • Adanya kode etik profesi sebagai acuan norma untuk bertindak dalam pekerjaan profesinya serta
  • Memiliki organisasi profesi yang mengembangkan profesinya dan melindungi para anggotanya.

Persyaratan pengangkatan pengawas sekolah/madrasah adalah seorang guru yang memiliki pengalaman sebagai guru minimal 8 tahun memiliki makna bahwa pengawas sekolah/madrasah memiliki kemampuan profesionalisme yang lebih dari pada guru. Oleh sebab itu kemampuan yang dimiliki pengawas sekolah/madrasah harus lebih baik dibanding guru, karena pengawas sekolah/madrasah yang betugas membimbing, membina dan mengawssi aktivitas guru dalam pembelajaran. Dengan demikian jabatan pengawas sekolah/madrasah dapat dikategorikan lebih profesional dibanding guru.

Keahlian atau kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki atau dituntut dari jabatan pengawas sekolah/madrasah berbeda dengan jabatan guru. Hal ini dapat dilihat dari uraian tugas pokok dan fungsinya serta bertanggungjawabnya sebagai pengawas profesional. Tugas pokok pengawas sekolah/madrasah adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan baik tehnis edukatif maupun tehnis administratif pada satuan pendidikan tertentu. Sedangkan tanggung jawabnya adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan (supervisi manajerial) dan kualitas pembelajaran dan hasil belajar (supervisi akademik) yang pada akhirnya tanggung jawab tersebut harus bermuara pada peningkatan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan.

  1. Mantja (2007: 29-30) dalam Buku ”Profesionalisasi Tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran”, menjelaskan bahwa ada empat ide besar yanag dapat dijadikan landasan untuk mewujudkan efektivitas sistem pengawasan yang nantinya dapat melahirkan mutu pendidikan,

Pertama, adalah bahwa lembaga pendidikan merupakan mata rantai yang menghubungkan pelanggan (customer-client) dan pemasok (suplier). Sekolah dalam realitanya adalah adalah suatu organisasi yang mengendalikan mata rantai mata rantai para klien. Para guru adalah pemasok layanan terhadap peserta didik dan para orang tua; Pemerintah (Depdikbud) merupakan pemasok layanan terhadap para guru; dan para guru memberikan layanan satu terhadap yang lain. Ada pelanggan internal (ialah mereka yang bekerja untuk sekolah) dan ada pula pelanggan eksternal (ialah mereka yang punya tuntutan atau kepentingan layanan dari sekolah). Di samping itu, ada juga pemasok eksternal suatu layanan terhadap sekolah.

Kedua, yang merupakan gagasan kunci adalah bahwa semua hubungan antara pelanggan dan pemasok (apakah itu internal atau eksternal) ditengahi oleh proses. Guru yang menyelenggarakan kesempatan belajar kepada peserta didik; staf tata usaha yang menyediakan layanan kepentingan atau administrator yang merancang jadwal kegiatan tahunan sekolah, Pengawas sekolah/madrasah yang memiliki tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan kesemuanya itu merupakan rangkaian manajemen proses. Mutu atau kualitas diperoleh melalui perbaikan proses yang diharapkan mampu mendukung hasil-hasil yang berbeda dari proses tersebut.

Ketiga, orang yang paling dapat melakukan perbaikan proses adalah mereka yang dekat dengan pelanggan dalam proses tersebut. Pernyataan itu harus dilihat sebagai implikasi yang agak radikal terhadap pengawasan, manajemen dan desain sekolah sebagai suatu organisasi. Hal itu, menyatakan manajemen yang bersifat piramid terbalik. Pada puncak: para pelanggan, di tengah; para guru, dan di bawah; para manajer senior. Di tengah (jantung) organisasi terletak kliennya: para orang tua dan peserta didik. Tanpa hal itu, maka sebenarnya tidak ada sekolah.selanjutnya, proses penting bagi para manajer di sekolah adalah tingkatan dan catatan para guru karena merekalah yang paling dekat para pelanggan/klien dan kinerja mereka dalam proses kunci pembelajaran, fasilitas pembelajaran, pengembangan dan implementasi kurikulum, evaluasi reflektif, evaluasi formatif dan sumatif dan memelihara serta menyimpan catatan penting merupakan hal yang sentral bagi tugas-tugasn persekolahan. Sebaliknya, para guru, pustakawan sekolah dan para pegawai tata usaha, yang juga sebaliknya memperoleh dukungan dari penyelenggara administrasi sekolah atau tim manajer. Di samping para orang tua dan peserta didik, pemimpin dan manajer yang juga penting di sekolah adalah guru, mereka bertanggung jawab terhadap proses di kelas yang dapat membelajarkan, dan karena itu mereka adalah pemimpin kinerja yang sebenarnya.

Keempat, pandangan yang dianggap agak radikal bagi kebanyakan manajer yang diangkat di sekolah, yaitu perasaan bahwa mereka ditunjuk untuk memimpin organisasi. Dalam alur organisasi mereka semua harus melapor dan bertanggung jawab kepada mereka. Karena itu, adalah hal-hal yang amat kritis diperankan dalam peranan kepemimpinan semacam itu di sekolah. Hal penting yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa kepemimpinan bagi visi, mutu dan performansi, serta kepemimpinan untuk pengawasan merupakan dua hal yang sangat berbeda di dalam pelaksanaannya. Untuk menjamin terdapatnya dukungan perbaikan performansi kualitas terhadap sekolah dipersyaratkan kepemimpinan yang bervisi, yang mendukung dan meningkatkan kinerja terhadap mereka yang dekat (familier) dengan klien.

Efektivitas pengawasan juga ditentukan oleh hal-hal tehnis misalnya ketepatan dalam menentukan sasaran pengawasan. Sasaran pengawasaan perlu diarahkan kepada :

  • Pelaksanaan pengawasan di sekolah, yaitu proses pengawasan yang dilakukan setiap pengawas sekolah/madrasah harus difokuskan pada realitas atau problem yang ada dimasing-masing sekolah atau lembaga pendidikan.
  • Pencapaian prestasi kerja setiap pengawas. Efektivitas pengawas tidak hanya dilihat dari lancarnya proses yang ada disetiap sekolah, tetapi juga dilihat dari seberapa jauh peengawas satuan pendidikan tersebut mampu melahirkan prestasi yang baik beserta bukti-bukti formalnya. Dengan demikian, prestasi yang diperoleh setiap pengawas akan sangat membantu efektivitas pengawasan bagi para pengawas sekolah/madrasah .
  • Permasalahan atau problem yang ada, yaitu efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh besar kecilnya problem yang ada di masing-maisng sekolah. Semakin banyak problem atau permasalahan yang ada di masing-masing sekolah akan menghambat efektivitas pengawasan. (Zaenal Aqib: 2007: 203-204)

Banyak problem yang harus dibenahi untuk mewujudkan  efektivitas pengawasan  di sekolah, antara lain;.

Pertama, problem kultural. Publik pendidikan masih memiliki anggapan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah  posisi buangan atau untuk membuan pegawai yang sudah tidak mungkin dipromosikan kejenjang lebih tinggi. Masih banyak para pengawas sekolah/madrasah yang mantan kepala sekolah yang sulit ditempatakan dalam posisi struktural lebih tinggi. Atau memang tidak disukai oleh atasannya. Problem seperti inbi merupakan tantangan terberat untuk memberdayakan pengawas sekolah/madrasah secara optimal. Akibat dari problem ini setidaknya memunculkan kesan negatif kepada para pengawas sekolah/madrasah (a) citra atau wibawanya lebih rendah dibanding kepala sekolah atau pejabat struktural lain yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. (b) penghargaan atau dukungan fasilitas sangat kurang atau seadanya. (c)  hasil pengawasnya belum atau tidak dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan dalam menata mutu proses pendidikan. (d) dalam mengangkat atau merekrut pengawas belum didasarkan  rasio kebutuhan. (e) akibat terakhir adalah pengawas yang dilakukan para pengawas sekolah/madrasah kurang terencana atau seadanya saja. Solusinya perlu segera disusun regulasi yang mampu menghilangkan kesan atau persepsi bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah jabatan fungsional yang benar benar memiliki peran dan tidak jabatan buangan atau marginal.

Kedua, problem birokrasi. Dalam tataran sistem birokrasi belum diatur tentang mekanisme untuk mengetahui kreteria keberhasilan atau kegagalan kinerja seorang pengawas. Sehingga posisi pengawas sekolah/madrasah dalam kondisi tersandera oleh aturan. Misalnya apa kreteria atau ukuran untuk mempromosikan seorang pengawas sekolah/madrasah kedalam jabatan struktural lainnya. Berapa lama seorang pengawas sekolah/madrasah bisa dipromosikan kedalam jabatan struktural, persyaratan apa yang harus dipenuhi juga tidak jelas. Berbeda dengan kepala sekolah, sudah diatur secara jelas tentang berapa lama masa jabatan kepala sekolah, berapa kali seseorang bisa diangkat kembali sebagai kepala sekolah, bahkan sudah ada regulasinya tentang :bonus kepala sekolah yang dianggap berhasil. Ketidak jelasan regulasi ini akan mengakibatkan rendahnya  motivasi kerja pengawas sekolah/madrasah. Jika tidak disenangi pimpinanya maka seorang pengawas sekolah/madrasah  akan selamanya sebagai pengawas sekolah/madrasah dan dalam posisi kering, sebaliknya jika disenangi pimpinan pengawas sekolah/madrasah itu akan mudah dan cepat berganti posisi atau dipromosikan. Solusinya perlu disusun regulasi yang mengatur tentang tahapan, kreteria keberhasilan kinerja dan regulasi tentang promosi atau mutasi para pengawas sekolah/madrasah dari jabatan fungsional kedalam jabatan struktural.

Ketiga, problem manajerial. Dilihat dari strukturnya, pengawas sekolah/madrasah dibawah langsung oleh kepala kantor/dinas. Artinya pertanggung jawaban kerja para pengawas langsung dikomando oleh pucuk pimpinan dalam hal ini kepala kantor. Konsekuensinya yang memiliki kewajiban memantau, membina, dan memberi sanksi pengawas sekolah/madrasah adalah hanya seorang kepala kantor/dinas. Dari sudut manajemen, seorang kepala kantor memiliki tugas sangat besar, sehingga kemungkinan besar perhatian kepada pengawas sekolah/madrasah juga sangat kurang. Dengan struktur seperti ini, maka pembinaan atau bimbingan kepada pengawas sekolah/madrasah tidak optimal. Para pengawas sekolah/madrasah menjalankan tugasnya hanya sesuai dengan pengalamanya sendiri. Solusinya, perlu disususn struktur baru yang dapat melakukan pembinaan secara optimal kepada para pengawas sekolah/madrasah, agar peran dan kompetensi pengawas sekolah/madrasah bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, problem sarana. Dalam menjalankan tugasnya pengawas sekolah/madrasah belum memiliki dukungan sarana prasarana yang ideal. Hal ini mengakibatkan lemahnya efektivitas pengawasan yang dilakukan.

2.5  Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah

Dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007  diatur beberapa kualifikasi Pengawas sekolah/madrasah mulai tingkat TK/RA sampai sekolah menengah.

Pertama, Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut;

  • Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
  1. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA;

      a..  Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;

  • Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
  • Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai Pengawas sekolah/madrasah ;
  • Memenuhi kompetensi sebagai pengawas sekolah/madrasah yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
  • Lulus seleksi pengawas sekolah/madrasah.

 Kedua, Kualifikasi pengawas sekolah/madrasah bagi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :

  • Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
  1. Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  2. Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  3. Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  • Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
  • Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah ;
  • Memenuhi kompetensi sebagai pengawas sekolah/madrasah yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
  • Lulus seleksi pengawas sekolah/madrasah.

Adapun kompetensi pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan tingkat satuannya dipaparkan kedalam tabel di bawah ini :

Pertama, kompetensi pengawas sekolah/madrasah pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

DIMENSI KOMPETENSI KOMPETENSI
1.      Kompetensi Kepribadian 1.1    Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas sekolah/madrasah .
1.2    Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
1.3    Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggungjawabnya.
1.4    Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.
2.      Kompetensi  Supervisi Manajerial 2.1    Menguasai metode, teknik dan prinsip prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
2.2    Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan di sekolah.
2.3    Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi  pengawasan di sekolah.
2.4    Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program  pengawasan berikutnya di sekolah.
2.5    Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
2.6    Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah.
2.7    Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.
2.8    Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
3.    Kompetensi Supervisi Akademik 3.1    Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
3.2    Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
3.3    Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
3.4    Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
3.5    Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI. 3.6 Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
3.7    Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di  TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
3.8    Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.
4.      Kompetensi Evaluasi Pendidikan 4.1    Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan di sekolah.
4.2    Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
4.3    Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
4.4    Memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
4.5    Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
4.6    Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah.
5.   Kompetensi Penelitian dan Pengembangan 5.1    Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
5.2    Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
5.3    Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
5.4    Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok  tanggung jawabnya.
5.5    Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
5.6    Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang  pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.
5.7    Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul  yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah.
5.8    Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah
6.      Kompetensi Sosial 6.1    Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
6.2    Aktif dalam kegiatan asosiasi Pengawas sekolah/madrasah .

Tabel 2: Kompetesi pengawas sekolah/madrasah pada RA/TK/SD/MI

 

Kedua, Kompetensi pengawas sekolah/madrasah pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan pengawas sekolah/madrasah pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya)

 

DIMENSI KOMPETENSI KOMPETENSI
1.      Kompetensi Kepribadian 1.1    Memiliki tanggung jawab sebagai Pengawas sekolah/madrasah.
1.2    Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
1.3    Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
1.4    Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan
2.      Kompetensi Supervisi Manajerial 2.1    Menguasai metode, teknik dan prinsipprinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
2.2    Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis.
2.3    Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis.
2.4    Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis.
2.5    Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
2.6    Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis.
2.7    Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis.
2.8    Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis.
3.      Kompetensi Supervisi Akademik 3.1    Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
3.2    Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran /bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
3.3    Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
3.4    Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
3.5    Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
3.6 Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
3.7 Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
3.8    Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaan yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
4.      Kompetensi Evaluasi Pendidikan 4.1    Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan  pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

4.2    Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

4.3    Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

4.4    Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

4.5    Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

4.6    Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah di sekolah menengah yang sejenis.

5.       Kompetensi Penelitian Pengembangan 5.1    Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
5.2    Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
5.3    Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
5.4    Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
5.5    Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
5.6    Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan
5.7    Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah menengah yang sejenis.
5.8    Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah menengah yang sejenis
6.      Kompetensi Sosial 6.1    Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

6.2    Aktif dalam kegiatan asosiasi Pengawas sekolah/madrasah .

Tabel 3: Kompetensi pengawas sekolah/madrasah pada MTS/SMP/SMU/SMK/MA

Berdasarkan rumusan di atas maka kepengawasan adalah aktivitas profesional pengawas dalam rangka membantu sekolah binaannya melalui penilaian dan pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Pembinaan diawali dengan mengidentifikasi dan mengenali kelemahan sekolah binaannya, menganalisis kekuatan/potensi dan prospek pengembangan sekolah sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan mutu dan kinerja sekolah binaannya. Untuk itu maka pengawas harus mendampingi pelaksanaan dan pengembangan program-program inovasi sekolah.

2.6  Berapa Model Pembinaan

William B Castetter menyatakan bahwa pembinaan merupakan proses untuk mempertahankan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki pegawai agar sesuai dengan tujuan lembaga. Pembinaan merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan disetiap lembaga/organaisasi/perusahaan. Pembinaan tidak hanya mencakup pembinaan kualifikasi yang sifatnya individu melainkan juga menyangkut kemampuan dan keterampilan dalam memberdayakan elemen yang ada di luar dirinya.

Pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah berarti proses mempertahankan kualifikasi pengawas sekolah/madrasah agar sesuai dengan kompetensi yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Dengan demikian ruang lingkup pembinaan mencakup pembinaan kualifikasi, profesi dan pembinaan karir. Pembinaan kualifikasi ditujukan agar para pengawas dapat meningkatkan tingkat pendidikan formal sampai minimal berpendidikan Sarjana (SI) bagi yang berpendidikan diploma, dan berpendidikan S2 bagi pengawas yang berpendidikan S1. Pengembangan profesi diarahkan pada peningkatan kompetensi pengawas mencakup kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengumpulan angka kredit. Jenjang jabatan pengawas mulai dari pengawas pratama sampai pada pengawas utama.

Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan karir pengawas sekolah/madrasah adalah meningkatnya kemampuan dan karir pengawas sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/madrasah yang profesional. Tujuan tersebut mengimplikasikan pentingnya pembinaan kualifikasi, kompetensi dan peningkatan karir pengawas sebagai jabatan fungsional. Kualifikasi dan kompetensi profesional diharapkan berdampak terhadap peningkatan kinerja dan hasil kerjanya. Sedangkan pengembangan karir diharapkan berdampak terhadap kesejahteraannya.

Tujuan umum pembinaan dan pengembangan karir pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dikemukakan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus agar memudahkan dalam menetapkan program pembinaan. Adapun tujuan khusus pembinaan pengawas sekolah/madrasah adalah agar para pengawas sekolah/madrasah :

  • Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang dibinanya.
  • Meningkatnya kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sehingga dapat mempertinggi kinerjanya.
  • Mampu bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, staf sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan/sekolah binaannya.
  • Mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.
  • Berjalannya jenjang karir jabatan pengawas melalui angka kredit jabatan fungsional.
  • Hasil yang diharapkan dari pembinaan dan pengembangan karir pengawas sekolah/madrasah/sekolah adalah diperolehnya pengawas yang profesional sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannnya.

Keberhasilannya pembinaan dan pengembangan karir pengawas sekolah/madrasah harus terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut:

  • Meningkatnya kualifikasi pengawas minimal berpendidikan Sarjana (SI) terutama bagi pengawas yang berpendidikan Diploma.
  • Meningkatnya motivasi kerja para pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas profesional.
  • Meningkatnya kinerja dan hasil kerja pengawas yang ditunjukkan oleh kemajuan-kemajuan mutu pendidikan pada sekolah binaannya.
  • Meningkatnya pangkat dan jabatan pengawas setelah memenuhi angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kesejahteraan materil dan non-material sesuai dengan jabatan dan prestasi yang dicapainya.
  • Meningkatnya citra positif para pengawas sekolah/madrasah dikalangan stakeholder sekolah.
  • Meningkatnya kemampuan pengawas untuk studi lanjut dan atau. meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai pengawas profesional

Pembinaan merupakan proses yang sistematik yaitu perlu melihat berbagai aspek yang melingkupi, karena pembinaan merupakan persoalan membimbing, mengarahkan dan membentuk karakteristik pegawai agar sesuai dengan tujuan lembaga. Ada beberapa model pembinaan yang perlu dilakukan dengan penekanan yang berbeda-beda, antara lain:

Pertama, model pembinaan menurut  Andrew E.Sikula. Model menurut Adrew Sikula ini didasarkan lima komponen yang  terdiri dari  tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Aktivitas model ini dapat diperhatikan pada bagan  dibawah ini;

 

 

 

Bagan 1: Model pembinaan Andre E Sikula

 

Model ini menurut peneliti merupakan model yang menekankan kepada adanya kesesuaian antara kegiatan satu dengan kegiatan lainya. Artinya model pembinaan ini akan efektif jika antara langkah pertama selalu diikuti dengan langkah lainnya secara seimbang, mulai dari kualifikasi yang diharapkan , bagaimana mengorganisasikan atau mengelola potensi yang dimiliki, kemudian diikuti dengan langkah mengevaluasi (mengaudit) tentang berbagai kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, kemudian kelemahan dan kelebbihan ditu dijadikan modal untuk melakukan perkiraan berbagai kemungkinanj yang akan terjadi, dan yang trakhir adalah bagaimana menjalankan program atau kegiatan yang cocok atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diperkirakan.

Model pembinaan menurut teori Andre E. Sikula ini menuntut adanya konsistensi mulai dari perencanaan sampai kepada penentuan jenis kegiatan yang harus dilakukan, dengan harapan akan mampu melahirkan profil atau kualifikasi sesuai dengan yang direncanakan.

Jika dikaitkan dengan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah maka dapat dikatakan bahwa model Andre E Sikula ini akan dijadikan bahan inspirasi dalam menganalisis dan mengembangkan model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah. Bagimana model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah, apakah dilakakan secara sinergi yang melibatkan berbagai komponen atau tidak. Jika model pengangkatan itu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak secara proporsional maka dapat dikatakan model pengangkatan ini memiliki relevansi dengan teori Andri F. Sikula.

Model Andre E Sikula ini akan menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk menemukan pengembangan model pembinaan yang terkait dengan berbagai rumusan atau temuan yang menyangkut tentang pengangkatan atau seleksi pengawas sekolah/madrasah dilingkungan kantor kementerian agama kabupeten Kudus.

Hal ini didasarkan asumsi bahwa untuk menemukan model yang tepat dalam pandangan Andre E Sikula adalah harus ada sinergitas secara sistematis dari berbagai tahapan dan elemen yang terkait. Dalam proses pengangkatan pengawas akan memiliki berbagai elemen/komponen yang terlibat dalam proses. Hal ini diharapkan akan mampu melahirkan kualitas kinerja pengawas sesuai harapan.

 

Kedua, Model Pembinaan Sosio-Ekonomik  Battele, menurut George S Odine, yaitu model pembinaan yang ditekankan kepada kekuatan lapangan kerja. Model ini lebih efektif untuk membina pegawai dikaitkan dengan lapangan pekerjaan, situasi geografis dan sosial ekonomi masyarakat. Model ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

 

 

 

 

Bagan 2: Model Pembinaan Gearge S Odine

Model pembinaan ini menurut peneliti merupakan model pembinaan yang lebih menekankan kepada pertimbangan yang ada diluar perusahaan atau kelembagaan. Artinya pembinaan akan efektif jika selalu memperhatikan pengaruh atau dinamika yang datang dari luar. Model pembinaan ini dilakukan dengan enam langkah.

Langkah pertama, yaitu harapan yang muncul dari masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pendidikan yaitu para pengelola pendidikan, guru dan siswa. Dalam kaitan dengan pengembangan model pembinaan Pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag, langkah Dalam model ini diharapkan akan dapat menambah kuat analisis data yang akan dilakaukan peneliti diakhir penelitian.

 Langkah kedua, langkah yang dilakukan perusahaan. Dalam kaitan dengan pembinaan pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag, langkah ini adalah suatu cara atau langkah pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Kemenag untuk melahirkan sosok atau profil pengawas sekolah/madrasah sesuai yang diharapkan seperti dalam langkah pertama. Langkah ini, peneliti akan melihat dan mencari data tentang apa saja yang telah dilakukan di dalam kantor kemenag terutama yang menyangkurt model pembinaan  yang ditekankan kepada pengangkatan, diklat dan evaluasi/penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah.

Langkah ketiga, mengetahui situasi dan kondisi sekolah atau guru yang menjadi obyek atau sasaran pengawasan dan pembinaan Pengawas sekolah/madrasah. Langkah ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana permintaan atau pendapat yang diharapkan pimpinan sekolah dan guru mengenai kinerja pengawas sekolah/madrasah dalama melakukan pengawasan dan pembinaan.

Langkah keempat, membandingkan antara latar belakang pendidikan dengan kualitas kinerja yang dimiliki pengawas sekolah/madrasah. Idealnya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki pengawas sekolah/madrasah akan mampu meningkatkan kinerja pengawas sekolah/madrasah.

Langkah kelima, penghasilan yang diperoleh oleh pegawai setelah dilakukan pembinaan. Dalam penelitin ini, peneliti tidak akan masuk dalam tahap perolehan penghasilan, karena pengawas sekolah/madrasah adalah pegawai negeri sipil yang sudah ditentukan penghasilan (gaji) dari pemerintah.

Langkah keenam, daya beli yang dimiliki oleh pegawai setelah dilakukan pembinaan. Peneliti juga tidak akan menggunakan teori ini, karena teori ini lebih kepada persoalan ekonomi masyarakat. Menurtu peneliti kurang memiliki relevansi secara akademik dan teoritik.

Berdasarkan teori sosio-ekonomi Batele ini, peneliti akan menggunakan sebagaian dari tahapan ini dalam menemukan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah/maadrasah di Kantor Kementerian Agama Kudus, yaitu langkah pertama, kedua dan ketiga, yaitu akan dijadikan landasan untuk menemukan profil pengawas sekolah/madrasah yang ideal, menemukan cara atau model pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah dan mengetahui harapan atau permintaa dari para guru dan sekolah yang menjadi onyek pengawasan dan pembinaan bagi pengawas sekolah/madrasah.

Ketiga, Model pembinaan  SDM dari R. Wayne Mondy dan Robert M. Noe. Model ini menggunakan perencanaan strategik yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Pembinaan SDM ini mencakup memperhitungkan persyaratan SDM, membandingkan tuntutan persyaratan dengan ketersediaan SDM (permintaan SDM, kelebihan SDM dan kekurangan SDM), dan perhitungan ketersediaan SDM dalam perusahaan. Model ini dapat dilihata dalam bagan sebagai berikut:

 

 

Bagan 3: Model pembinaan strategik

Model  pembinaan ini melihat atau mempertimbangan lingkungan baik ekternal maupun internal dalam upaya melakukan pembinaan kepada pegawai. Terkait dengan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus teori ini sangat tepat dijadikan bahan analisis, yaitu untuk menemukan suatu model pembinaan peneliti akan melihat atau mempertimbangkan lingkungan yang ada di lingkungan tempat kerja para pengawas sekolah/madrasah baik dari eksternal maupun internal.

Lingkungan internal yang harus diperhatikan meliputi, persyaratan yang harus dimiliki seorang pengawas sekolah/madrasah, perbandingan persyaratan itu dengan ketersediaan calon pengawas yang akan diseleksi/rekrut, ketersediaan tenaga yang ada atau dimiliki, jika antara permintaan dan tenaga sudah cukup, maka tidak dilakukan seleksi, jika tenaga surplus maka akan dilakukan PHK/pensiun, jika tenaga mengalami kekurangan maka akan dilakukan proses seleksi.

Penelitian ini akan mengambil sebagian dari ketiga teori yang ada di atas, kemudian peneliti akan merumuskkan suatu pengembangan model pembinaan yang tepat dan sesuai dengan Kantor Kemenag Kudus, dengan harapan mampu melahirkan kinerja pengawas sekolah/madrasah yang efektif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan baik kepada lembaga pendidikan (sekolah) maupun kepada para guru.

2.7  Peran Kepengawasan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Dilihat dari peran atau posisinya, pengawas sekolah/madrasah memiliki kontribusi sangat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawas tidak saja melakukan langkah-langkah tehnis melainkan juga langkah akademis, yaitu mampu memberikan inspirasi kepada para guru dan kepala sekolah dalam menjalankan aktivitas pembelajaran dan manajerial disetiap sekolah.

Kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan berbagai cara atau langkah yang dilakukan berbagai elemen yang ada di masing-masing sekolah. Masing-masing elemen memiliki tugas yang berbeda-beda. Guru melakukan proses pembelajaran secara optimal dengan memperhatikan berbagai peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya standar proses yaitu suatu proses pembelajarn yang dilakukan  secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memberi motivasi dan partisipasi peserta didik, memberikan ruang yang cukup untuk berprakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Pasal 19 ayat 1). Guru sebagai tenaga pendidik yang bertugas dalam pembelajaran melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang mampu menyenangkan dan memberi inspirasi serta kebebasan melakukan kreativitas bagi peserta didik.

Kepala sekolah menjalankan fungsi manajerial yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Untuk mencapai kualitas pendidikan, harus dilakukan dengan pola kepemimpinan yang inspiratif yaitu pola kepemimpinan yang menseimbangkan antara orientasi tugas dan juga orientasi kemanusiaan (bawahan). Jika lebih menitikberatkan kepada orientasi tugas maka akan berpotensi menjadi pemimpin yang otoriter, jika lebih menitikberatkan kepada bawahan maka akan berpotensi menjadi pemimpin yang  “ liar “ (liberal).

Pengawas sekolah/madrasah sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat kompleks, yaitu selain sebagai pembina, pembimbing dan pengarah para guru dan kepala sekolah, juga sebagai evaluator kepada seluruh proses yang ada di masing-masing sekolah. Oleh sebab itu peran pengawas dapat diklasifikasi kedalam berbagai hal, antara lain:

  • Supervisor, yaitu dalam melaksanakan kepengawasan, seorang pengawas sekolah/madrasah harus mampu bertindak sebagai patner guru dan kepala sekolah dalam mengidentifikasi, menemukan dan mencari solusi berbagai problematika yang terjadi di masing-massng sekolah. Supervisi lebih menitikberatkan kepada mencari solusi terhadap berbagai problematika yang dialami guru dan kepala sekolah.
  • Inspektor, yaitu dalam melaksanakan tugas kepengawasan, pengawas sekolah/madrasah juga harus mampu memberikan sanksi kepada para guru dan kepala sekolah yang melakaukan berbagai kesalahan atau pelanggaran dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran bagi guru dan aktivitas manajerial bagi kepala sekolah. Kesalahan dilihat dari kesesuaian antara peraturan atau ketentuan yang berlaku dengan realitas yang dilaksanakan di setiap sekolah.
  • Inovator, yaitu dalam melakukan pengawasan, seorang pengawas sekolah/madrasah harus mampu bertindak sebagai inspirasi untuk melakukan pembaharuan dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Konsekuensinya seorang pengawas sekolah/madrasah harus mampu menghadirkan atau memberi ide-ide baru kepada para guru dalam melaksanakan pembelajaran dan ide-ide baru kepada kepala sekolah dalam menjalankan proses kepemimpinan.
  • Mediator, yaitu dalam melaksanakan tugas kepengawasan, seorang pengawas sekolah/madrasah harus mampu bertindak sebagai pendamai atau peredam jika terdapat persoalan atau perbedaan antara guru dengan kepala sekolah atau antara sesama guru. Pengawas sekolah/madrasah harus bersikap sebagai pendingin situasi/suasana jika terdapat konflik didalam lembaga pendidikan.
  • Fasilitator, yaitu dalam melaksanakan tugas kepengawasan, seorang pengawas sekolah/madrasah harus menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terciptanya sistem yang efektif untuk mewujudkan proses pembelajaran dan manajerial agar terwujud kualitas pendidikan.

2.8  Penelitian Dahulu Yang Relevan

Samsudi (2006) yang meneliti tentang Pengembangan Model Pembelajaran Program Produktif Sekolah Menengah Kejuruan. (Studi Model Preskriptif dengan penerapan learning guide pada program keahlian tehnik mekanik otomotif) menjelaskan bahwa model pembelajaran preskriptif program produktif di SMK dengan penerapan learning guide benar-benar teruji efektif dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran dengan ciri spesifik pertama, tugas pembelajaran diberikan menggunakan prinsip preskriptif dengan tahapan menjelaskan materi sesuai kompetensi, memberikan tugas pembelajaran secara bertahap dilengkapi pelaksanaan perkompetensi, memberikan layanan tuntas perkompetensi. Kedua, menerapkan parangkat learning guide, mencakup penerapan model diklat, learning guide, job seet, learning steps, self check dan perangkat tes.

Mukhamad Saekan (1998), yang meneliti tentang Model Pembinaan Kemampuan Profesional Guru dilingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Jepara. Pembinaan profesionalisme guru di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU tidak cukup hanya dilakukan secara formal birokrasi tetapi juga harus dilakukan secara informal kemanusiaan. Pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya dengan pendekatan ilmiah dan klinis melainkan perlu ada pendekatan yang bersifat religius yaitu pendekatan yang lebih menitik beratkan visi dan misi perjuangan untuk mendakwahkan ajaran agama dan semangat perjuangan Nahdlatul Ulama.

Nugroho (2001) yang meneliti model pencegahan tawuran pelajar melalui peningkatan kecerdasan dan kematangan emosi, menyimpulkan bahwa tawuran yang selama ini terjadi merupakan tali temali dari kondisi internal dan eksternal siswa. Kondisi internal yang kondusif terjadinya tawuran adalah kualitas proses belajar yang kurang bermakna, tingkat kecerdasan emosi yang rendah, rendahnya ketahanmalangan para siswa. Sementara kondisi eksternal yang turut menyuburkan kecenderungan tawuran meliputi rendahnya disiplin sekolah, kurangnya sarana dan prasarana bengkel kerja yang menjadikan mereka harus pinjam ke tempat lain sehingga di jalan sering terjadi ejek mengejek yang akhirnya terjadi tawuran dan pengaruh provokasi dari para siswa senior untuk melanggengkan permusuhan dengan pihak sekolah lain. Sementara model tentatif penanggulangan tawur pelajar adalah melalui peningkatan ketahan mental dan kecerdasan emosi siswa, membangun kerjasama lintas sekolah, dan membuat jaringan informasi lintas pelaku sebagai dini (early warning) akan terjadi tawuran.

Penelitian Nugroho (2003) tentang model peningkatan self regulated learning: studi tentang keterkaitan antara proses pembelajaran konstruktivism, kecerdasan emosional, berpikir kreatif dan berpikir kritis serta relf regulated learning pada siswa sekolah menengah umum favorit di kota Semarang, berkesimpulan bahwa model pembelajaran konstruktivistik yang dihayati siswa dan kemampuan berpikir kreatif merupakan variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terbentuknya self regulated learning siswa. Hal ini berarti untuk sampel penelitian siswa di sekolah favorit bentuk hubungan struktural antar variabel yang signifikan positif untuk model pembelajaran konstruktivisme dan kemampuan berpikir kreatif yang mampu meningkatkan self regulated learning siswa. Dikemukakan juga oleh peneliti bahwa ternyata kekuatan utama yang dimiliki siswa sekolah favorit adalah kemampuan dalam peningkatan self regulated learning melalui proses pembelajaran yang bersifat konstruktif dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Sementara itu, peneliti juga menyatakan bahwa kontribusi esensial dari temuan penelitian untuk dunia pendidikan dan pengembangan manusia adalah bagaimana seharusnya pendidikan membentuk individu-individu yang memiliki karakteristik mampu mengelola diri sendiri dalam belajar (self regulated learning) yang akhirnya mampu menjadi pribadi yang otonom dan outhentic sehingga mampu mengembangkan potensi keterbakatan yang dimiliki. Selanjutnya, dikemukakan bahwa individu yang memiliki self regulated learning tinggi akan dapat membebaskan diri dari sikap benci dan permusuhan serta terbebas dari sikap benci dan permusuhan serta terbebas dari kecenderungan suka menyalahkan orang lain. Oleh akrena itu peneliti menyarankan pentingnya mengembangkan desain proses pembelajaran khususnya yang bersifat konstruktivistik dan kaya rangsang emosional sehingga menumbuhkan self regulated learning siswa.

Syaefudin (2007) meneliti Model Pembinaan Guru Berbasis Keagamaan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa  (1) Guru-guru di sekolah-sekolah lingkungan Yayasan Pendidikan Al-Maarif Singosari dapat tampil professional dalam hal kedisplinan waktu kehadiran, kepulangan, berpakaian (seragam), aktif mengikuti kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan  dan dalam hal kinerjanya mampu mencerminkan profesionalismenya, menyusun rencana proses belajar mengajar, melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, mengerjakan kegiatan sesudah proses belajar mengajar, dan aktif mengerjakan kegiatan tugas tambahan yang dibebankan kepadanya, (2)  pembinaan  guru berbasis keagamaan di sekolah-sekolah lingkungan Yayasan Pendidikan Al-Maarif Singosari dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan keagamaan di setiap sekolah yang ada di yayasan tersebut. Penyelenggaranya meliputi kegiatan rutin bertempat di rumah para guru secara bergilir dengan sistem arisan, dan secara insidental dilaksanakan di sekolah. Model pembinaan guru oleh kepala sekolah dengan pendekatan keagamaan cenderung ke arah bentuk supervisi kolaboratif, sebab dalam menetapkan suatu gagasan (ide) atau keputusan sering memperhatikan masukan dari para guru bawahannya,  (3) faktor pendukung pembinaan guru berbasis keagamaan di Yayasan Pendidikan Al-Maarif Singosari antara lain persamaan idiologi guru, kepala sekolah maupun pengurus yayasan, tingginya aktifitas dan  semangat para guru dalam mengikuti kegiatan keagamaan, terciptanya suasana religius, adanya dukungan dari pengurus yayasan dan terdapatnya sistem arisan dalam menetapkan giliran tempat pertemuan. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari tempat pelaksanaan yang terkadang sulit dijangkau dan kurang memadai, terbatasnya waktu yang tersedia, biaya pelaksanaan yang terbatas, kurangnya sarana transportasi, dan luas dan  lompleknya permasalahan yang menjadi materi pembinaan.

Suharningsih (2009), yang meneliti tentang Model Pembinaan Guru SD dengan pendekatan optimalisasi pembelajaran. Melalui penelitian ini diperoleh temuan-temuan : Pertama, Kinerja guru sekolah dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran diawali dengan penyusunan rencana pembelajaran dan diakhiri dengan pelaksanaan pembelajaran sebagai implementasi rencana pembelajaran. Kedua, kesuksesan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran merupakan keberhasilan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga semua siswa termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Ketiga, kesuksesan guru  dalam melaksanakan proses pembelajaran berkat (a) kemampuan dan semangat guru yang tinggi; (b) pembinaan yang diberikan kepala sekolah secara rutin baik di sekolah dengan memanfaatkan pertemuan sekolah maupun di gugus dengan memfungsikan pertemuan KKG; (c) kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi sehingga bisa melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan kunjungan kelas dan diskusi kelompok; dan (d) keberhasilan kepala sekolah menciptakan iklim sekolah yang kondusif dengan menciptakan kondisi fisik sekolah dan kondisi sosio emosional yang menyenangkan sehingga guru dalam melaksanakan proses pembelajaran bersemangat.

Penelitian terdahulu yang peneliti paparkan lebih banyak menitikberatkan kepada aspek kemampuan guru atau pembelajaran. Model pembinaan kepada pengawas sekolah/madrasah belum banyak dilakukan. Berdasarkan peraturan yang berlaku khususnya permendiknas nomor 12 tahun 2007, posisi pengawas sekolah/madrasah sangat strategis dan dominan dalam mewujudkan kualitas pembelajaran.

Posisi penelitian/desertasi ini adalah mengembangkan fokus kajian penelitian meskipun masih dalam konteks lingkup lembaga pendidikan yaitu aspek tenaga pendidikan khusus pengawas sekolah/madrasah. Korelasi penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari aspek substansi kajian ada kesamaan yaitu meneliti tentang model pembinaan atau pengembangan model, perbedaannya terletak kepada aspek fokus kajian yaitu lebih kepada mengkaji atau mendalami tentang penegembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah.

2.9  Kerangka Berfikir Penelitian

Pembinaan pengawas sekolah/madrasah mencakup pembinaan kualifikasi, pembinaan profesi dan pembinaan karir pengawas sekolah/madrasah Pembinaan kualifikasi adalah bagaimana melakukan  pembinaan agar para pengawas sekolah/madrasah memiliki kemudahan dan kemampuan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi  yaitu strata satu (S1) dan strata dua (S2).

Pembinaan kualifikasi dilakukan dengan cara menyusun regulasi tentang sistem pendidikan dalam jabatan baik kejanjang S1 maupun S2, menyusun regulasi pemberian bantuan studi (beasiswa), dan juga regulasi tentang pemantauan perkuliahan agar tidak hanya memperoleh hasil secara formal melainkan benar-benar memperoleh peningkatan ilmu pengetahuan sehingga pengawas sekolah/madrasah dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah/madrasah.

 Pembinaan profesi adalah bagaimana pengawas sekolah/madrasah  memiliki kemampuan untuk melaksanakan kompetensi yang dimiliki yang menyangkut kompetensi  kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi sosial. Pembinaan profesi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti, kegiatan pengangkatan, kegiatan pendidikan dan pelatihan, mekanisme promosi, mekanisme evaluasi, dan mekanisme pengajian (kompensasi).

Pembinaan profesi dilakukan dengan cara melaksanakan pembinaan yang efektif untuk menumbuhkan kemampuan pengawas dalam mengembangkan kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada guru dan sekolah.

Pembinaan karir adalah bagaimana pengawas sekolah/madrasah memiliki kemudahan dan kemampuan untuk melakukan kenaikan jenjang kepangkatan secara tepat sesuai dengan prosedur perundang-undnagan yang berlaku.

Pembinaan karir adalah proses untuk menemukan atau menyusun peraturan agar pengawas sekolah/madrasah dengan mudah dan mampu melakukan kenaikan pangkat/jabatan pengawas sekolah/madrasah . Jabatan atau pangkat pengawas sekolah/madrasah selama ini dapat dikatakan sangat berjenjang. Sehingga akan lebih baik jika jenjang kepangkatan pengawas sekolah/madrasah itu dapat disederhanakan. Keputusan Menteri PAN Nomor 118 Tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dan angka kreditnya. Jabatan fungsional pengawas bergradasi mulai dari: (1) Pengawas sekolah/madrasah Pratama golongan III/a – III/b, (2) Pengawas sekolah/madrasah Muda golongan III/c – III/d, (3) Pengawas sekolah/madrasah Madya golongan IV/a – IV/c, (4) Pengawas sekolah/madrasah Utama golongan IV/d – IV/e dengan perhitungan angka kredit. Seiring dengan berlakunya PP No 19 tahun 2005, maka ke depan jabatan pengawas perlu  disederhanakan menjadi tiga kategori saja yaitu: (1) pengawas muda, (2) pengawas madya dan (3) pengawas utama. Hal ini dimaksudkan agar pengawas sekolah/madrasah dapat dengan mudah melalui jenjang kepangkatan dengan tetap menjaga kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan.

  Berdasarkan kerangka berfikir seperti dijelaskan di atas, peneliti dalam penyusunan desertasi ini akan mengambil sikap dalam pembinaan profesi pengawas, o  leh sebab itu penelitian desertasi ini akan mengembangkan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah khususnya dalam hal pengembangan profesi. Pengembangan lainnya tidak menjadi bahasan dalam desertasi ini.

 

Kerangka penelitiaan dapat diilustrasikan melalui bagan sebagai berikut:

 

      

 

 

Bagan 4: Kerangka penelitian

Secara rinci penelitian desertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

  • Bagaimana mengembangkan model pengkatan pengawas sekolah/madrasah yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, yang meliputi aturun pengangkatan, sejauhmana keterlibatan elemen yang ada di Kantor Kemenag Kudus dalam proses pengangkatan pengawas, persyaratan yang ditentukan dalam proses pengangkatan, personil yang diangkat.
  • Bagaimana pengembangan model pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, yang meliputi sifat dan metode diklat.
  • Bagaimana pengembangan model evaluasi/penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang meliputi instrumen evaluasi, dan elemen yang memiliki wewenang untuk menilai kinerja pengawas sekolah/madrasah.
  • Bagaimana pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah yang terdiri dari model pengangkatan, model diklat dan model  penilaian kinerja.

 

 

BAB  3

METODE PENELITIAN

           

 

3.1  Metode dan Pendekatan

Desertasi ini berusaha menemukan dan mengembangkan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Untuk melakukan pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah secara mendalam maka perlu dilakukan metode penelitian yang dapat menemukan suatu hasil yaitu temuan/produk  pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di Kabupaten Kudus. Untuk menghasilkan temuan model yang tepat maka dilakukan proses  validasi atau uji coba secara akademik dari model rancangan sementara, sebelum dinyatakan sebagai model akhir atau produk yang dihasilkan.

  Penelitian jenis ini menurut Sugiono (2008: 407), disebut penelitian pengembangan (research development). Uji produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uji ferivikasi/uji validasi terhadap pihak pihak yang terkait baik yang memiliki keterkaitan akademik maupun keterkaitan institusi.

Sugiyono (2008: 409-415) penelitian ini  dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

  • Potensi Masalah

Pengawas sekolah/madrasah yang ada di Kabupaten Kudus dilihat dari program kegiatannya cukup bervariasi seperti, pertemuan rutin antar pengawas setiap 3 bulan sekali, dari jenjang pendidikan, personil pengawas sekolah/madrasah ada beberapa yang memiliki jenjang pendidikan Magister (S2), masing-masing pengawas sekolah/madrasah juga diberi kesempatan untuk mengikuti kompetisi untuk mengembangkan kemampuannya yang berupa lomba dan pengiriman kedalam acara ilmiah atau pelatihan. Model yang sudah ada perlu dikembangkan menjadi suatu rumusan model yang tepat sehingga dapat ditemukan pengembangan model pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah lebih optimal.

  • Pengumpulan Data

Untuk menemukan pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah yang ideal maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan informasi yang dapat dijadikan bahan untuk merumuskan pengembangan  model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di Kabupeten Kudus. Data digali dari berbagai sumber yang terdiri dari pimpinan Kemenag Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus, Kasi Mapenda, Kasi Peka Pontren, Kasubag TU, sejumlah Pengawas sekolah/madrasah, Kepala Madrasah, dan beberapa Guru MI/MTs/MA. Pengumpulan data dilakukan dengan metode, FGD, wawancara, observasi dan tehnik biografi.

  • Rancangan Model Sementara

Berdasarkan proses pengumpulan data, peneliti akan menyusun pengembangan model sementara yang diharapkan dapat dijadikan embrio merumuskan model pengembangan dalam desertasi ini.  Elemen atau unsur rancangan model meliputi : (a) Model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah (b) model pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah/madrasah (c) model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah. Elemen model dapat diilustrasikan melalui tabel sebagai berirkut:

Jenis Model Unsur/elemen dalam model
Pengembangan Model Pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah

di Kabupatan Kudus

  1. Model  Pengangkatan
  2. Model  Pendidikan dan Pelatihan
  3. Model Evaluasi/Penilaian Kinerja

 

Tabel 4: Model pembinaan pengawas sekolah/madrasah yang akan dikembangkan di Kantor Kemenag Kudus

 

Berdasarkan data dari lapangan, maka peneliti susun rancangan Model pembinaan sementara, yaitu:

  1. Rancangan Model Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah.

Rancangan model dapat diilustraiskan melalui tabel sebagai berikut:

TAHAPAN TUJUAN ELEMEN YANG TERLIBAT OUTPUT
Tahapan I:

Pra Seleksi

a.       Menentukan kebutuhan nyata masing-masing pengawas sekolah/madrasah/madrasah yang meliputi pengawas PAI, pengawas non PAI dan pengawas khusus madin.

b.     Melakukan seleksi para guru yang memiliki minat mengikuti seleksi pengangkatan pengawas dengan rasio 1:2 dari yang berhak mengikuti seleksi

a.       Kepala kantor kemenag Kudus

b.      Kasi Mapenda

c.      Kasi Pekapon tren

d.     Ketua Pokjawas

e.         Penga was

f.           Kepala madra sah

Menemukan calon pengawas yang layak mengikuti ujian seleksi Pengawas sekolah/madrasah dengan rasio 1:2 dari yang berhak mengikuti seleksi.
Tahap II:

Proses Seleksi

Melakukan seleksi dari jumlah guru yang lolos pada tahap pra seleksi a.       Kantor kemenag propinsi (test tertulis)

b.      Lembaga profesional (tes tindakan)

c.      Kantor kemenag Kudus (tes wawancara)

Menemukan calon pengawas yang layak di angkat menjadi Pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan (quota) yang dibutuhkan berdasarakan tahapan pra seleksi
Tahap III:

pengumuman

Menyampaikan hasil seleksi pengangkatan pengawas kepada publik dan yang bersangkutan Kepala Kantor Kemenag  Kudus Diketahui hasil seleksi kepada yang bersangkutana dana kepada publik pendidikan di Kudus.
Tahap IV: pengangkatan

/Legalitas

Memberikan legalisasi secara formal kepada guru yang lulus seleksi pengangkatan pengawas sesuai dengan kebutuhan Kantor Kemenag Propinsi Jawa Tengah Diperolehnya SK pengangkatan kepada guru yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan pengawas
Tahap V:

Penugasan di lokasi

Memberikan Surat Tugas kepada guru yang memperoleh SK pengangkatan sebagai Pengawas sekolah/madrasah Kepala Kantor Kemenag Kudus a.    Diperoleh nya Surat Tugas kepada masing-masng guru yang telah memperoleh SK pengangka tan

b.      Diketahui nya lokasi pengawasan.

 

Tabel 5: Rancangan model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

 

Rancangan model ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah secara optimal dengan melalui proses perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan. Kantor Kemenag Kudus hanya memiliki pengawas sekolah/madrasah dalam mata pelajaran PAI di sekolah (SD,SMP,SMU,SMK) dan mata pelajaran PAI di madrasah yang meliputi mata pelajaran Fiqh, Al-qur’an Hadits, SKI dan Aqidah Akhlaq.

Dilihat dari tupoksinya, kemenag memiliki tugas untuk melakukan pembinaan semua guru bidanag studi yang bertugas di madrasah mulai dari RA,MI, MTS dan MA. Bahkan Kemenag juga memiliki tugas melakukan pembinaan kepada guru dan pengelolaan kelembagaan lembaga pendidikan non formal yaitu madrasah diniyah. Hal ini dapat dilihat dari surat tugas kepada masing-masing pengawas sekolah/madrasah yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pembinaan di madrasah diniyah selain juga melakukan pengawasan/pembinaan di sekolah formal.

Dengan model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah tersebut, akan dapat melahirkan kualifikasi dan juga kompetensi pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus yang sesuai dengan harapan, sehingga pembinaan kepada semua guru di madrasah dan lembaga pendidikan formal dapat dilakukan secara optimal melalui pengawas sekolah/madrasah di masing-masing lokasi pengawasan/binaan.

Model pengangkatan ini, akan lebih banyak memberikan kewenangan kepada elemen yang ada di Kantor Kemenag Kudus dalam merencanakan atau menentukan kebutuhan nyata sesuai dengan yang diharapkan. Dengan model ini, pengawas sekolah/madrasah yang dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan baik kebutuhan secara kuantitatif maupun kualitatif. Proses seleksi melibatkan berbagai pihak yang diharapkan akan mampu melahirkan kualitas pengawas sekolah/madrasah yang ideal, sehingga dapat mengeliminir atau menghilangkan kesan negatif kepada pengawas sekolah/madrasah yang selama ini dianggap jabatan fungsional yang dinomor duakan dalam perhatian dan pembinaanya.

Model ini memberikan kewenangan lebih besar kepada elemen yang ada di Kantor Kemenag Kudus (bersifat bottom Up), karena pengawasan sekolah nantinya akan lebih banyak berhubungan atau berkomunikasi dengan berbagai elemen yang ada di lingkungan Kantor Kemenag Kudus. Oleh sebab itu selayaknya elemen yang ada di Kantor Kemenag Kudus diberi kewenangan untuk melakukan seleksi atau merencanakan agar sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan yang ada  di lapangan.

Rancangan model pengangkatan diilustrasikan melalui bagan sebagai berikut:

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 5: Rancangan model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

 

  1. Rancangan Model Pendidikan dan Latihan (Diklat).

Rancangan model Diklat dapat diilustrasikan melalui tabel sebagai berikut:

NAMA DIKLAT JENIS DIKLAT TUJUAN TARGET
Diklat profesi a.     Diklat prajabatan

 

 

 

 

 

b.     Diklat pengawasan/

Pembinaan

 

 

 

 

c.        Diklat Manajerial

a.    Memberikan pengenalan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas pengawasan/ pembinaan lembaga pendidikan/guru

b.    Memberikan pengetahuan dan ketrampilan calon pengawas dalam melakukan pengawasan /pembinaan lembaga pendidikan/guru

a.    Memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang pendekatan, metode dan tehnik kepengawasan /pembinaan

b.   Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tugas kepengawasan di sekolah/madrasah.

a.    Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pengelolaan lembaga pendidikan

b.    Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang posisi madrasah dalam konteks sistem pendidikan nasional

Terwujudnya pemahaman dan ketrampilan para calon pengawas tentang tugas dan funginya sebagai pengawas sekolah/madrasah sebelum menjalankan tugas profesinya sebagai pengawas sekolah/madrasah

Tercapainya pemahaman dan ketrampilan Pengawas sekolah/madrasah dalam menguasai metode, tehnik kepengawasan/ pembinaan  serta pemahaman untuk selalu mengikuti kebijakan baru yang berkaitan dengan kepengawasan sekolah/madrasah.

Tercapainya pemahaman dan ketrampilan bagi Pengawas sekolah/madrasah dalam melakukan pengawasan/pem binaan sekolah/madrasah

Diklat Pembelajaran a.    Diklat pemanfaatan multi media sebagai basis pembelajaran

 

 

 

 

 

 

b.   Diklat internet sebagai basis pembelajaran

 

 

 

c.    Diklat Animasi sebagai basis pembelajaran

 

 

 

d.   Diklat pembelajaran kontemporer

a.     Memberikan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengawas sekolah/madrasah dalam menggunakan multimedia dalam pembelajaran

b.    Melatih pengawas sekolah/madrasah untuk memahami dan menguasai model model pembelajaran berbasis multimedia.

a.    Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penting internet sebagai basis pembelajaran

b.    Melatih pengawasan sekolah/madrasah untuk menggunakan internet sebagai basis pembelajaran

 

a.     Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya animasi sebagai sarana pembelajaran

b.    Melatih Pengawas sekolah/madrasah untuk menggunakan animasi sebagai basis pembelajaran

 

a.     Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai macam model/metode pembelajaran

b.    Melatih Pengawas sekolah/madrasah dalam mempraktekkan macam-macam model dan metode pembelajaran kontemporer

Terwujudnya pemahaman dan ketrampilan pengawas sekolah/madrasah untuk melakukan pembinaan  guru  tentang pembelajaran berbasis multimedia

 

 

 

Terwujudnya ketrampilan pengawas sekolah/madrasah dalam melakukan pembinaan kepada guru tentang penggunaan internet sebagai basis pembelajaran

Terwujudnya ketrampilan Pengawas sekolah/madrasah dalam melakukan pembinaan kepada guru tentang penggunaan animasi sebagai basis pembelajaran

 Terwujudnya ketrampilan Pengawas sekolah/madrasah dalam melakukan pembinaan kepada guru tentang kemampuan melaksanakan model dan metode pembelajaran kontemporer

 

 

Tabel 6: Rancangan model Diklat pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

 

Model diklat ini lebih cocok dinamakan model tematik yaitu proses pendidikan dan pelatihan yang lebih menekankan kepada tema-tema pelatihan yang dianggap sangat penting dan mendesak dilakukan dalam proses pembelajaran bagi guru.

Pengawas sekolah/madrasah yang memiliki peran sangat dominan dalam mewujudkan kualitas pendidikaan dan pembelajaran harus memiliki pemahaman dan ketrampilan tentang pengelolaan lembaga pendidikan dan berbagai model pembelajaran serta teknologi informasi yang dapat dijadikan basis pembelajaran.

Dengan rancangan model diklat tematik ini, diharapkan pengawas sekolah/madrasah akan memiliki pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan yang menyangkut tugas profesinya, manajerial dan pembelajaran secara utuh dan komprehensif.

Diklat tematik ini dapat diilustrasikan melalui gambar sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 6: Rancangan model Diklat pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

  1. Rancangan Model Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah. Rancangan model penilaian pengawas sekolah/madrasah dapat diilustrasikan melalui tabel sebagai berikut:
Aspek yang dinilai Elemen yang menilai Alat penilaian
a.       Administrasi formal Kepala kantor kemenag DP3
b.      Kecakapan melaksanakan tugas profesi a.       Kepala kantor kemenag Kudus

b.      Kasubag TU

c.       Analis Kepegawaian

d.      Kasi Mapenda

e.       Kasi Pekapontren

f.       Ketua Pokjawas

g.      Kepala sekolah/madrasah

a.         Kualitas laporan pekerjan

b.         Ceklis

c.         Portofolio

 

Tabel 7: Rancangan model penilaian pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

 

Rancangan model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah ini lebih bersifat utuh dan komprehensif yang diharapkan akan dapat menilai realitas kinerja pengawas yang meliputi berbagai aspek yang melekat dalam diri pengawas sekolah/madrasah sebagai jabatan fungsional atau profesi.

Elemen atau pihak yang memiliki wewenang untuk menilai tidak hanya satu pihak saja tetapi melibatkan berbagai elemen yang diharapkan mampu menghasilkan produk penilaian yang lebih valid dan empirik.

Alat yang dijadikan penilaian juga tidak hanya bersifat formal birokrasi, melainkan dengan alat yang mampu mendeskripsikan aspek aspek yang terkait dengan kinerja pengawas.

 

Rancangan model penilaian dapat diilustrasikan melalui bagan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 7: Rancangan model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

 

Rancangan model penilaian kinerja telah dilakukan validasi dengan berbagai pihak yang terkait di lingkungan Kantor Kemenag Kudus. Terhadap rancangan model ini seluruh elemen yang didatangkan dalam proses validasi menyatakan bahwa rancangan model ini dapat member nilai tambah kepada pengawas sekolah/madrasah khususnya dalam kualitas menjalankan tugas profesinya. Karena penilain yang selama ini dilakauakn hanya dengan melalui DP3 yang bersifat formal, kurang menggambarkan realitas kinerja pengawas sekolah/madrasah. Dengan rancangan model ini ternyata mampu memberikan motivasi atau peningkatan kinerja pengawas sekolah/madrasah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

  • Dengan banyaknya elemen yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian, maka pengawas sekolah/madrasah akan lebih menambah validitas hasil penilaian kinerja Pengawas sekolah/madrasah.
  • Dengan adanya aspek lain yang dinilai, maka aspek kinerja pengawas akan dapat diketauhi secara jelas dan empirik.

Persoalan yang perlu ditegaskan dalam rancangan model ini, adalah kejelasan wilayah penilaian dari masing-masing elemen yang memiliki wewenang untuk menilai, misalnya, aspek atau materi apa yang menjadi kewenangan kasi mapenda, ketua pokjawas dan kepala madrasah. Hal ini menjadi penting agar tidak ada tumpang tindih antara elemen satu dengan lainnya.

 

 

(4).  Proses Validasi Model

 Rancangan model yang disusun, selanjutnya dilakukan proses validasi terbatas dengan berbagai elemen/pihak yang memiliki keterkaitan dengan pembinaan pengawas sekolah/madrasah dan sumber data yang digali peneliti selama melakukan penelitian. Validasi ini  dilakukan dihadapan pejabat Kantor Kementeriaan Agama Kudus, pengawas sekolah/madrasah, kepala madrasah. Hasil proses validasi dijadikan acuan peneliti untuk melakukan revisi rancangan model dan selanjutnya dijadikan model akhir atau produk penelitian. Proses validasi dilakukan melalui FGD  dengan berbagai pihak yang terkait di kantor kemenag Kudus.

  •  Revisi Model 

Rancangan model yang sudah divalidasi,  dilakukan revisi sesuai dengan saran dan masukan dari pihak pihak yang ada dalam proses validasi. Model hasil revisi dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut;

  1. Model Pengangkatan Pengawas Setelah Direvisi.

Model yang telah dirancang tersebut, memperoleh masukan, saran dan pertimbangan dari berbagai elemen yang ada di Kantor Kemenag Kudus dan dimintakan persetujuan pihak Kemenag Propinsi Jawa Tengah. Model hasil revisi tentang pengangkatan pengawas sekolah/madrasah dapat diilustrasikan melalui tabel sebagai berikut:

 

 

TAHAPAN TUJUAN ELEMEN YANG TERLIBAT OUTPUT
Tahapan I:

Penelurusan profil

a.         Menentukan kebutuhan nyata masing-masing Pengawas sekolah/madrasah yang meliputi pengawas PAI, Pengawas Non PAI dan pengawas Khusus madin.

b.          Menentukan persyaratan tambahan yang sesuai dengan karakteristk daerah

c.          Dilakukan proses pra seleksi jika yang berminat mengikuti seleksi lebih banyak dibanding quota yang ditentukan.

a.          Kepala Kantor Kemenag Kudus

b.        Analis kepegawaian

c.          Kasi Mapenda

d.         Kasi Pekapontren

e.          Ketua Pokjawas

f.           Kepala Madrasah

a.         Menemukan calon pengawas yang layak mengikuti ujian seleksi Pengawas sekolah/mad rasah

b.       Menentukan persyaratan tambahan yang sesuai dengan karakteristik kedaerahan

Tahap II:

Proses Seleksi

Melakukan seleksi dari sejumlah guru yang sudah dibahas/dikaji ditingkat internal kemenag Kudus a.           Kantor Kemenag propinsi (test tertulis)

b.         Lembaga profesional (tes tindakan)

c.          Kantor Kemenag Kudus (tes wawancara)

a.       Menemukan calon pengawas yang layak di angkat menjadi Pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan (quota) yang dibutuhkan berdasarakan usulan/kajian internal kantor kemenag Kudus

b.      Mengangkat pengawas PAI, Pengawas non PAI dan Pengawas non formal.

Tahap III:

Pengumman dan legalisasi

a.    Menyampaikan hasil seleksi pengangkatan pengawas kepada publik dan yang bersangkutan

b.    Memberikan legalisasi secara formal kepada guru yang lulus seleksi pengangkatan pengawas sesuai dengan kebutuhan

 

 

a.       Pengumuman dilakukan oleh kantor kemenag Propinsi

b.      Untuk pengawas yang berada dalam golongan III, diangkat /SK dari kantor kemenag propinsi

c.       Untuk pengawas yang berada dalam gol IV, diangkat/SK dari kemenag pusat.

a.    Diketahui hasil seleksi kepada yang bersangkutana dana kepada public pendidikan di Kudus

b.    Diperolehnya SK penegangkatan kepada guru yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan pengawas

c.    Pengangkatan pengawas bersifat mengikat

 

Tahap IV:

Penugasan dilapangan

 

Tugas kepada guru yang memperoleh SK pengangkatan sebagai Pengawas sekolah/madrasah Kepala kantor Kemenag Kudus a.         Diperolehnya Surat Tugas kepada masing-masng guru yang telah memperoleh SK pengkatanan

b.         Diketahuinya lokasi pengawasan

 

Tabel 8: Model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus setelah direvisi

 

 

Model pengangkatan/seleksi seperti ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada elemen yang ada di Kantor Kemenag Kudus. Setelah proses validasi terbatas, model ini mengalami kesulitan terutama dilihat dari dua aspek; pertama, aspek ketersediaan calon yang mengikuti seleksi atau motivasi guru untuk mengikuti proses seleksi. Selama ini tidak banyak guru atau kepala sekolah yang tertarik untuk mengikuti tes seleksi pengangkatan pengawas. Oleh sebab itu jika dilakukan proses pra seleksi dengan rasio 1:2 dari guru yang akan mengikuti seleksi, akan mengalami kesulitan. Kedua, dari aspek yuridis formal. Di Kantor Kemenag belum ada aturan yang membolehkan secara formal ada proses tahapan seleksi dengan melakukan pra seleksi terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan dukungan sarana dan material yang dibutuhkan.

Pada dasarnya model yang lebih memberikan kewenangan lebih besar bagi Kantor Kemenag Kudus memang sangat diperlukan. Artinya model yang melibatkan berbagai elemen  di Kantor Kemenag Kudus dalam hal proses pengangkatan tetap harus dipertahankan, tetapi tidak dengan cara menentukan rasio perbandingan 1:2 dengan calon yang akan mengikuti seleksi. Elemen Kantor Kemeng Kudus dilibatkan dalam proses menjaring nama-nama yang perlu diusulkan sesuai dengan quota yang telah ditentukan oleh Kantor Kemenag Propinsi. Misalnya dari propinsi menentukan quota calon pengawas sebanyak 3 orang, maka berbagai elemen mendiskusikan dan mencari sososk yang dianggap layak untuk mengikuti seleksi pengawas. Prosesnya dilakukan dengan acara diskusi dengan berbagai elemen seperti, kepala kantor kemenag, bagian analisis kepagawaian, kasi mapenda, kasi pekapontren, ketua pokjawas dan kepala madrasah. Hal itu dapat dilakukan jika antara yang memiliki motivasi mengikuti seleksi lebih besar/banyak disbanding quota yang dibutuhkan. Diskusi dilakukan untuk menambah persyaratan local sesuaid engan cirri khusus kedaerahan.

Proses pengumuman hasil seleksi dilakukan secara integratif dengan elemen yang memberikan SK. Sesuai kewenangan untuk jabatan fungsional untuk golongan III kewenangan untuk mengangkat ada di kantor kemenag, sedangkan untuk jabatan fungsional golongan IV kewenangan ada di Kantor Kemenag Pusat dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemenag. Oleh sebab itu model yang direncanakan harus diberi ketentuan, yaitu pengangkatan jabatan fungsional pengawas jika dalam golongan III maka diangkat oleh kantor kemenag propinsi, jika jabatan fungsional pengawas berada dalam golongan IV maka pengangkatan diserahkan oleh Kantor Kemenag Pusat dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemenag. Model hasil revisi dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Model hasil revisi dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 8: Model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus setelah direvisi.

 

  1. Hasil revisi model tentang pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag Kudus.

Pada proses validasi terbatas kepada pihak pihak yang terkait dengan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus, rancangan model ini secara substansi sangat bermakna bagi pengawas sekolah/madrasah  dan bagi Kantor Kemenag Kudus. Tetapi secara tehnik mengalami kendala yaitu:

  • Dari segi waktu, rancangan model ini dirasakan sangat tidak efektif, karena jika rancangan model diklat seperti ini dilaksanakan maka dapat diprediksikan, pengawas sekolah/madrasah tidak ada waktu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, karena waktunya akan habis untuk melaksanakan diklat yang sangat banyak materinya.
  • Dari segi psikologi, semakin sering diklat akan dicapai kejenuhan untuk mengikuti diklat, oleh sebab itu diklat dapat dikurangi frekuensinya dengan tetap memperhatikan substansi materi yang telah disusun. Secara substansi materi rancangan diklat ini cukup representatif untuk mewujudkan kualifikasi pengawas yang ideal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan.

Model diklat pengawas sekolah/madrasah harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan dua kelemahan yang dimunculkan dari rancangan model tematik tersebut. Hal hal yang perlu dicermati kaitannya dengan penyusunan model diklat antara lain:

  • Ada kesempatan diklat bagi pengawas yang baru, yaitu setiap pengawas yang baru di angkat, perlu ada diklat yang bersifat pengenalan dan penanaman etika dalam melakukan pengawasan.
  • Perlu ada diklat yang sifatnya rutin, yaitu sarana pengawas sekolah/madrasah untuk menambah pengetahuan dan sarana untuk braim strorming dalam melakukan pengawasan yang selama ini dilakukan.
  • Salah satu penghambat kualitas pengawasan selama ini, di antaranya disebabkan terlalu besarnya wilayah atau satuan pendidikan yang menjadi pengawasan, sehingga waktunya habis untuk berkeliling melakukan pengawasan. Tugas tuga lain yang sifatnya pengembangan dan peningkatan informasi dan pengetahuan menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil validasi ini, maka model diklat dilakukan revisi yang akhirnya melahirkan model diklat dapat diilustrasikan melalui tabel sebagai berikut:

JENIS DIKLAT TUJUAN TARGET
a.    Diklat Prajabatan a.     Memberikan pengenalan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas pengawasan/pembinaan lembaga pendidikan/guru

b.    Memberikan pengetahuan dan

ketrampilan calon pengawas dalam melakukan pengawasan /pembinaan lembaga pendidikan/guru

 

 

Terwujudnya pemahaman dan ketrampilan para calon pengawas tentang tugas dan funginya sebagai Pengawas sekolah/madrasah sebelum menjalankan tugas profesinya sebagai pengawas sekolah/madrasah

 

b.    Diklat Rutin a.    Memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang persoalan yang berkaitan dengan  pengawasan dan manajerial sekolah/madrasah.

b.    Malatih dan memantapkan ketrampilan pengawas dalam melakaukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan sekolah/madrasah.

Terwuwjudnya ketrampilan pengawasan sekolah dalam melakukan pembinaan kepada guru tentang kualitas pembelajaran dan pembinaan terhadap pimpinan sekolah/madrasah tentang kualits pengelolaan lembaga pendidikan.
c.    Diklat melalui penataan wilayah pengawasan a.    Memberikan kesempatan secara luas kepada pengawas untuk melakukan pengawasan secara optimal dengan cara mengurangi beban lokasi pengawasan

b.    Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dengan cara memahami secara optimal masing-masing lokasi pengawasan yang telah ditentukan

a.         Terwujudnya kualitas pengawasan bagi pengawas sekolah/madrasah secara optimal

b.        Terwujudnya perbaikan rasio pengawasan yang lebih proporsional/ideal

Tabel 9: Model Diklat pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus setelah direvisi

Model diklat ini lebih simpel dan efisien untuk mewujudkan kualitas pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas profesinya. Hal ini jika dilihat dari tiga hal: Pertama, hanya ada dua jenis pelaksanaan diklat yaitu diklat bagi para calon pengawas sekolah/madrasah dan diklat bagi pengawas sekolah/madrasah. Sehingga tidak terlalu sering dilaksanakan diklat. Kedua, materi diklat lebih simple tetapi tetap utuh  yaitu meliputi berbagai materi diberikan dalam diklat rutin maulai dari diklat profesi dan pembelajaran. Dengan diklat seperti ini, pengawas akan lebih mampu mengoptimalkan tugas dan fungsinya dengan tetap memperoleh pengetahuan dan ketrampilan melalui diklat. Ketiga, pengawas akan lebih mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan karena tercipta rasio yang proporsional antara jumlah pengawas dengan jumlah lokasi pengawasannya. Dengan diperkecil rasio pengawasan dengan lokasi pengawasan, akan lebih mengoptimal kinerja pengawas sekolah/madrasah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap guru dan manajerial lembaga pendidikan.

Hasil revisi model dapat diilustrasikan melalui bagan sebagai berikut:

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 9: Model Diklat pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus setelah direvisi

 

  1. Model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus setelah dilakukan revisi.

Berdasarkan proses validasi rancangan model, peneliti dapat menyatakan tidak ada revisi, yang ada hanya penjelasan secara rinci materi dan kewenangan penilaian. Oleh sebab itu peneliti hanya memberikan penjelasan atau penyempurnaan batasan atau wilayah aspek penilaian dari masing-maisng elemen yang terkait.

Penyempurnaan wilayah atau batasan aspek peniliaian masing-masing elemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Kepala kantor adalah elemen yang memiliki tanggung jawab segala kegiatan baik secara profesi maupun administratif. Untuk mengetahui realitas secara obyektif maka kepala kantor perlu memberikan kewenangan kepada elemen lain yang memiliki keterkaitan secara akademik dan administratif.

Kedua, Kasi Mapenda dan Pekapontren sebagai bagian dari kepala kantor yang memiliki kewenangan untuk membina Pengawas sekolah/madrasah khususnya dalam aspek administratif yaitu mengevaluasi produk laporan tahunan yang dibuat oleh pengawas sekolah/madrasah. Dalam aspek profesi Kasi Mapenda dan Pekapontren adalah memiliki wewenang membina dalam aspek kompetensi penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial bagi pengawas sekolah/madrasah.

Ketiga, Ketua pokjawas/pengawas merupakan elemen yang setiap saat bertemu dan mengetahui berbagai sikap atau karakter yang dilakukan. Oleh sebab itu, ketua pokjawas dan teman sejawat lebih tepat diposisikan memmiliki pembinaan dalam aspek kompetensi kepribadian.

Keempat, Kepala Madrasah (Kamad) perlu diberi wewenang sebagai salah satu elemen yang memiliki kewenangan untuk membina pengawas sekolah/madrasah. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa kepala madrasah adalah memiliki tanggung jawab dalam proses kegiatan yang ada di masing-masing lembaga pendidikan. Oleh sebab itu kepala madrasah memiliki kewenangan memberikan informasi terkait dengan pembinana pengawas sekolah khususnya dalam kinerja pengawas yang ada dalam kompetensi supervise akademik, supervisi manajerial dan kompetensi evaluasi pendidikan.

Sedangkan pembinaan secara admnistratif dilakukan oleh dua elemen yaitu Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (kasubag TU) dan bagian analis kepegawaian Kantor Kemenag Kudus dan Kemenag Propinsi Jawa Tengah..

(6) Model Akhir  (model yang dikembangkan)

Setelah model di validasi atau direvisi akan ditemukan model akhir dari desertasi ini. Model hasil revisi berdasarkan validasi dijadikan model akhir atau model  hasil pengembangan. Secara gradual model desertasi ini dilakukan dengan tahapan seperti diilustrasiskan dalam bagan di bawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 10: Tahapan penelitian pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

 

Penelitian desertasi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Researshe & Development (R&D) yaitu proses penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan atau merancang suatu produk/model yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan suatu kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjdi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi Kantor Kemenag Kudus dalam melakaukan pembinaan pengawas sekolah/madrasah agar pengawas mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

3.2  Jenis Data, Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data

Sumber dan tehnik pengumpulan data disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan R & D jenis data yang akan dikumpulkan adalah data  kualitatif yaitu berupa data hasil observasi, hasil wawancara mendalam, data hasil FGD, dokumentasi yang diperoleh dari sumber data yang telah ditentukan. Sumber data diperoleh dari pimpinan Kantor Kemenag Propinsi dan Kantor Kemenag Kudus, pengawas, kepala madrasah dan kepala Madrasah Diniyah (madin). Sedangkan  tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Observasi, FGD. Jenis data, sumber data dan tehnik pengumpulan data dapat diilustrasikan melalui tabel berikut ini;

Jenis data Sumber data Tehnik Pengumpulan Data Uji Kredibilitas Data
Pengangkatan Pengawas sekolah/madrasah Pimpinan kemenag Propinsi Jawa tengah, Kepala Kantor kemenag, Kasi Mapenda, kasi Pekapontren, Kasubag TU, Pengawas sekolah/madrasah, Pokjawas, Kepala Madrasah  Dokumentasi dan , wawancara mendalam. Dokumentasi, Triagulasi, Ektrapolasi dan Braimstorming
Pendidikan dan Pelatihan Pengawas sekolah/madrasah Pimpinan kemenag propinsi Jawa tengah, Kepala kentor Kemenag, Kasi mapenda, kasi Pekapontren, Kasubag TU Pokjawas,  Pengawas sekolah/madrasah, Kepala Madrasah,  Kepala Madin Dokumentasi, wawancara mendalam, Observasi, FGD Dokumen, Triagulasi, Ektrapolasi dan Braimstorming.
Evaluasi/ Penilaian kinerja Pengawas sekolah/madrasah Pimpinan Kemenag Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Kemenag, Kasi Mapenda, Kasi Pekapontren , Kasubag TU, Pokjawas,  Pengawas Sekolah/Madrasah, Kepala Madrasah Dokumentasi, wawancara mendalam, observasi. Dokumen, Triagulasi, Ektrapolasi dan Braimstorming

Tabel 10 : sumber data dan tehnik pengambilan data penelitian

 

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain;

Pertama, Observasi. Amirul Hadi (2005:129) Metodologi Penelitian Pendidikan  dijelaskan bahwa observasi adalah suatu proses mencatat pengalaman secara sistematis yang diperoleh malalui pengamatan terhadap suatu objek. Observasi ini dilakukan penulis terhadap bagaimana perilaku pengawas sekolah/madrasah pada saat melakukan pengawasan disebuah sekolah atau dengan para guru di salah satu satuan pendidikan tertentu. Observasi ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, Wawancara Mendalam. Sudarwan Danim (2002:130)  Menjadi Peneliti Kualitatif dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujuan kepada obyek peneliti atau sekelompok obyek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini digunakan  kepada Para pimpinan Kantor Kemenag Kab. Kudus, Kasi Mapenda, Kasi Peka Pontren, Kasubag TU, Pengawas sekolah/madrasah, Kepala Madrasah dan para guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Ketiga, Dokumentasi. Sugiono (2008:329), “Metode Penelitian Pendidikan” menjelaskan bahwa dokumentasi adalah salah satu cara untuk melengkapi data penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi yang diperlukan peneliti adalah berupa beberapa peraturan yang menyangkut tentang pengawas sekolah/madrasah khususnya yang terkait dengan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah, seperti Permendiknas Nomor 12  Tahun 2007, tentang Standar Pengawas sekolah/madrasah, naskah akademik tentang standar pengawas sekolah/madrasah (kualifikasi dan kompetensi), Keputusan menteri Agama (KMA) Nomor 381 Tahun 1999 tentang petunjuk tehnis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas pendidikan agama dan angka kreditnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Pengawas sekolah/madrasah Indonesia (APSI).

  • Analisis Data

 Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiono  (2007: 334) adalah proses mencari dan menyusun  secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diformulasikan kepada orang lain.

Menurut Afifuddin dan Beni Achmad Sabeni (2009: 159) menjelaskan, analisis data adalah mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur dan terstruktur dan mempunyai makna.

Penelitian dalam desertasi ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan pendekatan R & D, karena memiliki tujuan menemukan produk/hasil yaitu pengembangan model pembinaan pengawas sekeolah di Kantor Kemenag Kudus. Model yang ditemukan memiliki tiga elemen atau kompnen yaitu (a) elemen/komponen pengangkatan Pengawas sekolah/madrasah/madraah (b) komponen/elemen pendidikan dan pelatihan Pengawas sekolah/madrasah/mdrasah (c) komponen /elemen penilaian kinerja Pengawas sekolah/madrasah.

Berdasarkan tujuan desertasi ini, maka tehnis analisa data menggunakan analaisa data komponensial. Muhammad Idrus (2009: 156) menjelaskan analisa data komponensial adalah mencari secara sistematis elemen/komponen-komponen yang ada sehingga memiliki kesesuaian dengan tujuan yang diperoleh dalam penelitian.

Sugiono (2006: 348) menjelaskan analisis data komponensial adalah mencari ciri spesifik pada setiap elemen/komponen dengan cara menyesuaiakan atau mengkontraskan dengan tujuan yang dicapai.

Analisis komponensial dalam desertasi ini meliputi elemen/komponen dalam pengangkatan pengawas sekolah/madrasah, elemen/komponen pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah/madrasah dan elemen/komponen penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah sehingga dapat ditemukan kesesuaian dengan ciri spesifik dengan tujuan Kantor Kemenag Kudus.

Secara umum analisa data komponensial akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Pertama, analisa  sebelum memasuki lapangan. Analisa dalam tahap ini adalah analisa terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan dijadikan bahan untuk menentukan rumusan masalah atau fokus penelitian. Data ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

 Kedua, analisa selama dilapangan, yaitu proses analisa pada saat peneliti berada dilapangan untuk menggali data. Pada saat melakukan pengambilan data baik dengan wawancara, observasi atau studi dokumenetasi, peneliti berusaha melakukan kajian atau analisis secara cermat tentang data yang diperoleh. Jika peneliti belum puas dengan data yang diharapkan maka pengambilan data harus diperdalam lagi. Analisa dalam tahap ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus permasalahan. Menurut Sudarwan Danim (2002:210-216), ada sembilan prinsip yang perlu diperhatikan sebagai seorang peneliti pada saat melakukan analisa data dilapangan;

  1. Lingkup studi berusaha dipersempit (mempertajam focus peneleitian)
  2. Menjaga konsistensi kerja pada usaha penyelesaian studi, tehnik yang dilakukan penelitian dalam pengambilan data harus sesuai dengan jenis penelitian yang dikerjakan.
  3. Kembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik
  4. Berburulah secara runtut dan sistematis untuk memperluas dan mempertajam data
  5. Buatlah komentar tertulis secara tajam atas ide-ide yang muncul
  6. Buatlah ikhtisar secara akurat
  7. Konfrontir ide-ide dan tema kepada subjek penelitian
  8. Ekplorasi literatur sedini mungkin
  9. Bermainlah dengan metafora, analogi dan konsep-konsep

 

Hal-hal yang harus dihindari peneliti pada saat analisa data dilapangan ada 4 hal ;

  1. Jangan takut membuat spekulasi karena hal itu dapat membantu peneliti dalam membangun ide-ide baru yang reflektif dan bermakna
  2. Jangan menyimpulkan ide-ide yang ada didalam pikiran peneliti karena tindakan seperti itu akan mudah membuat peneliti melupakan apa yang sebenarnya terjadi
  3. Lakukan pertukaran (venting) dengana cara mendiskusikan ide peneliti dengan kawan atau menulis apa saja yang sedeang dipikirkan
  4. Ketika peneliti mereviu data, gunakan tanda-tanda khusus, lingkari, kata-kata kunci dan ungkapan pendek yang digunakan subjek.

Ketiga, analisa setelah dari lapangan, setelah selesai dilapangan. Penelitian ini akan mengikuti alur analisa data komponensial yaitu menganalisis masing-masing komponen/eleemn yang menjadi focus kajian penelitian ini, sehingga dapat ditemukan gambaran/struktur yang utuh tentang model pembinaan Pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag Kudus.

3.4  Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian data dapat juga dikatakan sebagai uji keabsahan data. Sugiono (2008: 368-377) menyatakan bahwa uji keabsahan data meliputi (a) credibility (validitas internal), (b) transferability (validitas eksternal), (c) dependability (reabilitas), (d) Confirmability (obyektivitas).

Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa tehnik antara lain:

  • Perpanjangan pengamatan, peneliti sering kelapangan untuk melakukan penegamatan, wawancara dengan sumber-sumber informasi yang pernah diambil datanya. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh akan dapat lebih dapat dipercaya. Dengan semakin kelapangan dan seringnya wawancara antara peneleiti dan nara sumber akan terjalin keakraban antara peneliti dan sumber data yang diteliti, sehingga data yang diperoleh akan lebih dapat dipercaya.
  • Meningkatkan ketekunan, yaitu peneliti melakukan pengamatans ecara serius dan cermat serta berkesinambungan. Peneliti akan selalu memperhatikan butir-butir yang ditanyakan kepada sumber data, dan selalu diulang-ulang pemahamannya agar dapat ditariuk kesimpulan yang tepat.
  • Triangulasi, yaitu usaha melakukan pengecekan kebenaran data dari berbagai sumber. Ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan tiga sumber (triangulasi sumber) misalnya data atau informasi digali dari tiga sumber, pengawas, guru dan pimpinan kantor. Triangulasi tehnik pengumulan data, (triangulasi tehnik) misalnya pengambilan data penelitian dilakukan dengan tiga macam tehnik pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi dan triangulasi dengan tiga waktu pengumpulan data, (triangulasi waktu) keabsahan data dilakukan dengan cara tiga waktu yang berbeda, pagi, siang dan sore.
  • Analisis kasus negatif, peneliti mencari data yang bertentangan dengan yang dinginkan. Jika masih ada data yang berbeda atau bertentangan maka peneliti harus mencari jawab secara detail dan mendalam tentang data yang berbeda itu.
  • Menggunakan bahan referensi, yaitu data yang ditemukan peneliti harus didukung dengan beberapa dokumen, seperti, foto, alat perekam, handycam dll.
  • Member Check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar data yang diperoleh itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 4

REALITAS ILMU DI LINGKUNGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

 

Profil pengawas sekolah dilingkungan kantor kekenterian agama kabupaten Kudus  akan tercapai idealisme jika pengawas seklah mengetahui dan memahami tentang karakteristik ilmu yang  ada di lingkungan pendidikan agama atau madrasah. Karakteristik ilmu akan berimplikasi kepada karakter atau kepribadian pengawas sekolah. Karakteristik ilmu juga akan berimplikasi kepada perbedaan sikap dan kompetensi antara pengawas sekolah yang ada di lingkungan kantor kementerian agama dengan pengawas sekolah selain dilingkungan kantor kementerian agama.

Kepala kantor kementerian agama kabupaten Kudus Drs. H. Dahwan hadi, M.Si ketika diminta pendapatnya dalam wawancara tanggal 12 oktober 2009 oleh peneliti tentang ilmu dilingkungan kementerian agama menuturkan.

” kalo jenengan mampu menemukan karakter ilmu khusus dilingkungan pendidikan agama atau kementerian agama ya malah sangat bagus. Karena dilihat dari tugasnya memang berbeda antara pengawas sekolah dilingkungan kementerian agama dengan kementerian pendidikan nasional. Pengawas sekolah dilingkungan kementerian agama apalagi pengawas mata pelajaran PAI, dia selain guru juga harus bisa berperan sebagai mubaligh atau tokoh agama atau pemimpin umat”

 

Berdasarkn pernuturannya, peneliti berpendapat bahwa  perlu ditemukan karakteristik ilmu yang ada di lingkungan kementerian agama. Karena hal ini akan menentukan sikap dan karakter pengawas sekolah yang ada di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten Kudus.

Berdasarkan wawancara lanjutan dengan kepala kantor kementerian agama, menuturkan :

” Karakteristik itu akan bisa dirunut mulai dari tugas yang dimiliki masing maisng pengawas dilingkungan kementerian agama. Tugas utamanya bukan hanays ebagai guru dan pengawas melainkan juga sebagai mubaligh, pokoknya tugasnya orang orang kementerian agama itu selalu bervariasi, tidak hanya satu jenis saja. Dan alhamdulillah semua personil kementerian agama seperti pengawas dan guru PAI itu kok selalu serba bisa, atau isonan kata orang jawa. Entah kenapa kok bisa seperti itu. Mungkin karena ditentukan oleh karakter ilmu yang dipelajari selama ini. Mungkin nanti jenengan yang bisa menemukan”

 

Pendidikan agama dan keagamaan memiliki banyak target yang harus diwujudkan melalui proses pembelajaran. Setidakanya menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, aspek transendental. Ilmu didalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus memberikan bimbingan dan/atau arahan kepada peserta didik untuk memahami dan menghayati keagungan Allah swt dan memiliki kemampuan atau ketrampilan untuk mengimplementasikan  nilai-nilai keagungan Allah swt kedalam realitas kehidupan masyarakat. Kesadaran yang bersifat transendental, tidak cukup hanya bersifat formal ritual melainkan kesadaran tersebut bersifat transendental tranformatif. Dengan kata lain target yang perlu diraih di dalam pendidikan agama dana pendidikan keagamaan adalah melahirkan profil  lulusan yang memiliki kepribadian atau karakter intelektual transendental dan humanisme transformatif. Artinya kualitas intelektualnya atau cara fikir  mengarah kepada kesadaran memahami keberadaan Sang Ilahi (Allah swt) sedangkan sikap perilakunya yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dapat diimplementasikan kedalam realitas kehidupan masyarakat.

Kedua, aspek rasional. Aspek rasional didasarkan asumsi bahwa manusia pada hakekatnya adalah mahluk yang berfikir (homosapien), manusia juga dikatakan sebagai mahluk haus terhadap intelektual (homo intelectual couriosity). Dalam pandangan Ernest Cassier yang disadur Suriasumantri (2005) menjelaskan bahwa manusia lebih suka dengan simbol simbol yang dimaksudkan mampu mempercepat proses perkembangan potensi rasional, sehingga manusia juga disebut mahluk simbol (animal symbolicum). Aspek rasional menjadi lebih urgensial tatkala didasarkan pada ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah saw, dimana ayat tersebut mengharuskan manusia  harus mengoptimalkan peran rasionya dalam melihat fenomena yang terjadi di dalam dunia atau lingkungan sekitarnya. Ilmu di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus mampu menjelaskan berbagai persoalan agama dan sosial secara rasional, artinya lulusan pendidikan agama dan keagamaan mampu memberikan penjelasan atau argumentasi yang dapat diterima menurut kaidah akal masyarakat secara umum. Agama dan realitas atau problem manusia perlu penjelasan yang bersifat rasional, sehingga solusi problematikanya akan mudah ditemukan. Kebenaran secara rasional setidaknya ada tiga macam (a) kebenaran rasional korespondensi; jika kebenaran itu esuai dengan kenyataan itu sendiri. (b) kebenaran konsistensi atau biasa disebut koherensi; manakala kebenaran itu sesuai dengan pernyataan atau kebenaran yang telah diakui atau diucapkan sebelumnya. Ada konsistensi antara apa yang dikatakan sebelumnya dengan pernyataan seterusnya. (c) kebenaran pragamatis: jika kebenaran tersebut benar benar memiliki manfaat atau faedah didalam kehidupan masyarakat (Harold H Titus : 1987).

Ketiga, aspek moral/etika. Aspek moral di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan didasarkan atas hadits tentang tujuan diutuskannya Rasulullah kedunia adalah untuk membina atau menyempurnakan sikap, perilaku (ahlaq) manusia.  Artinya pendidian agama dan pendidikan keagamaan merupakan salah satu sarana untuk melanjutkan misi Rasulullah dalam mengembangkan misi Islam dimuka bumi. M. Quraisy Shihab (2011) dalam buku “ Membaca Sirah Nabi Muhamamd Saw dalam Sorotan Al-qur”an dan Hadits Hadits Shahih” menjelaskan bahwa telah terdapat tokoh dalam sejarah islam yang masuk kategori kelompok moralis yaitu Amir bin Dzarf, Aktsam bin Shaifi bin Rabah dan Zubair bin Abi Salma. Mereka bertiga memiliki sikap dan pendirian yang sangat baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Etika dan sikap terlihat dari kesediaannya untuk menerima kritik atau saran dalam menjalani kehidupan. Salah satu pendapat atau sikap yang patut menjadi teladan dari Aktsam bin Shaifi bin Rabah “ Usiaku kini telah lanjut, kelemahanpun telah menyentuhku, maka jika kamu menemukan sesuatu yang baik dariku, maka ikutilah dan jika selain dari itu maka luruskanlah”. Ini menandakan adanya kesediaan mengakui kekurangan yang ada dalam dirinya. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus mampu mendidik dana melahirkan profil lulusannya memiliki kualitas sikap dan kepribadiannya secara utuh.

Keempat, aspek teknologi. Allah swt telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan segala aktivitas yang positif asalkan manusia itu memiliki kekuatan. Dalam firmannya dijelaskan “ Hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintas) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan”. (QS. Ar Rahman: 33).  Allah swt juga telah menggariskan bahwa diantara manusia itu diciptakan berbeda jenis kelamin, berbeda suku, kelompok yang dimaksudkan untuk saling mengenal atau ta’aruf. (Qs. Al Hujarat: 13.

Kekuatan yang tercantum di dalam surah Ar rahman dan saling mengenal dalam surah al hujarat mengandung makna perlunya sarana teknologi atau alat yang canggih sehingga memudahkan untuk menemukan kekuatan dan memudahkan sarana untuk melakukan perkenalan atau komunikasi. 

Kekuatan mengandung makna pengetahuan dan juga produk pengetahuan yang menjadikan manusia mampu melakukan berbagai aktivitas atau menembus angkasa. Kekuatan bisa berarti produk ilmu berupa tehknologi yang cangih yang memudahkan dan mempercepat aktivitas manusia dalam mencapai cita cita. Ta’aruf atau kemampuan mengenal santara satu dengan lainnya juga diperlukan sarana atau alat yang memudahkan antar manusiaa melakukan perkenalan.

Dua ayat tersebut mengandung pentingnya materi atau ilmu di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang lebih mengedepankan sarana teknologi. Konsekuensinya lulusan dari pendidikana agama dan pendidikan keagamaan harus mampu melahirkan profil lulusan yang memiliki kesediaan dan kemampuan menggunakan atau melahirkan teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat cita cita yang ingin dicapai.

 

Ilmu akan berkembang sesuai dengan derajat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat. Thomas Kuhn  (1970) dalam buku “The Structure of Scientific Revolution”, pergeseran atau perubahan ilmu pengetahuan ditentukan oleh pergeseran gelombang yang tidak mampu menjawab atau merespon tentangan zaman (anomaly).  Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus mampu menjawab tantangan zaman.

 Pendidikana agama dan pendidikan keagamaan harus mampu menjawab tantangan dan pergeseran ilmu pengetahuan dan budaya masyarakat. Problem masyarakat bersifat kompleks dalam artin menyangkut berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek yang bersifat norma keagamaan, sampai persoalan yang bersifat teknologi, ekonomi dan budaya. Oleh sebab itu jika dilihat dari aspek tujuannya, tujuan atau target yang dimiliki pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berbeda jika dibandingkan dengan pendidikan umum atau non pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari  tujuan atau target yang ingin dicapai.

 Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tidak hanya mengajarkan materi materi yang bersifat logika atau eksakta saja tetapi harus juga mengajarkan materi atau ilmu yang bersifat sosial keagamaan. Pendidikan agama dana pendidikan keagaman juga tidak hanya melahirkan lulusan yang cerdas tetapi juga harus memiliki kesadaran atau komitmen tinggi dalam menjalankan nilai nilai agama yang diyakininya (Islam). Artinya semua materi atau ilmu/pelajaran  harus diarahkan selain untuk mewujudkan kecerdasan (intelektual/rasionalitas) juga dimaksudkan untuk mewujudkan kesadaran menjalankan nilai nilai agama (transandental).

 Ilmu didalam lembaga pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan harus mampu menjelaskan berbagai fenomena sosial yang ada ditengah tengah masyarakat. Oleh sebab itu materi yang disampaikan harus selalu berkaitan dengan berbagai informasi diberbagai bidang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikonsepkan KH. Sahal Mahfudh dalam buku “Fiqh Sosial” karya Jamal  Makmur Asmani. KH. Sahal mengharapkan bahwa fiqh tidak hanya bersifat normatif formalistik yang akhirnya kaku tidak fleksibel dalam menjawab tantangan problematika sosial. Fiqh dalam kacamata KH. Sahal Mahfudh harus lebih bersifat fleksibel yang mampu merespon atau menjawab berbagai problematika umat Islam. Fiqh akan benar benar mampu berjalan dengan paradigm Sosial seperti di gagas KH. Sahal Mahfudh tentunya tidak cukup hanya berisi muatan muta ketentuan hukum secara tekstual atau normatif, melainkan harus juga berisi kajian atau fenomena sosial diluar tekstual/normatif, seperti fenomena psikologi, sosiologi, bahkan memuat materi ilmu matematika, fisika, biologi dll. 

 Muhtarom HM dalam tulisannya berjudul “Pendidikan Islam di tengah Pergumulan Budaya Kontemporer” yang dimuat didalam Jurnal Internasional IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah Tahun 2008 mengurai secara panjang lebar bahwa pendidikan Islam tidak cukup hanya  membimbing tumbuhnya kualitas kecerdasan, melainkan  juga harus melahirkan proses life long education dalam artian harus mampu memberikan kesejahteraan bagi dirinya maupun orang lain. Pendidikan Islam harus mampu memebrikan penjelasan secara utuh tentang kaidah fiqh  “ all akhdzu bi al jadid al ashlah wa al mu hafadzu ala al qodi al sholih” (mentransfer nilai nilai baru yang lebih baik dan dengan tetap mempertahankan  nilai nilai lama yang masih memiliki nilai positif /baik).

 Kedua contoh di atas yang dipaparkan penulis menggambarkan bahwa ilmu di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki perbedaan dengan ilmu yang diajarkan di lembaga pendidikan non pendidikan agama. Materi atau ilmu di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selalu berkaitan dengan materi atau ilmu diluar dirinya (ilmu itu sendiri), sedangkan ilmu didalam pendidikan umum hanya berkaitan dengan ilmu yang ada di dalam ilmu itu sendiri. Contohnya, materi IPA atau materi MTK untuk memberikana pemahaman siswa terhadap ilmu IPA atau MTK cukup dijelaskan materi yang ada di dalam ilmu IPA atau MTK, tanpa dijelaskan dengan ilmu lainnya siswa sudah bisa memahami. Tetapi ilmu Fiqh, Al qur’an atau tafsir, agar siswa lebih memahaami materi Fiqh, Al qur’an atau tafsir harus juga memahami ilmu diluar fiqh dan tafsir, seperti ilmu sosiologi, psikologi, antropologi. Bahkan ilmu giqh yang berkaitan dengan pembagian harta warais (mawaris) harus juga memepalari ilmu MTK. Dalam mempelajari al-qur’an atau tafsir diharuskan memahami asbababun nuzul ayat, artinya setiap orang yang mempelajari ilmu al-qur’an atau tafsir mutlaq memahami ilmu psikologi dan sosiologi. Contoh lain, pada saat umat Islam memahami pelajaran Fiqh kusus sub pokok bahasan sholat, pada saat memahami arti “khusuk”,  maka Khusuk akan lebih mudah dipahami jika membaca atau belajar ilmu psikologi.

 Inilah menunjukkan bahwa karakateristik ilmu yang diajarkan di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sangat berbeda dengan materi atau ilmu yang diajarkan di dalam lembaga pendidikan umum atau pendidikan selain pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dapat dikatakan bahwa karakteristik ilmu atau materi di dalam pendidikan agama dan keagamaan bersifat “multi-interaktif, yaitu interaksi atau keterkaitan ilmu di dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tidak hanya di dalam dirinya sendiri melainkan juga menyangkut materi diluar dirinya,  sedangkan materi atau ilmu yang diajarkan di luar pendidikan agama dan pendidikan keagamaan atau pendidikan umum bersifat “mono-interaktif” yaitu keterkaitannya hanya dengan materi yang ada di dalam ilmu itu sendiri.

BAB 5

REALITAS PEMBINAAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KUDUS

 

 

Citra atau kharisma pengawas sekolah/madrasah secara umum masih jauh dari harapan yaitu menjadi salah satu elemen dalam mewujudkan kualitas pengelolaan dan pembelajaran di lembaga pendidikan formal. Kantor Kementerian Agama yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang membidangi masalah keagamaan yang didalamnya juga memiliki tanggung jawab pengelolaan lembaga pendidikan harus mampu melakukan langkah-langkah kebijakan dan tehnis dalam mewujudkan kualitas tenaga kependidikan yang diantaranaya adalah pengawas sekolah/madrasah.

Pembinaan pengawas sekolah/madrasah dapat dilakukan melalui tiga aspek yaitu dengan cara pembenahan atau perbaikan dalam proses pengangkatan dalam jabatan fungsional, melalui pembenahan atau perbaikan pendidikan dan latihan (Diklat) dan melalui pembenahan atau perbaikan sistem penilaian kinerja. Tiga aspek tersebut akan menggambarkan realitas kemampuan secara utuh bagi Pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai jabatan fungsional dalam lembaga pendidikan.

 

 

4.1 Realitas Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah

Pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus dilihat dari elemen yang melakukan proses pengangkatan lebih bersifat sentralistik/stopdown karena sebagian besar (jika dikuantitatifkan 90 % ) berada di dalam kewenangan Kantor Kemenag Propinsi Jawa Tengah. Kantor Kemenag Kudus hanya bersifat penyampai sosialisasi informasi yang menyangkut tentang proses seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah. Kantor Kemenag Propinsi memiliki peran sangat dominan yang meliputi;

  • Penentun quota lebih banyak ditentukan dari kemenag propinsi, pertimbangan/dasar penentuan jatah/quota dilihat dari rasio sekolah 20 banding 1 artinya setiap duapuluh (20) sekolah dibutuhkan satu (1) pengawas.
  • Surat edarat pertama kali dibuat oleh Kantor Kemenag Propinsi
  • Proses seleksi, soal dan mekanisme tehnis diatur oleh Kemenag Propinsi
  • Kewenangan mengumumkan juga dilakukan Kemenag Propinsi
  • Pengangkatan juga dilakukan oleh Kemenag Propinsi, untuk pengawas golongan III, sedangkan pengawas golongan IV diangkat oleh Kemenag Pusat. Kemenag Kabupaten memiliki wewenang mengangkat pejabat fungsional golongan II.
  • Sedangkan Kemenag Kudus hanya bersifat melakukan sosialisasi surat edaran kepada masyarakat pendidikan dan mengusulkan nama-nama yang dianggap layak mengikuti ujian seleksi pengangkatan pengawas. Proses menemukan sosok/figur yang dianggap layak diusulkan belum pernah melakukan kajian yang melibatkan berbagai elemen yang memiliki relevansi dengan pengangkatan pengawas. (Hasil wawancara dengan kepala kantor kemenag, kasubag TU dan kasi mapenda, lihat lampiran 2, Rekapitulasi data penelitian angka 01, huruf b, point 1-3 dan ,angka 01 huruf c, angka  5 terlampir).

Kantor Kemenag Kudus dalam proses seleksi/pengangkatan pengawas bersifat pasif. Artinya peran Kantor Kemenag Kudus hanya  melakukan sosialisasi surat dari Kantor Kemenag Propinsi mengenai proses seleksi/pengangkatan pengawas kepada para guru dengan menempelkan di papan pengumuman atau melalui informasi lesan yaitu informasi dari pengawas kepada para guru secara lesan. (Hasil wawancara dengan kasi mapenda,  lihat lampiran 2, Rekapitulasi data penelitian angka 01, huruf c, angka 5 terlampir)

Sesuai dengan surat edaran tersebut, Kantor Kementerian Agama Kudus mengirimkan atau mendaftarkan calon peserta yang akan mengikuti proses rekrutmen/seleksi. Proses penentuan kelulusan sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. (Lihat lampiran 3: Surat edaran terlampir dan lampiran 2 :Rekapitulasi data,  angka 1 huruf c, angka 5 terlampir, )

Berdasarkan data tersebut, peneliti menyatakan bahwa model seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah lebih banyak didominasi oleh Kantor Kemenag Propinsi, sedangkan Kantor Kemenag Kabupaten perannya kurang optimal. Pengawas sekolah/madrasah atau ketua pokjawas tidak memiliki peran dalam proses seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah.

Seleksi/pengangkatan pengawas yang bersifat sentraalistik/stop down dapat diibaratkan paramida terbalik, yang diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 11: Model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah sentralistik/stopdown

 

Pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus hanya pengawas rumpun PAI yang ditugaskan di sekolah umum (SD,SMP,SMU,SMK) dan pengawas rumpun PAI yang ditugaskan di madrasah (MI,MTS,MA). Pengangkatan pengawas yang hanya rumpun PAI di sekolah umum dan madrasah hanya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada guru mata pelajaran PAI. Profesi Monolistik. Pengangkatan pengawas di Kantor Kemenag Kudus adalah profesi monolistik yaitu Kantor Kemenag Kudus hanya mengangkat personil pengawas mata pelajaran PAI di sekolah dan PAI di madrasah, sehingga guru  mata pelajaran non PAI di madrasah belum ada  yang membina dalam pengembangan karirnya. Dilihat dari aspek  keperluan, maka pengangkatan pengawas non PAI sangat mendesak untuk dilakukan, agar guru mata pelajaran non PAI itu memiliki kejelasan kemana dan kepada siapa tempat meminta saran dan perlindungan jika sewaktu-waktu memiliki problem akademik dan profesi. (Hasil wawancara dengan kepala kantor kemenag, kasi mapenda dan ketua pokjawas, lihat lampiran 2,nomor 01, huruf a, angka 2,nomor 01  huruf c,angka 7, nomor 01  huruf d, angka 3 dalam rekapitulasi data penelitian, terlampir).

Kemenag Propinsi dalam wawancara tanggal 10 desember 2010 menyatakan tentang mengapa Kemenag hanya mengangkat pengawas PAI, karena selama ini belum ada aturan yang membolehkan Kemenag mengangkat pengawas non PAI. Aturan yang selama ini digunakan, Kemenag hanya memiliki wewenang mengangkat pengawas PAI, sedangkan pengawas non PAI menjado kewenangan kementerian pendidikan nasional. (lihat lampiran dalam transkrip wawancara dengan kemenag propinsi).

Secara empirik, model pengangkatan pengawas hanya pengawas monolistik yaitu hanya pengaws PAI di sekolah dan madrasah. Model pengangkatan pengawas monolistik dapat diilustrasikan dalam bagan  sebagai berikut:

 
   

 

 

 

 Bagan 12: Ppengangkatan pengawas Monolistik di Kantor Kemenag Kudus

Persyaratan dalam seleksi pengangkatan pengawas di Kantor Kemenag bersifat formalistik, yaitu hanya didasarkan dari peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 381 Tahun 1999 yaitu :

Pertama, Syarat Umum

  • Memiliki spisifikasi pendidikan sesuai waktu diangkat menjadi guru
  • Memiliki pengalaman sebagai guru agama sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun
  • Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dalam bidang pengawasan tertentu yang dibuktikan dengan STTPL
  • Memiliki nilai DP3 sekurang-kurangnya nilai baik dalam waktu dua tahun terakhir
  • Usia setinggi-tinginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas pensiun jabatan pengawas pendidikan

Kedua, Syarat Khusus

  • Pengawas rumpun PAI yang bertugas di TK, RA, BA, SD, SDLB, MI dan madrasah diniyah harus memenuhi syarat (1) pendidikan serendah-rendahnya diploma II yang sesuai (2) serendah-rendahnya sebagai guru madya atau piñata muda (3) berpengalaman sebagai guru di RA, TK, BA, SD, SDLB, MI dan madin
  • Pengawas rumpun PAI di SLTP, SMU/SMK, MTS, MA harus memenuhi persyaratan (1) pendidikan serendah-rendahanya sarjana atau yang sederajat (2) serendah-rendahnya sebagai guru dewasa (3) memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran yang sesuai.
  • Syarat adminsitratif seperti, DP3, Surat keputusan pengangkatan CPNS, PNS dan jabatan fungsional guru, kemudian syarat lainnya seperti pernah sebagai guru selama 6 tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) H. Supa’at, S.Ag pada tanggal 1 dan 12 Oktober 2009 dan 5 Januari 2010 diperoleh data bahwa  seleksi pengangkatan Pengawas sekolah/madrasah  di kantor kementerian agama Kabupaten Kudus hanya menggunakan dasar yuridis yang berasal dari Kementerian Agama yaitu lebih didasarkan kepada KMA nomor 381 tahun 1999, sehingga sistem seleksi Pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kudus masih kurang ideal/pas, oleh sebab itu proses pengangkatan pengawas perlu ada penyempurnaan atau penambahan agar terwujud kualitas pengawas sekolah/madrasah yang ideal. H. Supa’at, S.Ag Ketua Pokjawas Kudus menuturkan;

 “menurut pendapat saya, tetapi ini pendapat saya lho…. bahwa proses pengangkatan pengawas di Depag sudah sesuai dengan KMA nomor 381 tahun 1999, tetapi menurut saya jika hanya memperhatikan seperti dalam KMA saja kok rasanya masih kurang ideal. Maka menurut pendapat saya perlu ada penambahan atau pengembangan yaitu pengawas yang diangkat harus terlebih dahulu pernah menjadi kepala sekolah dan juga pernah menjadi guru teladan. Hal ini penting agar para pengawas memiliki kemampuan dan kesiapan mental yang baik” (Lihat Lampiran I1: Rekapitulasi data penelitian nomor 01, huruf d, angka (1& 2) terlampir).

 

 Guru yang mengikuti seleksi pengangkatan pengawas dan dinyatakan lulus dalam seleksi pengangkatan pengawas belum tentu diangkat secara otomatis sebagai pengawas sekolah/madrasah. Dengan demikian, dapat dikatakan kelulusannya bersifat alternatif. (Hasil wawancara dengan kepala kantor kemenag, lihat lampiran 2, angka 01, huruf a, point (5), dalam rekapitulasi data penelitian, terlampir)

Dalam wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag diperoleh data, bahwa guru yang ikut seleksi pengangkatan pengawas belum tentu dapat diangkat menjadi pengawas, ada yang diangkat 3 bulan setelah mereka lulus, ada juga diangkat setelah 6 bulan, bahkan ada yang tidak bisa diangkat menjadi pengawas selamanya. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa sertifikat lulus pengawas itu hanyalah surat atau identitas formal yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan layak diangkat sebagai pengawas. Dalam wawancaranya, tanggal 4 Mei 2010, Drs. H. Dahwan Hadi, MSI selaku kepala kantor kemenag menuturkan;

“ hasil seleksi pengangkatan pengawas di kantor kemenag itu tidak secara otomatis dapat diangkat sebagai pengawas. Karena sertifikat lulus seleksi pengangkatan itu ibarat seperti ijazah sekolah. Orang yang punya ijazah tidak otomatis diangkat dalam pekerjaannya.” (lihat lampiran 02, nomor 01, huruf a, angka 5, terlampir).

 

Realitas pengangkatan yang dilakukan di Kantor Kemenag Kudus kurang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Model pengangkatan ini tidak akan dapat menjawab kebutuhan yang ada dilingkungan Kantor Kemenag Kudus. Implikasi dari model pengangkatan yang selama ini dilakukan seringkali melahirkan profil pengawas yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengelola lembaga pendidikan. Akibatnya hanya melahirkan citra pengawas yang kurang ideal dimata para guru dan kepala sekolah/madrasah.

 4.2 Realitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Diklat pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus bersifat birokrasi formalistik yaitu diklat terhadap pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus  dilakukan melalui forum-forum rapat formal seperti Rakorwas, Radintap dan Rakorgab. Diklat seperti ini akan sulit mewujudkan kualitas pengawas yang sesuai harapan. Dilihat dari segi waktu, forum-forum rapat maksimal 1-3 jam, dengan demikian durasi waktu tersebut akan sulit memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengawas. Dilihat dari segi materi, forum forum rapat juga akan membahas berbagai persoalan dan kebijakan yang belum tentu berkaitan lanagsung dengan kemampuan dan ketrampilan pengawasan. Dilihat dari metodenya, forum forum rapat tersebut menggunakan metode satu arah, peserta lebih banyak mendengarkan, jika ada forum tanya jawab, waktunya dan materinya tidak memadahi untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengawasan.

Selain birokrasi formalistik, juga ada diklat insidental formalistik yaitu  diklat terhadap pengawas dilakukan melalui diklat ditempat kerja (DDTK) yang perencanaan waktunya tidak dapat dipastikan. Hal ini disebabkan kewenangan DDTK atau diklat di bawah kewenangan kantor balai diklat propinsi jawa tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tanggal 18 Maret 2010 diperoleh data bahwa pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus dilakukan secara formal ceremonial, karena dilakukan bersamaan dengan rapat kordinasi yang dilakukan dalam lingkup Kantor Kemenag Kudus yaitu melalui rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas), Rapat Dinas Tetap (Radintap), dan Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab). Pembinaan dilakukan secara face to face jika dianggap ada persoalan secara pribadi yang menyangkut kelembagaan. Pembinaan juga dilakukan dengan cara kunjungan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang ada di satuan pendidikan misalnya pada saat ujian nasional, ujian sekolah atau akreditasi. (Rekapitulasi hasil penelitian nomor 02, huruf a, angka 1, 3-6, terlampir).

Pendidikan dan pelatihan terhadap pengawas diharapkan melahirkan kualitas pengawas sekolah/madrasah dalam melakukan pembinaan kepada para guru dan pimpinan sekolah/madrasah. Pembinaan terhadap pengawas dilakukan dengan cara yang bervariasi, jika pembinaan menyangkut persoalan kebijakan dan bersifat umum, maka pembinaan dilakukan secara kolektif melalui rapat-rapat yang sudah berjalan secara rutin, tetapi jika ada persoalan pribadi masing-maisng pengawas, pembinaan dilakukan secara individual, hal ini dilakukan untuk menjaga prestise dan menjaga perasaan Pengawas sekolah/madrasah. Dalam pandangan kepala Kantor Kemenag, pengawas itu adalah orang dewasa yang selalu diposisikan secara proporsional dan tetap menggunakan cara-cara yang lebih menghargai pengawas.

Drs. H. Dahwan Hadi, MSI selaku kepala kantor kementerian agama kabupaten Kudus dalam wawancara tanggal 1 april 2010 menuturkan

“ … ya kalau dicarai istilahnya mungkin jenengan yang memberi nama setelah desertasi jenengan selesai. Tugas jenengan kan, mestinya menemukan model berdasarkan informasi yang kami berikan. Begini pembinaan yang kami lakukan dengan cara formal, yaitu melalui forum-forum rapat pengawas yang sudah rutin berjalan dikantor kami. Pembinaan bersifat individual jika menyangkut masalah pribadi pengawas. Hal ini kami lakukan berdasarkan anggapan atau asumsi bahwa pengawas inikan bukan anak kecil, bukan anak saya, bahkan bukan bawahan langung saya , karena mereka ini memiliki jabatan fungsional, hanya karena saya pimpinan kantor maka secara administratif menjadi binaan saya, sehingga tidak bisa dengan cara-cara yang asal membina seenaknya sendiri. Pembinaan lainnya dilakukan melalui DDTK yang sifatnya insidental/belum tentu ada setiap tahun” (Lihat lampiran 02, nomor 01, huruf a, angka 6, terlampir).

 

Diklat terhadap pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag hanya bersifat formal birokratis, yaitu model diklat yang hanya dilakukan melalui forum-forum rapat resmi yang dilakukan secara rutin yang terdiri dari Rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas), Rapat Dinas Tetap (Radintap) dan Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab).

Secara insedental, diklat dilakukan melalui Diklat di tempat kerja (DDTK) yang  waktunya hanya bersifat insidental. Model diklat secara empirik dapat diilustrasikan dengan bagan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 13: Model Diklat formal insidental yang dilakukan Kantor Kemenag Kudus

 

Realitas pendidikan dana pelatihan (Diklat) seperti yang selama kini dilakukan kurang memiliki relevansi dengan kompetensi yang dimiliki Pengawas sekolah/madrasah. Artinya materi diklat belum mampu mengoptimalkan atau merubah kemampuan, pemahaman dna ketrampilan Pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai elemen yang memiliki jabatan fungsional atau jabatan profesi.

4.3  Realitas Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah dilakukan dengan cara penilaian formal birokrasi, yaitu proses evaluasi/penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kudus  yang dilakukan    dengan  cara  melalui Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3). Evaluasi/penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus  hanya dilakukan dengan satu cara yaitu DP3. Penilaian seperti ini sangat formal dan kurang memberi makna secara utuh mengenai kinerja yang dilakukan pengawas sekolah/madrasah.  Hal ini disebabkan karena dalam memberikan nilai ataau skor dalam DP3 tidak diawali dengan instrumen penilaian yang jelas, sehingga dalam memberi nilai prestasi pegawai berdasarakan ”feeling manajerial”.

Berdasarkan hasil wawancara  dengan Kepala Kantor dan Kasubag TU Kementerian Agama Kudus tanggal 18 Maret dan 5 Mei  2010, diperoleh hasil bahwa penilaian kinerja terhadap pengawas sekolah/madrasah selama ini dilakukan melalui DP3. Untuk menambah informasi yang lengkap, cermat dan utuh perlu dilakukan cara penilaian selain DP3. (Rekapitulasi data penelitian nomor 03, huruf a dan c, angka 1, terlampir)

Drs. H. Dahwan Hadi, M.SI selaku Kepala Kantor Kemenag Kudus dalam wawancara tanggal 23 Maret 2010 menuturkan bahwa

“ memang penilaian kinerja terhadap pengawas di kantor kami hanya menggunakan DP3 saja, tetapi untuk perbaikan atau pengembangan kinerja pengawas di masa yang akan datang, nampaknya perlu dipikirkan melakukan penilaian dengan cara lain selain DP3. Sebenarnya masih banyak cara penilian itu, misalnya dengan cara penilaiana administratif, yaitu menilai kualitas laporan tahunan, penilaian dengan cek list, dengan portofolio dan masih banyak lagi yang lain…”.

 

Mengenai DP3, Drs. H. Hahwan Hadi Kepala Kantor Kemenag dalam wawancara tanggal 23 maret 2010 menuturkan bahwa

“ sebenanrnya DP3 itu merupakan penilaian yang lebih bersifat formalitas, karena kami kesulitan  kalau ingin memberi nilai yang rendah, bahkan jika ada DP3 turun dari tahun lalu juga ada kesan yang tidak baik kepada kami. Maka jika ada cara penilaian dengan cara lain justru sangat baik.

 

Sedangkan  Dra. H. Fahriyah  Kasi Mapenda dalam wawancara tanggal 02 nopember 2009 menuturkan

“ sebenarnya dalam diktum atau aspek penilaian DP3 sudah mencakup banyak hal, seperti kesetiaan, tanggung jawab, prestasi dan lain sebagainya, tetapi cara untuk mengetahui aspek yang dinilai itu masih kesulitan, oleh sebab itu kalau dimungkinkan memang perlu ada cara lain selain DP3 untuk mengetahui kinerja Pengawas sekolah/madrasah.

 

 
   

 

 

 

 

 

Bagan 14: Model penilaian  formal birokratis yang dilakukan di kantor kemenag Kudus

 

Model penilaian kinerja yang selama ini dilakukan Kantor Kemenag Kudus belum mampu menghasilkan gamabaran secara utuh tentang kualitas kinerja pengawas sekolah/madrasah. Karena model penilainnya hanya satu cara yang bersifat formal birokrasi.

Jika model ini dilakukan secara terus menerus maka citra atau kharisma pengawas semakin rendah dan posisi pengawas sekolah/madrasah dalam sistem pengelolaan lembaga pendidikan  tidak menjadi posisi penting, atau selalu di anak tirikan.

4.4 Model Integratif Pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah di Kantor Kemenag Kudus

Model realitas pembinaan yang dilakukan di Kantor Kemenag Kudus dapat diilustrasikan melalui bagan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 15: Model integrasi tentang pembinaan Pengawas sekolah/madrasah yang dilaksanakan di Kantor Kemenag Kudus

4.5 Validasi Model Pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah

Berdasarkan data  yangt diperoleh peneliti dari lapangan, dijadikan bahan untuk mengembangkan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kantor Kemenag Kudus.

Validasi dilakukan melalui Forum Discution Group (FGD) yang dilakukan dengan elemen Kantor Kemenang Kudus, pengawas, dan pengelola madrasah. FGD dilakukan pada tanggal 1 juni 2010. Berdasarkan FGD diperoleh hasil tentang pengembangan model pembinaan pengawas sekolah/madrasah  di Kantor Kementerian Agama Kudus sebagai berikut:

  • Bahwa pengembangan model seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah perlu dilakukan dengan cara bottom up yaitu dengan cara melibatkan berbagai elemen yang terkait untuk merumuskan atau menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan proses seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah. Setidaknya ketua pokjawas dan pengawas dilibatkan dalam hal proses penjaringan jumlah pengawas yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan atau di sekolah. Pengawas dan ketua pokjawas selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses seleksi atau rekrutmen pengawas di lingkungan Kantor Kemenag Kudus.
  • Persyaratan mengikuti seleksi pengangkatan pengawas, tidak cukup hanya berdasarkan KMA Nomor 381 Tahun 1999 melainkan perlu ada tambahaan syarat lokal, seperti berpengalaman sebagai kepala sekolah, aktif di dalam organisasi profesi, dan organisasi sosial kemasyarakatan, memiliki karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.
  • Sifat kelulusan harus mengikat, artinya guru yang lulus dalam seleksi pengawas harus diangkat sesuai dengan kebutuhan. Karena proses kelulusan mestinya sudah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, oleh sebab itu setiap guru yang dinyatakan lulus seleksi pengawas, harus secara otomatis harus diangkat sebagai pengawas.
  • Pengawas yang diangkat tidak hanya pengawas rumpun PAI di sekolah dan PAI di Madrasah, melainkan juga harus mengangkat pengawas rumpun non PAI di madrasah dan pengawas khusus madin. Karena dilihat dari tugas pokok fungsinya kemenag, maka kemenag harus memiliki pengawas rumpun non PAI yang ada di madrasah dan pengawas khusus madin.
  • Diklat yang dilaksanakan di Kantor Kemenag tidak cukup hanya melalui forum forum formal rapat, tetapi perlu ada model diklat formal prajabatan, diklat formal rutinitas dan diklat informal areal.
  • sistem penilaian yang selama ini dilakukan dengan cara DP3, sudah saatnya dikembangkan dan disempurnakan. Sistem penilaian perlu dilakukan dengan cara lain seperti penilaian kualitas produk laporan rutin, ceklis dan portofolio. Hal ini dilakukan agar dapat terwujud kualifikasi pengawas yang ideal.
  • Elemen yang memiliki kewenangan untuk menilai kinerja pengawas tidak cukup hanya Kepala Kantor Kemenag, melainkan harus ditembah elemen lain yang memiliki relevansi secara proporsional. Elemen yang perlu dilibatakan dalam penilaian kinerja pengawas antara lain; kasi mapenda, kasi pekapontren, ketua pokjawas, teman sejawat, dan kepala madrasah.
  • Perlu ada  rasio pengawasan yaitu ada penyesuaian antara jumlah pengawas dengan lokasi pengawasan atau binaan. Realitas rasio pengawasan di Kudus terlalu besar. Rata-rata 1: 45 artinya satu pengawas memiliki tugas pengawasan sekitar 45 sekolahan. Jika pengawasan dilihat dari jumlah guru, maka rasio pengawasnnya sangat besar. Oleh sebab itu rasio pengawasan perlu disempurnakan menjadi 1:12/15 sekolahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 

 

 

Bab lima ini berisi deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari peneliti. Sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan, maka hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini meliputi tentang (a) hasil penelitian  dan pembahasan tentang pengembangan model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah (b) hasil dan pembahasan tentang pengembangan model pendidikan dan pelatihan pengawas sekolah/madrasah (c) hasil dan pembahasan tentang pengembangan model evaluasi/ penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah. (d) hasil dan pembahasan model pembinaan pengawas sekolah di kantor kemenag Kudus.

5.1 Pengembangan Model Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah

(1) Asumsi

Berdasarkan ketentuan normatif peraturan yang berlaku dalam Keputusan Menteri  Agama (KMA) nomor 381 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 12 tahun 2007 dapat dikatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah memiliki berbagai kompetensi dan tupoksi yang sangat menentukan/dominan dalam mewujudkan kualitas pendidikan, oleh karena itu peengawas sekolah perlu memperoleh perhatian secara serius dari semua pihak agar kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan pengawasan dapat dioptimalkan.

Proses peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan perlu dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara dilakukan melalui pembenahan model seleksi/pengangkatan kedalam jabatan fungsional pengawas sekolah.

Era demokratisasi mengharuskan adanya keterbukaan/transparansi dalam proses yang dilakukan secara tepat dan prosedural yaitu dengan cara melibatkan secara proporsional elemen elemen yang terkait dalam proses pengangkatan, hal ini dapat di prediksikan akan mampu melahirkan personil yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan di lapangan.

Manajemen sumber daya manusia akan lebih berjalan secara efektif dan efisien jika masing masing elemen berjalan secara fungsional, artinya setiap job atau struktur memiliki peran yang berjalan secara optimal, oleh sebab itu pengangkatan pengawas sekolah/madrasah  yang merupakan bagian dari manajemen perlu mengfungsikan berbagai elemen yang terkait dengan pengangkatan pengawas sekolah. Dengan melibatkan atau mengfungsikan berbagai elemen tersebut secara psikologi akan dapat meningkatkan motivasi kerja bagi masing masing elemen dalam menjalankan tupoksinya.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag Kudus dikembangkan menjadi model yang lebih transparan, kolaboratif dengan cara melibatakans ecara proporsional masing masing elemen yang terkait/relevan dengan proses seleksi/pengangkatan pengawa sekolah/madrasah.

(2)  Proses Pelaksanaan Model Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah

Pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kudus adalah proses pengangkatan seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional baru sebagai pengawas sekolah/madrasah. R. Wayne Mondy (2008: 56) dalam buku “Manajemen Sumber Daya Manusia“ edisi kesepuluh jilid 1 mendefinisikan bahwa rekrutmen adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang sesuai kebutuhan dan dilakukan dengan persyaratan yang layak menurut kalayakan organisasi atau lembaga dengan target meningkatkan kinerja.

 Tony Bush (2006: 73-74) dalam buku “Theories of Educational Leardership and Management”, menjelaskan bahwa mutu atau kualitas akan dapat dicapai jika dilakukan dengan  sinergis dan kontekstualis. Sinergis adalah elemen yang memiliki fungsi saling memberi kontribusi atau peran secara proporsional. Kontekstualis adalah tehnik atau cara yang dilakukan tidak hanya didasarkan secara formal/teoritis melainkan lebih didasarkan atas relevansi antara obyek dengan realitas .

 Pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus perlu dikembangkan menjadi pengangkatan pengawas yang bottom Up yaitu sebelum Kantor Kemenag menentukan quota pengawas yang dibutuhkan, maka perlu ada keterlibatan dari berbagai pihak terutama, kasi mapenda, ketua pokjawas, dan pengawas sekolah/madrasah untuk merencanakan dan menentukan segala hal yang menyangkut proses seleksi pengangkatan pengawas, misalnya tentang persyaratan yang harus dipenuhi, sosok atau profil guru yang layak diusulkan dan jumlah pengawas yang dibutuhkan.

Model pengangkatan pengawas perlu dikembangkan dengan cara diawali dengan proses yang melibatkan berbagai elemen yang memiliki wewenang atau tupoksi yang sesuai dengan pengawas sekolah/madrasah. Elemen yang perlu dilibatkana dalam proses seleksi pengangkatan pengawas adalah Kasi Mapenda, ketua Pokjawas, Pengawas dan kepala madrasah.

Sebagai ketua Pokjawas, H. Supa’at memiliki harapan bahwa proses seleksi/pengangkatan  pengawas perlu melibatkan pengawas secara proporsional minimal dalam perencanaan. Berdasarkan wawancara tanggal  12 oktober 2009, H. Supaat, S.Ag menuturkan sebagai berikut:

“ begini mas, seleksi itukan suatu tahapan mulai dari input, proses dan hasil. Tahapan itu perlu ada perbaikan atau penyempurnaan. Misalnya tadi, inputnya atau syaratnya jangan hanya mengacu KMA saja, tetapi perlu ada tambahan-tambahan seperti yang saya sebutkan tadi. Terus dalam seleksi harus ada juga penyempurnaan, misalnya ketua pokjawas atau para pengawas dilibatkan minimal diajak bicara dalam menentukan perencanaan, sehingga kami bisa rembugan atau bisa kami rapatkan dengan bapak-bapak pengawas lainnya agar terwujud pengawas yang berkualitas. Idealnya, kami dari pengawas dimintai data mentah tentang pengawas, selanjutnya data tersebut kami konsultasikan dengan pimpinan. Koordinasi seperti ini peru dilakukan sebelum seleksi pengawas. Tentang seleksi barangkali tidak cukup hanya tertulis dan wawancara, tetapi perlu ada tes lainnya yang diharapkan dapat melahirkan pengawas yang benar-benar ideal dalama artian mampu melakukan bimbingan dan pembinaan yang baik kepada para guru dan juga kepala sekolah”. (Rekapitulasi data penelitian nomor 01, huruf d, angka (1-8),  terlampir).

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi mapenda tanggal 29 Agustus, 5 Oktober 2009 dan 10 Mei 2010, diperoleh data bahwa  agar proses seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kudus menghasilkan pengawas yang berkualitas maka elemen lain seperti ketua pokjawas harus dilibatkan dalam hal jatah kebutuhan dan nama-nama calon yang layak diusulkan mengikuti proses seleksi/pengangkatan. Elemen lain seperti LPMP atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam hal rekrutmen/seleksi pengawas selain LPMP jika ada perlu dilibatkan dalam proses seleksi. (Rakapitulasi data penelitian nomor 01, huruf c,angka 4 dan 5, terlampir).

Dra. Fahriyah selaku Kasi Mapenda dalam wawancara tanggal 29 agustus 2009 menyatakan;

“ Saya sebagai kasi mapenda tidak pernah terlibat dalam proses rekrutmen/seleksi Pengawas sekolah/madrasah, saya hanya terlibat secara administratif  ya seperti menerima surat dan kemudian melakukan kordinasi dengan pihak lain. Keterlibatan dalam TIM wawancara, terlibat dalam penyusunan soal atau dimintai masukan sebelum penentuan akhir juga tidak pernah”.

 

Hasil wawancara dengan ketua Pokjawas tanggal  1 dan 12 Desember 2009 dan 5 Januari 2010 diperoleh data bahwa  Pokjawas tidak pernah dilibatkan karena belum ada aturan yang menjelaskan tentang keterlibatan pokjawas dalam proses rekrutken/seleksi pengawas sekolah/madrasah. Sebagai ketua Pokjawas mengharapkan seharusnya proses rekrutmen /seleksi pengawas perlu dilakukan perbaikan mulai dari input, proses dan hasil. Pokjawas sebaiknya dilibatkan dalam menjaring input yang dianggap layak untuk diusulkan mengikuti proses rekrutmrn/seleksi pengawas sekolah/madrasah. ( Rekapitulasi data penelitian nomor 01 huruf d, angka 5&7, terlampir).

  1. Supa’at, S.Ag selaku ketua pokjawas dalam wawancara tanggal 12 oktober 2009 menyatakan;

“ saya sebagai ketua pokjawas tidak pernah dilibatkan dalam proses rekrutmen/seleksi pengawas, karena secara formal memang aturannya belum memunginkan, tetapi jika untuk perbaikan kedepan idealnya memang pokjawas harus dilibatkan”

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas sekolah/madrasah tanggal 2 Desember 2009, 2 Pebruari, 21 April, 12 , 14 , 19 & 20 Mei 2010, diperoleh data bahwa proses seleksi/pengangkatan  pengawas/madrasah sebaiknya melibatkan atau meminta informasi dari bawah khususnya tentang kebutuhan personil yang diperlukan misalnya bertanya kepada guru/kepala sekolah, pengawas dan ketua pokjawas. pengawas sekolah/madrasah di kantor Kementerian Agama Kudus sebaiknya dilibatkan dalam proses  diskusi untuk menemukan atau mencari kebutuhan dan profil guru yang layak diusulkan mengikuti proses seleksi pengawas sekolah/madrasah. (Rekapitulasi data penelitian nomor 01, huruf e, angka 4, 5, terlampir).

Drs. HM. Subhan, M.PdI selaku pengawas SMP/SMA dalam wawancara tanggal 2 pebruari 2010 menyatakan;

“ selama saya menjadi pengawas, saya tidak pernah dilibatkan dalam rekrutmen/seleksi pengawas, karena saya bukan pejabat, tetapi kalau tujuannya untuk perbaikan dimasa mendatang, lebih baik pengaws itu memang perlu dilibatkan dalam proses rekrutmen/seleksi. Bentuk keterlibatannya ya, minimal pengaws memiliki kesempatan untuk membahasa secara internal bersama ketuan pokjawas tenetang kebutuhan pengawas, kemudian hasil rapat pokjawas itu dirapatkan ditingkat yang lebih tinggi dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian nanti muncul pengawas yang sesuai dengan harapan. Karena pengawas yang lebih mengetahui berbagai persoalan dilapangan terkait dengan masalah kepengawasan”

 

Berdasarkan data dari lapangan, peneliti menyatakan bahwa pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus harus  bottom up, yaitu suatau proses yang ddilakukan dengan cara melibatkan atau mengikut sertakan elemen-elemen lain seperti kasi mapenda, kasi pekapontren, ketua pokjawas, pengawas dan kepala madrasah untuk diajak berdiskusi untuk menemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan proses seleksi pengangkatan pengawas sekolah/madrasah.

Pengembangan model secara bottom up ini juga dibenarkan oleh Kemenag Propinsi, karena dengan pengembangan dengan cara bottom up ini akan dapat melahirkan kualitas pengawass yang sesuai dengan harapan.

Sugiyanto selaku analis kepegawaian muda kemenag propinsi dalam wawancara tanggal 10 desember 2010 menuturkan;

 “….ya malah bagus,  berarti  ada kompetisi, selama ada yang dikompetisikan, jika kemenag kabupaten melakukan proses secara transparan dengan cara melibatkan berbagai pihak ya malah bagus. kalau prose situ sebelum diusulkan ke kami (kantor kemenag propinsi) saya kira tidak ada masalah, ya malah bagus dengan harapan akan dapat ditemukan profil pengawas yang ideal. Soal cara terserah kemenag kabupaten, tetapi selama proses itu sebelum diusulkan ke kemenag propinsi. Jadi saya menerima matang”.

 

Model pengangkatan pengawas yang bottom up ini berimplikasi kepada peran Kantor Kemenag yang tidak lagi pasif, melainkan  bersifat kolaboratif, karena berupaya menjadi inisiator  mengajak berbagai elemen untuk membahas tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah. Keputusan tentang pengusulan guru yang mengikuti seleksi pengangkatan pengawas diambil berdasarakan pertimbanagana dari berbagai elemen  dengan harapan dapat melahirkan sososk pengawas yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya pengawas mata pelajaran apa yang sangat mendesak untuk diusulkan, berapa jumlah yang dibutuhkan, daerah mana yang mendesak untuk ditambah personil pengawas berikut kreteria yang tepat dan sesuai dengan rencana lokasi atau obyek yang akan menjadi obyek pengawasan.

Bentuk kolarobatif dapat dilakukan dengan beberapa tiga cara, akademik/ilmiah, pertimbangan dan konsensus.

Kolaboratif dengan cara akademik adalah Kantor Kemanag membentuk tim yang mewakili dari berbagai unsur untuk melakukan kajian atau penelitian sebelum memutuskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengusulan nama nama guru yang mengikuti seleksi pengangkatan pengawas.

Kolaboratif pertimbangan adalah kantor kemenag mengundang sebagian pihak pihak yang dianggap mewakili keseluruhan elemen yang  berkaitan dengan proses seleksi/pengangkatan pengawas.

Kolaboratif konsensus adalah Kantor Kemenag mengundang keseluruhan elemen secara keseluruhan para pimpinan Kantor Kemenag, seluruh pengawas dan kepala sekolah  untuk diajak musyawarah tentang persoalan seleksi pengangkatan pengawas sekolah/madrasah.

Kebutuhan untuk mengangkat pengawas dijaring melalui pendapat dari pengawas dan guru atau kepala madrasah, sehingga hasil pengangkatan pengawas benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran kolaboratif dalam pengangkatan bottom up dapat diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 16: Peran Kolaboratif dalam pengangkatan pengawas sekolah/madrasah secara Bottom Up di Kantor Kemenag Kudus

 

  1. Wayne Mondy (2008: 98-100) memiliki istilah dalam rekrutmen adalah employee refereals atau biasa disebut referensi dari karyawan lain. Proses rekrutmen/seleksi memerlukan pendapat dari sesama karyawan atau orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk dijadikan referensi dalam proses rekrutmen/seleksi karyawan. Dalam rekrutmen/seleksi pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kudus perlu meminta referensi sesama pegawai dalam hal ini adalah elemen yang dianggap memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen/seleksi pengawas sekolah/madrasah. Artinya rekrutmen/seleksi pegawai perlu dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai elemen yang terkait, agar melahirkan hasil yang optimal.

 Pengangkataan pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus perlu dikembangkan dengan persyartatan lokalistik yaitu perlu ada tambahan persyaratan yang ditentukan bagi guru yang akan mengikuti seleksi pengangkatan pengawas sekolah/madrasah. Artinya, persyaratan dalam mengikuti seleksi pengangkatan pengawas, tidak cukup hanya mengacu kepada peraturan formal dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 381 Tahun 1999 tetapi perlu ada persyaratan tambahan, agar profil pengaws yang diangkat sesuai harapan.

Persyaratan lokalistik ini didasarkan beberapa  pertimbangan antara lain:

  • Kudus adalah dikenal dengan sebutan kota moderen relegius, dimana seluruh pimpinan diharapkan memiliki pengetahuan dan kemamupuan keagamaan yang inklusif bukan pemahamana keagamaan yang ekslusif.
  • Mayoritas sekolah atau lembaga pendidikan di Kudus memiliki kultur pesantren di bawah kendali kiai/tokoh agama, sehingga Pengawas sekolah/madrasah tidak cukup memiliki pemahaman tentang pelajaran umum melainkan harus memahami karakteristik pesantren.
  • Implikasi dari karakteristik pesantren yang dimiliki mayoritas sekolah, mengakibatkan kuatnya budaya atau kultur ketokohan, sehingga pengawas sekolah/madrasah di Kudus harus memiliki ketokohan yang dapat diterima di kalangan sekolah.
  • Dilihat dari tipologi keberagamaan, masyarakat kudus memiliki dua tipologi yaitu tipologi religius industri dengan ciri utama disamping memiliki ikatan kuat terhadap nilai keagamaan juga memiliki karakter kemandirian (tidak mudah diberi komando) dan religius agraris dengan ciri utama disamping memiliki ikatan kuat terhadap nilai keagaman mereka memiliki jiwa homogenitas tinggi yaitu tidak gampang menerima perubahan atau cenderung menerima budaya yang lama. Sekolah yang masuk kategori kultur religius industri adalah sekolah yang ada di wilayah kecamatan Kota, kecamatan Jati, kecamatan Gebog dan sebagian Kaliwungu. Sedangkan yang memiliki tipologi relegius agraris adalah sekolah yang berada di kecamatan Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae dan Dawe.

 Hasil wawancara kepada pengawas sekolah/madrasah tanggal 2 Desember 2009, 2 Pebruari, 21 April dan 12, 14, 19, 20 Mei 2010 diperoleh data bahwa pengawas sependapat dengan yang diusulkan ketua pokjawas dan pengawas memiliki harapan tambahan persyaratan proses seleksi pengangkatan pengawas sekolah/madrasah yang akan datang  diantaranya, memiliki pengalaman organisasi khusus misalnya organisasi dalam bidang pendidikan/pembelajaran, memiliki karya ilmiah yang pernah dipublikasikan. Alasan pengawas sekolah/madrasah memberikan tambahan persyaratan ini karena pengawas sekolah/madrasah memiliki peran sangat dominan untuk mewujudkan kualitas pendidikan. (Rekapitulasi data penelitian nomor 01, huruf e, angka 1, 2, 3, terlampir).

Dra. Siti Zumaroh, M.Pd selaku pengawas MTS/MA dalam wawancara tanggal 2 desember 2009 mengatakan:

 “ memang untuk pengembangan masa depan, menurut saya proses rekrutmen/seleksi masih perlu perbaikan khususnsya tentang persyaratan seseorang untuk menjadi pengawas. Kalau hanya mengacu kepada KMA nomor 381 tahun 1999 saja rasanya masih kurang. Perlu dikembangkan atau ditambah memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan, pernah mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran, memiliki pengalaman organisasi dalam pendidikan, bahkan bila perlu itu memiliki karya ilmiah yang pernah dipublikasikan. Mengapa ini diperlukan? Karena pengawas itu memiliki tugas yang berat lho pak, jika didasarkan PP nomor 19 tahun 2005, pengawas itu harus menguasai delapan standar. Apa mungkin delapan standar itu akan dilakukan oleh guru yang sembarangan. Pengawas juga diharapkan mampu memberi pembinaan kepada pengelola sekolah dan pembelajaran. Kasarnya pengawas itu idealnya memiliki kemampuan atau wawasan pendidikannya harus diatas kepala sekolah dan guru, maka pengawas itu ya harus  memiliki persyaratan yang detail.

 

Persyaratan lokalistik ini dapat dipaparkan melalui tabel sebagai berikut:

Syarat ditentukan Syarat yang dikembangkan
  1. bersifat formal administratif
  2. tidak mensyaratkan pengalaman sebagai kepala madrasah
  3. tidak ada peluang membuat syatay khusus/lokal
  1. bersifat kontekstual
  2. perlu menambah syarat berpengalaman sebagai kepala madrasah
  3. perlu ada tambahan syarat lokal seperti, aktif organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakat, memiliki karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.

 

Tabel  11: Persyaratan lokalistik dalam pengangkatan pengawas sekolah/madrasah di Kantot Kemenag Kudus

 

Kebutuhan pengawas di Kantor Kemenang Kudus tidak hanya dilihat dari kebutuhan guru PAI tetapi harus juga dilihat dari jumlah kebutuhan guru non  PAI  yang ada di madrasah, misalnya Guru IPA, MTK, IPS, BIologi, Fisika, Kimia, Kesenian, Olahraga di MTS dan MA. Berdasarkan fakta tersebut, maka pengangkatan pengawas di kantor kemenag juga harus mengangkat pengawas non PAI. Oleh sebab itu pengangkatan pengawas di Kantor Kemenag tidak cukup hanya pengawas PAI tetapi juga harus mengangkat pengawas non PAI atau  “profesi multistik”. Karena jumlah guru mata pelajaran non PAI lebih banyak dibanding jumlah Guru PAI di madrasah.

Kebutuhan Kantor Kemenag Kudus tidak hanya memerlukan pengawas non PAI di madrasah melainkan juga membutuhkan pengawas khusus yang membina atau mengawasi Madrasah Diniyah (madin), dengan demikian pengangkatan pengawas dikatakan sebagai “profesi non formal”. Jumlah madin di Kudus mencapai 238 madin dengan jumlah guru 2231. Jumlah madin dan guru ini belum ada pembinaan secara sistematis dari kantor kemenag khususnsya dalam pengawasan dan pembinaan proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil FGD kepada kepala madin dan pengawas sekolah/madrasah yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2009 tentang problematika pengelolaan madin diperoleh  data terkait dengan madin, antara  lain:

  • Madin memiliki problem mendasar berupa problem yang bersifat kultural yaitu masyarakat secara budaya masih menganggap bahwa madin sekedar pendidikan tambahan bukan pendidikan utama. Hal ini menyebabkan munculnya sikap dan perilaku masyarakat yang kurang optimal untuk memberikan dukungan pengembangan.
  • Kesadaran untuk memberi kontribusi atau membayar biaya pendidikan masih sangat rendah, tidak seperti kesadaran untuk mengeluarkan uang dalam pembiayaan les atau pendidikan formal.
  • Pembinaan yang diharapkan adalah pembinaan dari pengawas tentang ketertiban administrasi agar madin mampu sejajar dengan pendidikan formal agama yang lain seperti MI/MTS/MA.
  • Pengawas sekolah/madrasah diharapkan mengoptimalkan perjuangan agar ijazah madin dapat disetarakan dengan sekolah formal lainnya yaitu sederajat dengan MI/MTS/SMP/MA/SMU/SMK.
  • Intensitas kunjungan pengawas sekolah/madrasah perlu diintensifkan dengan cara ada jadual secara rutin setiap bulan, tri wulan atau semesteran.
  • Bagi guru madin perlu ada pelatihan secara intensif tentang pembelajaran dan manajerial madin seperti pelatihan KTSP dan aktif learning bagi madin.
  • Pengawas diharapkan mampu memperjuangkan agar madin ada sistem akreditasi seperti yang ada di sekolah formal seperti MI/SD/MTS/SMP/MA/SMU/SMK. (lihat lampiran:4, Draf Hasil FGD terlampir).

Personil pengawas yang diangkat dapat diilustrasikan dalam bagan  sebagai berikut:

 

 

 

 

Bagan 17: Personil pengawas multilistik di Kantor Kemenag Kudus

 

Proses seleksi/pengangkatan pengawas diharapkan mampu menghasilkan profil pengawas yang ideal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kudus pada tanggal, 18 dan 1 April 2010, diperoleh data bahwa profil pengawas yang yang diharapkan adalah pengawas yang memiliki keterampilan dalam memimpin, memiliki keterampilan melakukan komunikasi, memiliki keterampilan berfikir logis dan memahami teknologi khusunya teknologi pembelajaran. (Rekapitulasi data penelitian nomor 01, huruf a,angkat (3) terlampir).

Drs. H. Dahwan Hadi, MSi selaku kepala Kantor kementerian agama Kudus dalam wawancara tanggal 1 april 2010 menyatakan;

 “ kalau bicara profil pengawas harus mengacu kepada peraturan khusus tentang pengawas, khususnya PP nomor 19 tahun 2005 dan KMA nomor 381 tahun 1999, kalau itu dasarnya memang pengawas harus memiliki berbagai keterampilan seperti, terampil berfikir logis, terampil melakukan komunikasi dengan orang lain, memiliki keterampilan memimpin dan yang penting lagi memiliki keterampilan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran. Berbagai keterampilan ini penting, agar pengawas benar-benar mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Lebih detailnya nanti penjenangan bisa mengembangkan sendiri”.

 

Kasubag TU kantor Kementerian Agama Kudus memiliki harapan tentang profil pengawas yang ideal agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag TU tanggal 5 & 10 April 2010, bahwa kemampuan atau keterampilan  pengawas sekolah/madrasah harus sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), bila dijabarkan kemampuan atau keterampilan meliputi (a) keterampilan problem solving (b) memiliki kedisiplinan yang tinggi (c) memiliki keterampilan melakukan komunikasi (d)  memiliki keterampilan sebagaia mediator jika ada permasalahan (e) mampu bertindak sebagai fasilitator (f) memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam artian lebih berpengalaman dibanding kepala madrasah/sekolah. (g) selalu mengikuti perkembangan teknologi khususnya teknologi pendidikan. (Rekapitulasi data penelitian, nomor 01, huruf b, angka 5, terlampir).

Drs. H. Akhmad Mundakir, M.Si selaku kasubag TU dalama wawancara tanggal 10 mei 2010 menyatakan;

 “ kalau berbicara profil pengawas yang ideal memang sangat banyak indikatornya, apa lagi pengawas itu memiliki tugas yang berat khususnya pengawas madrasah yaitu harus mampu melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 yang disitu ada 8 standar pendidikan. Oleh sebab itu pengawas harus memiliki berbagai kemampuan dan keterampilan. Menurtu saya kemampuan dan keterampilan itu meliputi: kemampuan untuk bertindak disiplin, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan, kemampuan berkomunikasi (atau hubungan social), memiliki kemampuan sebagai mediator, fasilitator, memiliki kemampuan untuk memahami teknologi dan yang paling penting adalah memiliki wawasan yang sangat luas, artinya pengawas itu harus lebih cepat memiliki informasi dari pada kepala sekolah dan guru”.

 

Pandangan pengawas sekolah/madrasah terhadap profil atau kompetensi pengawas ada kesamaan dengan pandangan Kepala Kantor dan Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kudus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas sekolah/madrasah tanggal 2 Desember 2009, 2,21 April, 12,14,19 & 20 Mei 2010 diperoleh data bahwa profil atau kompetensi pengawas sekolah/madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kudus antara lain (a) memiliki keterampilan dasar tentang pengawasan (b) memiliki keterampilan berkomunikasi dengan orang lain (c) memiliki keterampilan dalam penguasaan literatur/buku khususnya buku-buku tentang pendidikan /pembelajaran (d) memiliki keterampilan berbahasa asing minimal kemampuan pasif (e) memiliki keterampilan menyelesaikan permasalahan (problem solving) (f) tidak gagap dalam hal teknologi (g) dan memiliki keterampilan kritis dan analisis. (Rekapitulasi data penelitian, nomor 01 huruf e,angka 6, terlampir).

  Pengumuman hasil seleksi /pengangkatan pengawas di Kantor Kemenag harus  bersifat mengikat yaitu guru yang dinyatakan lulus seleksi harus secara otomatis diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah. Karena  jumlah yang diluluskan seharusnya sudah harus berdasarkan kebutuhaan nyata di lapangan.  Jika proses pengusulan seleksi pengangkatan dilakukan secara bottom up dan peran kantor kemenag kolaboratif maka kelulusan akan bersisfat mengikat, selama proses penngkatan masih stopdown dan peran kantor kemenag pasif maka sifat kelulusan akan sulit dilakukan bersifat mengikat.

Berdasarkan data dari lapangan dapat dikatakan bahwa sistem rekrutmen/seleksi pengawas sekolah/madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus masih perlu disempurnakan baik dari sisi input, proses maupun hasil. Dilihat dari aspek input, dalam proses rekrutmen/seleksi belum dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai elemen yang terkait misalnya pengawas belum dilibatkan dalam menjaringan informasi kebutuhan/quota yang diperlukan. Ketua pokjawas yang memiliki kewenangan mengkordinir kerja pengawas belum pernah dilibatkan dalam proses rekrutmen/seleksi. Kasi mapenda unit yang memiliki kewenangan sebagai patner kerja pengawas juga tidak dilibatkan dalam proses seleksi/pengangkatan  pengawas sekolah/madrasah. Akibatnya proses seleksi/pengangkatan  pengawas kurang sesuai dengan harapan terutama dalam aspek kebutuhan dan profil pengawas yang diharapkan.

Dilihat dari aspek regulasi birokrasi, belum ada aturan yang mengatur tentang keterlibatan ketua pokjawas dalam proses seleksi/pengangkatan  pengawas. Oleh sebab itu perlu disusun aturan resmi yang membolehkan keterlibatan ketua pokjawas dan juga pengawas dalam proses rekrutmen/seleksi pengawas sekolah/madrasah. Kantor Kementerian Agama harus memiliki keberanian untuk menyusun aturan resmi secara birokrasi tentang bagaimana mekanisme keterlibatan dan batas kewenangan ketua pokjawas, pengawas dan juga kasi mapenda dalam proses seleksi pengangkatan pengawas sekolah/madrasah.

Berdasarkan temuan dari lapangan, aturan atau regulasi yang mengatur keterlibatan kasi mapenda, ketua pokjawas dan pengawas dalam seleksi/pengangkatan  pengawas belum diatur atau belum ada, oleh sebab itu perlu ada aturan atau regulasi yang mengatur keterlibatan elemen dalam proses seleksi/pengangkatan pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Aturan itu harus berfungsi sebagai aturan pendukung atau tambahan bukan aturan inti, aturan inti atau pokok tetap ada pada kewenangan kantor wilayah propinsi. Hal ini didasarkan asumsi bahwa kantor kementerian agama bersifat vertikal dalam artian ada keterkaitan secara langsung antara pusat, wilayah dan daerah.
  • Aturan yang disusun harus memiliki kekuatan birokrasi dalam artian disahkan oleh Kantor Kementerian Agama ditingkat Wilayah atau Pusat meskipun aturan tersebut bersifat lokal khusus untuk wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.
  • Aturan yang disusun lebih bersifat menjabarkan aturan yang bersifat nasional yaitu menjabarkan KMA Nomor 381 Tahun 1999. Artinya melengkapi peraturan yang dianggap masih perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan. Misalnya persyaratan untuk mengikuti rekrutmen/seleksi yang hanya mengatur tingkat pendidikan S1, tidak mengharuskan memiliki pengalaman pernah kepala sekolah.  Persyaratan itu hanya dijelaskan dalam surat edaran dari Kantor Kementerian Agama Propinsi pada saat menyampaikan edaran kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
  • Aturan atau regulasi yang disusun perlu mengatur keterlibatan elemen terkait seperti kasi mapenda, kasi pekapontren, ketua pokjawas dan pengawas dengan kewenangan secara proporsional. Keterlibatan masing-masing elemen itu pada tingkatan proses penjaringan awal, seperti proses menelusuri personil guru yang layak untuk diajukan mengikuti proses seleksi, keterlibatan dalam menentukan kebutuhan atau quota pengawas yang dibutuhkan.
  • Aturan atau regulasi yang mengatur tentang keterlibatan pihak ketiga dalam seleksi juga belum ada, oleh sebab itu aturan atau regulasi proses rekrutmen/seleksi perlu melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan profesional dalam bidang pengawasan, misalnya LPMP atau lembaga psikologi.

Berdasarkan data dari lapangan, peneliti berpendapat bahwa proses rekrutmen/seleksi pengawas sekolah/madrasah di lingkungan kantor kementerian agama kabupaten Kudus harus dengan cara, pertama, input yang direkrut/seleksi harus dari guru yang memiliki persyaratan tertetu yaitu (a) berkualifikasi magister (S2) (b) memiliki pengalaman sebagai guru minimal 6 (enam) tahun (c) memiliki pengalaman sebagai kepala madrasah (d) memiliki prestasi dalam bidang pendidikan/pembelajaran (e) memiliki karya ilmiah/buku ajar (f) memiliki pengalaman mengikuti pelatihan tentang pembelajaran (g) aktif dalam organisasi pendidikan.

Proses rekrutmen/seleksi perlu dilakukan secara otonom dan transparan. Otonom adalah pengawas atau pokjaws lebih dilibatkan dalam melakukan kajian untuk menjaring calon yang layak diajukan mengikuti tes rekrutmen/seleksi sampai melahirkan jatah atau quota pengawas yang dibutuhkan. Proses rekrutmen/seleksi dibahasa dalam rapat-rapat yang dilakukan pengawas sekolah/madrasah.

Sedangkan transparan adalah dalam proses rekrutmen/seleksi pengawas melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam proses rekrutmen/seleksi pengawas. Dalam proses rekrutmen/seleksi pengawas tidak hanya dilakukan dengan cara ujian tertulis, tetapi juga ada jenis tes lain yang dianggap lebih mampu menemukan kualitas calon pengawas. Elemen lain yang memiliki kompetensi dalam bidang pengangkatan pajabat fungsional juga perlu dilibatkan, agar proses rekrutmen/seleksi benar-benar dapat melahirkan kualitas pengawas yang dapat dihandalkan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan para tenaga kependidikan (guru).

Legalisasi atau kewenangan untuk mengangkatan pengawas sekolah/madrasah tetap ada dalam kewenangan kantor kementerian agama propinsi bagi pengawas yang berada dalam golongan III, sedangkan pengangkatan (SK) bagi pengawas yang berada dalam golongan IV oleh kantor kemenag pusat dalam hal ini sekretaris jenderal kemenag. Adapun model yang dikembangkan peneliti adalah sebagai berikut:

  • Seleksi pengangkatan diawali dari perencanaan dari kantor kementerian agama Kudus (bottom up)
  • Perencanaan seleksi pengangkatan pengawas harus melibatkan dari berbagai pihak di kantor kemenag Kudus seperti kasi mapenda, kasi Pekapontren, ketua pokjawas dan kepala madrasah, membahas tentang kebutuhan riil pengawas yang meliputi persyaratan, jumlah quota yang dbutuhkan dan siapa saja yang layak diajukan mengikuti ujian seleksi pengangakatan (bersifat aktif colaboratif)
  • Persyaratan mengikuti ujian seleksi pengangkatan pengawas tidak cukup hanya didasarkan KMA nomor 381 tahun 1999, tetapi harus didasarkan kepmendiknas nomor tahun 2007 dan juga perlu ada tambahan persyaratan lokal misalnya memiliki karya ilmiah di bidang pendidikan/pembelajaran, aktif didalam organisasi profesi atau organisasi social (Syarat lokalistik).
  • Personil yang lulus ujian seleksi pengangkatan, diangkat secara otomatis, yaitu peserta yang lulus ujian seleksi pengangkatan pengawas harus diangkat atau di beri SK pengangkatan sebagai pengawas sesuai dengan kebutuhan (kelulusan mengikat).
  • Pengawas yang diangkat oleh kantor kementerian agama, tidak hanya pengawas PAI tetapi perlu juga mengangkat pengawas non PAI yaitu mata pelajaran umum seperti IPS, IPS, MTK, Sosiologi, Ekonomi. Hal ini didasarkan bahwa kantor kementerian agama juga memiliki guru yang menegampu mata pelajaran umum di madrasah (profesi multilistik).
  • Pengawas yang diangkat oleh kantor kementerian agama, tidak hanya pengawas PAI dan non PAI tetapi juga harus mengangkat pengawas khusus madin (profesi non formal).

 

 

 

(3)   Pengembangan Model Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah

Hasil penelitian tentang pengembangan model pengangkatan pengawas sekola/madrasah di kantor kemenag Kudus dapat dijelaskan melalui tebel sebagai berikut:

TAHAPAN TUJUAN ELEMENYANG TERLIBAT OUTPUT
Tahapan I:

Penelurusan profil

a.    Menentukan kebutuhan nyata masing-masing pengawas sekolah/madra sah yang meliputi pengawas PAI, Pengawas Non PAI dan pengawas khusus madin.

b.      Menentukan persyaratan tambahan yang sesuai dengan karakteristk daerah

c.       Dilakukan proses pra seleksi jika yang berminat mengikuti seleksi lebih banyak dibanding quota yang ditentukan.

a.         Kepala Kantor Kemenag Kudus

b.          Analis kepegawaian

c.          Kasi Mapenda

d.         Kasi Pekapontren

e.          Ketua Pokjawas

f.           Kepala Madrasah

a.    Menemukan calon pengawas yang layak mengikuti ujian seleksi pengawas sekolah/mad rasah

b.      Menentukan persyaratan tambahan yang sesuai dengan karakteristik kedaerahan/ syarat lokalistik

Tahap II:

Proses Seleksi

Melakukan seleksi dari sejumlah guru yang sudah dibahas/dikaji ditingkat internal kemenag Kudus a.      Kantor kemenag propinsi (test tertulis)

b.    Lembaga profesional (tes tindakan)

c.      Kantor Kemenag Kudus (tes wawancara)

a.    Menemukan calon pengawas yang layak di angkat menjadi pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan (quota) yang dibutuhkan berdasarakan usulan/kajian internal kantor kemenag Kudus

b.    Mengangkat pengawas PAI, Pengawas Non PAI dan Pengawas non formal.

Tahap III:

Pengumman dan legalisasi

a.    Menyampaikan hasil seleksi pengangkatan pengawas kepada publik dan yang bersangkutan

b.                       b.   Memberikan legalisasi secara formal kepada guru yang lulus seleksi pengangkatan pengawas sesuai dengan kebutuhan

 

 

a.    Pengumuman dilakukan oleh kantor kemenag Propinsi

b.   Untuk pengawas yang berada dalam golongan III, diangkat /SK dari kantor kemenag propinsi

c.    Untuk pengawas yang berada dalam gol IV, diangkat/SK dari kemenag pusat.

a.      Diketahui hasil seleksi kepada yang bersangkutana dana kepada public pendidikan di Kudus

b.    Diperolehnya SK penegangkatan kepada guru yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan pengawas

c.   Pengangkatan pengawas bersifat mengikat

 

Tahap IV:

Penugasan dilapangan

 

Tugas kepada guru yang memperoleh SK pengangkatan sebagai pengawas sekolah/madrasah Kepala kantor kemenag Kudus a.    Diperolehnya Surat Tugas kepada masing-masng guru yang telah memperoleh SK pengkatanan

b.    Diketahuinya lokasi pengawasan

 

Tabel 12: Hasil penelitian tentang model pembinaan Pengawas sekolah/madrasah melalui pengangkatan pengawas

 

Alur  model pengangkatan pengawas sekolah/madrasah dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                       Diterima                 

                                                                                       ditolak

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

 
   

 

 

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                         diterima

                                                                                     ditolak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 18: hasil penelitian model pembinaan Pengawas sekolah/madrasah melalui pengangkatan pengawas di kantor kemenag Kudus

 

5.2  Pengembangan Model Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

(1) Asumsi

Pendidikan dan pembelajaran  memiliki tujuan untuk membimbing dan merubah perilaku manusia, perubahan itu sedikitnya meliputi tiga hal yaitu perubahan dalam aspek ketrampilan intelektual (kognitif), ketrampilan sikap kepribadian (affektif) dan ketrampilan mekanik/otot (psikomotorik).

Perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dapat dilakukan dengan cara formal dan informal. Proses formal untuk merubah pengetahuan, sikap dan ketrampilan melalui proses pendidikan dan pelatihan, sedangkan proses informal untuk melakukan perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dilakukan melalui komunikasi secara kultural di masyarakat dan keluarga.

Perubahan pengetahuan, sikap dan kepribadian serta ketrampilan bagi pengawas sekolah/madrasah dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dalam jabatan dan jalur pendidikan dan pelatihan (diklat), dengan diklat dapat dikembangkan berbagai pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengawas sehingga dapat mengoptimalkan peran dan tugasnya sebagai pengawas sekolah/madrasah.

Proses pelatihan yang dilakukan secara terencana dan sistematis akan berpengaruh kepada percepatan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengawas, oleh sebab itu diklat bagi pengawas tidak cukup hanya dilakukan secara parsial dan insidental. Proses diklat yang dilakukan secara terencana dan sistematis akan menamabah kuat daya ingat bagi pengawas sekolah/madrasah tentang teori, praktek dan metode melakukan pengawasan.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka model diklat bagi pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag Kudus perlu dikembangkan menjadi diklat yang sistematis, terencana dan rutin sehingga mampu mengoptimalakan kompetensi yang dimiliki pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tupoksinya.

(2)  Proses Diklat Pengawas Sekolah/Madrasah

Diklat pengawas sekolah/madrasah di kabupaten Kudus dapat dilakukan dengan tiga model yaitu diklat formal prajabatan dan diklat rutinitas formal dan diklat informal areal.

Diklat  formal pra-jabatan yaitu diklat yang diberikan secara formal dan rutin (khusus) sebelum menjalankan tugas sebagai Pengawas sekolah/madrasah. Targetnya menciptakan kondisioning Pengawas sekolah/madrasah agar memiliki pemahaman dan ketrampilan serta memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas sebagai Pengawas sekolah/madrasah..

Diklat formal pra-jabatan  dilakukan setelah guru memperoleh SK pengangkatan sebagai pengawas. Diklat dilakukan selama 1-2 minggu dengan materi diklat yang lebih mengarah kepada memberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan di madrasah.

 Diklat formal pra-jabatan ini dikelompokkan menjadi tiga jenis pertama, diklat pra-jabatan bagi pengawas rumpun PAI di sekolah. Materi diklat yang diberikan tentang:

  • Posisi mata pelajaran PAI di sekolah
  • Kebijakan pengawasan di kantor kemenag dan kantor kemendiknas
  • Problematika guru PAI di sekolah
  • Pembelajaran kontemporer dalam pendidikan
  • Metode dan tehnik pengawasan
  • Mekanisme penyusunan rencana kerja dan pelaporan pengawasan

Kedua, diklat pra-jabatan bagi pengawas rumpun mata pelajaran PAI di madrasah. Materi diklat yang diberikan berisi tentang;

  • Posisi mata pelajaran di madrasah
  • Kebijakan pengawasan di kantor kemenag
  • Problematika madrasah dalam pengembangan pendidikan
  • Pembelajaran kontemporer dalam pendidikan/madrasah
  • Metode dan tehnik pengawasan
  • Mekanisme penyusunan rencana kerja dan pelaporan pengawasan

Ketiga, diklat pra-jabatan bagi pengawas non formal. Materi yang diberikan berisi tentang;

  • Posisi madrasah diniyah dalam pembangunan nasional
  • Kebijakan kemenag terhadap pendidikan agama dan keagamaan
  • Problematika pengelolaan madrasah diniyah
  • Perbedaan madrasah diniyah dengan madrasah formal
  • Metode dan tehnik pengawasan
  • Mekanisme penyusunan rencana kerja dan pelaporan pengawasan

Diklat rutinitas formal adalah proses pendidikan dan pelatihan  yang dilakukan dengan ketentuan waktu yang tetap dan diikuti seluruh Pengawas sekolah/madrasah yang ada. Ada dua target (1)  memberikan pemantapan kemampaun dan ketrampilan pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas yang disebabkan dari adanya perkembangan ilmu pengetahuandan informasi serta kebijakan dalam bidang pendidikan yang selalu berkembang. (2) memberikan ruang dan kesempatan pengawas untuk melakukan sharing bersama tentang problematika selama menjalankan tugasnya sebagai Pengawas sekolah/madrasah.

Diklat rutin atau rutinitas formal dilakukan dengan durasi waktu yang tetap dengan materi diklat khusus penyegaran masalah pengawasan dan materi kebijakan yang baru dalam pendidikan.

Materi diklat rutinitas formal berisi tentang:

  • Evaluasi pengawasan yang telah dilakukan
  • Kebijakan kebijakan dalam pendidikan
  • Sarana penyampaian dan mencari solusi problem pengawasan yang telah dilakukan Pengawas sekolah/madrasah dalam waktu tertentu.

Diklat Pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag juga dapat dikembangkan dengan model  diklat informal areal yaitu  diklat yang dilakukan dengan cara menyesuaikan rasio pengawasan. Artinya jumlah lokasi pengawasan perlu disesuaikan dengan kualitas kinerja pengawas sekolah/madrasah. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja guru dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. Rasio pengawas perlu disesuaikan dengan rasio 1: 12-15, artinya setiap satu Pengawas sekolah/madrasah memiliki jumlah lokasi pengawasan berkisar antara 12-15 sekolah. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa jam kerja pengawas di kantor kemenag 6 (enam)  hari kerja. Dari 6 (enam) hari kerja tersebut, 4  (empat) hari digunakan untuk kunjungan atau pembinaan, sedangkan 2 (dua) hari digunakan untuk melaksanakan tugas tugas profesi lainnya seperti penyusunan laporan dan diskusi problematika pengawasan dengan sesama teman sejawat dan elemen lain.

 Jam kerja  selama 4 (empat) hari jika di gunakan rata-rata dalam 1 (satu) hari mengawasi 3-4 sekolah, maka dalam satu minggu akan memperoleh jumlah 12-15 sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag TU pada tanggal 5 dan 10 mei 2010 diperoleh hasil bahwa pelatihan kepada pengawas sekolah/madrasah harus di arahkan menuju terwujudnya rasio pengawas yang ideal. Rasio pengawasan yang ideal untuk kantro kementrian agama Kudus 1: 20 madrasah. Hal ini untuk mewujudkan profil pengawas yang profesional. Pembinaan dilakukan dengan cara mengirim mengikuti pelatihan diluar kantor kemenag dan dilakukan melalui diklat di tempat kerja (DDTK), selain itu juga dilakukan dengan cara informal yaitu melalui pertemuan-pertemuan yang ada baik internal pengawas sekolah/madrasah maupun antara pengawas sekolah/madrasah dengan pimpinan kantor kemenag. (Rekapitulasi data penelitian nomor 02, huruf b, angka  3, (4) dan (5), terlampir).

Drs. H. Akhmad Mudakir, M.Si selaku kasubag TU dalam wawanacara tanggal 10 mei 2010 menuturkan;

“ menurut saya rasio yang ideal bagi pengawas adalah 1:20, kita harus berupaya untuk memenuhi rasio itu dengan cara penambahan jumlah pengawas. Tetapi proses penambahan itu terkait dengan kebijakan kantor wilayah dan juga pusat. Artinya untuk merekrut atau menambah pengawas tidak sepenuhnya kewenangan kantor kemenag Kudus, sehingga untuk mencapai rasio 1:20 itu harus dilakukan secara pelan-pelan”

 

Pengawas sekolah/madrasah yang ideal dalam bekerja masih banyak yang harus dilakukan, selain besarnya rasio pengawasan dengan lokasi binaan atau pengawasan juga menyangkut spesialisai pengawas yang ada di kantor kemenag Kudus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Mapenda kantor kemenag tanggal 29 agustus, 5 september 2009 dan 05 dan 10 mei 2010 diperoleh hasil bahwa pelatihan harus didasarkan dengan realitas yang ada di dalam kantor kemenang Kudus. Realitas pengawas di kantor kemenang Kudus rasio pengawasan masih terlalu besar mencapai 1:30 bahkan masih lebih dari itu. Kantor kemenang Kudus belum memiliki pengawas khusus rumpun mata pelajaran selain PAI, yang dimiliki adalah pengawas PAI dan pengawas madrasah. Pengawas mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, belum tersedia pengawasnya. Pengawas dikantor kemenang Kudus memiliki tugas tambahan untuk melakukan pengawasan terhadap madrasah diniyah (madin), oleh sebab itu tanggung jawab pembinaan tidak hanya dibawah kewenangan kepala kantor tetapi juga harus juga melibatkan kasi pekapontren. (Rekapitulasi data penelitian nomor 02, huruf c, angka 1-7, terlampir).

Dra. H. Fahriyah selaku Kasi mapenda dalam wawancara tanggal 29 oktober 2009 menuturkan;

 “ pelatihan itu tidak akan ada manfaatnya jika tidak dibarengi dengan penyempurnaan rasio dan penambahan spesialisasi pengawas. Depag selama ini hanya memiliki pengawas PAI dan pengawas madrasah. Untuk pengawas mata pelajaran non PAI khususnya yang ada di madrasah belum punya, misalnya pengaws MTK, IPS, Biologi, Ekonomi. Karena di madrasah itu tidak hanya mengajarkan PAI saja tetapi juga mengajarkan mata pelajaran umum seperti yang tadi saya sebutkan. Olkeh sebab itu menurut saya depag harus mengusulkan penambahyan atau pemisahan pengawas antara pengaws PAI di sekolah umum dan pengawas mata pelajaran umum yang ada di madrasah dan pengawas khusus untuk madin.

 

Pelatihan terhadap pengawas dirasakan belum optimal bagi para pengawas.  Hal ini menimbulkan adanya cara pembinaan yang dilakukan para pengawas itu hanya berdasarkan pengalaman masing-masing pengawas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pokjaws pada tanggal 1 dan 12 oktober 2009, tanggal 5 januari 2010 diperoleh hasil bahwa pelatihan terhadap pengawas belum terjadual secara rutin, sehingga masing-masing pengawas melakukan pembinaan terhadap guru dan sekolah didasarkan pengalamnnya sendiri atau hasil kreativitas sendiri-sendiri. Pengawas dilingkungan kantor kemenag juga memiliki tugas mengawasi atau membina madin, oleh sebab itu pembinaan juga harus diarahkan untuk memberi bekal kemampuan dan keterampilan agar pengawas sekolah/madrasah memiliki kemampuan membina madin sesuai dengan jenjangnya. Pelatihan harus diarahkan untuk memenuhi rasio pengawasan, idealnya pengawasan 1:20/25. (Rekapitulasi data penelitian nomor 02, huruf d, angkat (1), (2), (3) (5) dan (6) terlampir).

  1. Supa’at, S.Ag selaku ketua pokjawas dalam wawancara tanggal 1 oktober 2009 menuturkan;

 “ yang saya tau, mulai kakan depagnya pak saripin sampai kakan depag yang sekarang, tidak ada jadual secara resmi. Oleh sebab itu pembinaan yang dilakukan pengawas ya tergantung dari kemampuan kreativitas masing-masing pengawas sekolah/madrasah yang diperoleh berdasarkan pengalamannya sendiri”.

 

Dalam pandangan pengawas sekolah/madrasah, pelatihan yang efektif adalah pelatihyan yang dilakukan dengan metode yang lebih tepat bagi pengawas terkait dengan penambahan pengetahuan dalam melakukan pembinaan terhadap guru dan pimpinan satuan pendidikan dan dilakukan secara terus menerus baik yang bersifat full time dan part time.

Berdasarkan wawancara dengan pengawas sekolah/madrasah tanggal 2 desember 2009, 2 pebruari, 21 april, dan 12 mei 2010 diperoleh hasil bahwa pelatihan yang dilakukan kepada pengawas harus diarahkan untuk mewujudkan profil pengawas yang ideal. Agar pelatihan lebih efektif maka pelatihan tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, melainkan lebih kepada metode yang menekankan diskusi problem-problem yang ada dilapangan. Pelatihan  perlu dilakukan secara penuh waktu (full time) disamping juga ada pelatihan yang disela-sela kerja pengawas dikantor (part time). (Rekapitulasi data penelitian, angka 02, huruf e, angka 1-4, terlampir).

Dra. H. Siti Zumaroh, M.Pd pengawas MTS/MA mata pelajaran al-qur’an hadits dalam wawancara tanggal  2 desember 2009 menuturkan;

 “ wah, kalau berbicara pelatihan itu sangat kompleks dan mencakup sangat luas pak, apal lagi pengawas sepeti saya ini juga dituntut untuk membina atau mengawasi madrasah diniyah (madin). Pelatihan atau training itu harus didasarkan dari kreteria pengawas yang ideal atau yang ingin dicapai. Setelah ketemu kreteria yang ideal baru disusun bagaimana langkah-langkah atau metode pelatihannya, misalnya metode pelatihannya ya jangan hanya ceramah saja, tetapi juga harus dengan diskusi kelompok yang membahas tentang problematika pengawasan yang baik”

 

Dalam lanjutan wawancara tanggal 21 april 2010, Dra. H. Siti Zumaroh juga menuturkan tentang pelatihan pengawas;

 “ untuk mewujudkan pengaws yang ideal perlu dilakukan pelatihan secara rutin dan kontinyu, agar pelatihannya optimal maka pelatihan perlu dilakukan dengan cara dua macam model yaitu cara model total (ful time) maksudnya pengawas diberi waktu pelatihan selama kurun waktu tertentu mungkin 1 minggu atau 2 minggu dan berasrama atau dengan cara tidak total (part time) maksudnya disela-sela kegiatan perlua da pelatihan yang  waktunya mungkin setengah hari, atau satu hari, memang pelatihan itu harus dilakukan dengan berbagai cara.

 

Drs. HM. Mustajab HS, M.PdI selaku pengawas MTS/MA mata pelajaran SKI dalam wawancara tanggal 21 april 2010, melengkapi pendapat Dra. H. Siti  Zumaroh, menuturkan;

 “ menurut saya, agar pelatihan itu menarik bagi pengawas maka pelatihan itu jangan hanya doktriner, tetapi harus benar-benar sesuai dengan usia para pengawas. Ya maksudnya pelatihnya (tarinernya) jangan terlalu mendikte, memaksa, tetapi kondisikan dengan suasana yang menyenangkan agar materi pelatihan lebih efektif, saya pernah mendengar istilah yaitu andragogie”

 

Drs. HM. Subhan, M.PdI selaku pengawas PAI di SMP/SMA dalam wawancara tanggal 21 april 2010 menuturkan;

 “  menurut saya pelatihan itu perlu dilakukan dengan berbagai cara, tetapi yang penting pelatihan itu mampu mewujudkan profil ideal bagi pengawas”

 

Sistem pelatihan yang belum optimal, mengakibatkan kualitas atau kinerja pengawas dalam melakukan pembinaan juga belum optimal. Masih banyak aspek yang perlu disempurnakan dalam diri pengawas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah tanggal 3, 5, 10, 11, 19 dan 22 Mei 2010, diperoleh hasil bahwa kunjungan Pengawas sekolah/madrasah ke madrasah lebih banyak pada saat sekolah/madrasah akan melaksanakan akreditasi. Pengawas di anggap  dibawah kepala sekolah dalam hal menerima informasi perkembangan pendidikan dan pembelajaran. Bahkan pengawas masih dianggap memiliki kemampuan atau wawasan pendidikan dibawah kepala sekolah. Pengawas belum pernah melaksanakan pembinaan secara kolektif kepada para guru. (Rekapitulasi data penelitian angka 02, huruf f, angka, 1,3-8, terlampir)

Drs. Cipto Hadi Saputra, kepala Madrasah Aliyah (MA) NU Hasyim Asy’ari kecamatan Jekulo Kudus dalam wawancara tanggal 05 mei 2010 menuturkan;

 “ mestinya atau idealnya Pengawas sekolah/madrasah memiliki jadual pembinaan atau kunjungan secara rutin ke madrasah-madrasah agar guru atau kepala madrasah jika memiliki persoalan dapat disampaikan atau dikonsultasikan kepada pengawas. Selama ini kunjungan pengawas belum bisa dikatakan terjadual, karena datangnya tidak dapat dipastikan, apakah setiap bulan atau triwulan atau semesteran atau bahkan tahunan. Hal ini secara tidak langsung akan mengganggu perkembangan atau kualitas guru dan pendidikan di madrasah”

 

Pendapat yang sejenis dikatakan oleh H. Noor Wahid, S.Ag Kepala MTS NU Darul Hikam Kecamatan Undaan Kudus dalam wawancara  tanggal 19 mei 2010, menuturkan;

 “ …..agar pengawas bisa melakukan pengawasan yang rutin maka pengawas harus konsisten atau disiplin dalam menjalani tugasnya untuk berkunjung ke sekolah/madrasah. Selama ini pengawassnya kurang disiplin waktu untuk memberi pembinaan, karena belum terjadual secara tepat”.

 

  1. Jazuli, S.Ag kepala MTS Nurul Ulum Kecamatan Jekulo Kudus dalama wawancara atanggal 22 mei 2010 menuturkan;

 “ kalau menyangkut pengawas, memang masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian agar pengawas benar-benar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya masih ada kesan yang kurang baik dimata guru dan kepala madrasah khususnya menyangkut kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan atau memberi solusi problem yang ada di sekolah atau madrasah. Masih ada kesan pengawas itu pengalaman atau kemampuan dalam memahami persoalan pendidikan masih dibawah guru dan kepala sekolah. Sehingga pengawas ada kesan formalitas”

 

Realitas kelemahan atau kekurangan pengawas dalam melaksanakan tugasnya terlihat dari hasil skala persepsi  yang diambil dari 175 guru. Kekurangan atau kelemahan pengawas dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

  • Aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran, 80 % guru memiliki persepsi bahwa Pengawas sekolah/madrasah tidak pernah memberi bantuan kepada para guru dalam proses memberdayakan teknologi sebagai sarana pembelajaran.
  • Aspek pemanfaatan multi media, 85 % guru memiliki persepsi bahwa Pengawas sekolah/madrasah tidak memiliki kemampuan membimbing guru dalam memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran.
  • Aspek perencanaan atau penyusunan anggaran sekolah, 81 % guru memiliki persepsi bahwa Pengawas sekolah/madrasah tidak pernah membimbing para guru dan pimpinan sekolah dalam penyusunan anggaran sekolah.
  • Aspek penyusunan karya ilmiah, 89 % guru memiliki persepsi bahwa Pengawas sekolah/madrasah tidak pernah memberikan bantuan membimbing kepada para guru dalam penyusunan karya ilmiah.
  • Aspek problem yang dihadapi siswa, 72 % guru memiliki persepsi bahwa Pengawas sekolah/madrasah tidak pernah membantu guru dalam menyelesaikan problem siswa dalam pembelajaran. (Lihat lampiran 5: Skala Persepsi guru terhadap Pengawas sekolah/madrasah dan Rekapitulasi data penelitian, angka 02, huruf g, angka 1-5, terlampir).

Sistem pelatihan pengawas sekolah/madrasah di kantor kementerian agama Kudus belum dilakukan secara sistematis dan rutin, akibatnya belum bisa dijadikan salah satu sarana untuk melahirkan profil pengawas yang ideal. Berdasarkan temuan data dari lapangan maka sistem pelatihan pengawas sekolah/madrasah di kantor kementerian agama kabupaten Kudus dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Pelatihan pengawas diarahkan untuk mewujudkan kemampuan atau keterampilan pengawas yang ideal. Profil atau kemampuan pengawas yang diharapkan antara lain, memiliki kemampuan dasar dalam melakukan pengawasan, memiliki kemampuan melakukan hubungan dengan orang lain, memiliki keterampilan menyelesaikan masalah (problem solving),  memiliki kemampuan berfikir kritis, memiliki kemampuan memahami teknologi pendidikan/pembelajaran, memiliki keterampilan menguasai literatur atau berwawasan luas.
  • Idealisme pengawas tersebut akan dapat dicapai apabila pelatihan itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan andragogie yaitu adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan yang dipopulerkan oleh Malcolm Knowles. Ia mengatakan bahwa andragogi adalah the art and science of helping adult learn, yaitu seni dan ilmu yang berkaitan dengan cara-cara membantu orang dewasa belajar. Pengawas sekolah/madrasah adalah orang dewasa yang sedang belajar atau meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan atau pembinaan kepada guru atau kepala madrasah.
  • Metode yang digunakan dalam pelatihan pengawas tidak hanya satu jenis melainkan harus bervariasi yang meliputi metode klasikan (tatap muka dalam kelas), diskusi kelompok (small group), presentasi makalah dan tugas kajian kasus dari lapangan.
  • Evaluasi yang dilakukan dalam pelatihan mencakup evaluasi dalam proses dan hasil, yaitu haraus dapat diketahui proses melaksanana pelatihan dan hasil yang diperoleh dalam pematihan benar-benar mampu mewujudkan profil pengawas yang ideal.
  • Agar pelatihan itu berjalan secara optimal maka sistem pelatihannya dilakukan dengan dua cara, cara full time.

 

(3)  Model Diklat Pengawas Sekolah/Madrasah

Model pengembangan diklat dimaksudkan untuk memberikan pemantapan bagi pengawas baru setelah menerima SK maksimal 2 tahun, meningkatkan ketrampilan bagi pengawas yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun dan mengurangi beban pengawasan bagis eluruh pengawas sekeolah/madrasah.

Target yang ingin diperoleh adalah untuk mengoptimalkan kompetensi pengawas sekolah/madrasah sehingga mewujudkan efektivitas pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

 Hasil penelitian tentang pengembangan model Diklat dapat diilustrasikan melalui tabel sebagai berikut:

 JENIS DIKLAT TUJUAN TARGET
a.    Diklat Prajabatan a.        Memberikan pengenalan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas pengawasan/pembinaan lembaga pendidikan/guru

b.        Memberikan pengetahuan dan ketrampilan calon pengawas   dalam melakukan pengawasan /pembinaan lembaga pendidikan/guru

 

Terwujudnya pemahaman dan ketrampilan para calon pengawas tentang tugas dan funginya sebagai pengawas sekolah/madrasah sebelum menjalankan tugas profesinya sebagai pengawas sekolah/madrasah

 

b. Diklat  Rutin a.         Memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang persoalan yang berkaitan dengan  pengawasan dan manajerial sekolah/madrasah.

b.         Melatih dan memantapkan ketrampilan pengawas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan sekolah/ madrasah.

Terwuwjudnya ketrampilan pengawasan sekolah dalam melakukan pembinaan kepada guru tentang kualitas pembelajaran dan pembinaan terhadap pimpinan sekolah/madrasah tentang kualits pengelolaan lembaga pendidikan.
c.         Diklat melalui penata an wilayah penga wasan a.         Memberikan kesempatan secara luas kepada pengawas untuk melakukan pengawasan secara optimal dengan cara mengurangi beban lokasi pengawasan

b.        Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dengan cara memahami secara optimal masing-masing lokasi pengawasan yang telah ditentukan

a.    Terwujudnya kualitas pengawasan bagi Pengawas sekolah/madrasah secara optimal

b.    Terwujudnya perbaikan rasio pengawasan yang lebih proporsional/ideal

Tabel 13: Hasil penelitian tentang model pembinaan pengawas sekolah/madrasah /madrasah melalui diklat pengawas

 

Jika dilihat melalui bagan maka model diklat pengawas sekolah/madrasah  maka dapat juga diilustrasikan melalui bagai sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 19: Hasil penelitian model pembinaan pengawas sekolah melalui diklat pengawas sekolah/madrasah

 

 

5.3  Pengembangan Penilaian Kinerja

(1) Asumsi

Penilaian merupakan proses untuk mengetahui realitas atau kemampuan dari suatu obyek. Dilihat dari aspek instrumen/alat, hasil penilaian yang komprehensif perlu dilakukan dengan instrumen fisik maupun non fisik. Dilihat dari elemen yang menilai, penilaian  yang  komprehensif perlu dilakukan oleh beberapa elemen, sehingga akan menghasilkan data yang utuh dan komprehensif. Dilihat dari unsur yang dinilai, penilaian yang ideal adalah yang mampu mengetahui dan menilai kompetensi yang dimiliki obyek yang dinilai.

Penilaian kinerja bagi pengawas sekolah/madrasah  perlu dilakukan dengan instrumen yang tidak hanya berupa fisik, tetapi juga dengan instrumen yang non fisik. Penilaian pengawas sekolah/madrasah juga perlu dinilai tidak hanya satu elemen saja tetapi juga dinilai oleh beberapa elemen yang memiliki keterkaitan dnegan kinerja pengawas sekolah/madrasah. Penilaian pengawas sekolah/madrasah juga perlu dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh pengawas sekolah/madrasah.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah dikantor kementerian agama Kudus perlu dilakukan pengembangan/perbaikan berdasarkan data/fakta yang ada di kantor kemeneterian agama kabupaten Kudus.

(2)  Proses Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah

Penilaian  kinerja adalah proses untuk mengetahui suatu pekerjaan yang dilakukan secara rutin (berkala) yang dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari obyek yang dinilai/evaluasi.

 Evaluasi/penilaian kolaboratif, yaitu suatu proses evaluasi/penilaian terhadap kinerja pengawas sekolah/madrasah yang dilakukan dengan melibatkan banyak elemen yang memiliki relevansi wewenang. Elemen yang mengevaluasi/penilai kinerja tidak hanya Kepala kantor saja, tetapi perlu ada keterlibatan elemen lain seperti kasubag TU, Kasi Mapenda, Kasi Pekapontren, Ketua Pokjawas atau teman sejawat, Kepala Madrasah.

Kepala Kantor Kemenag memiliki kewenangan  menilai kinerja pengawas secara keseluruhan berdasarkan bukti formal yang dimiliki oleh masing-masing pengawas sekolah/madrasah.

Kepala seksi (kasi) yaitu kasi Mapenda dan kasi pekapontren karena dalam menjalankan tugasnya pengawas sekolah/madrasah memiliki jalur  koordinasi dengan kasi Mapenda dan kasi pekapontren. Aspek yang dinilai oleh kasi mapenda dan kasi pekapontren adalah aspek kinerja yang diwujudkan dengan kualitas laporan secara administratif formal maupun administratif faktual, kemampuan mengembangkan profesinya melalui penelitian dan penyusuna karya ilmiah. Jika dilihat dari aspek kompetensi maka Kasi Mapenda dan Kasi Pekapontren memiliki kewenangan menilai kompetensi kepribadian dan kompetensi penelitian dan pengembangan.

 Ketua Pokjawas sebagai koordinator program kegiatan pengawas sekolah/madrasah juga perlu memiliki peran untuk memberi nilai (menilai) kinerja pengawas sekolah/madrasah. Teman sejawat pengawas juga perlu dilibatkan dalam penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah. Aspek yang dinilai oleh ketua pokjawas dan teman sejawat adalah aspek kemampuan dalam melakukan hubungan sesama pengawas atau kompetensi sosial.

Kepala madrasah sebagai salah satu obyek yang dibina pengawas juga perlu dilibatkan dalam menilai kinerja pengawas sekolah/madrasah. Secara umum kinerja pengawas lebih banyak dilakukan di lokasi sekolah /madrasah. Aspek penilaian lebi ditekankan kepada kemampuan pengawas dalam melaksanakan pembinaan kepada para guru dalam melaksanakan pembelajaran dan kemampuan pengawas dalam melakukan pembinaan kepada pimpinan madrasah. Jika dilihat dari aspek kompetensi adalah kompetensi supervisi akademik,  supervisi manajerial dan kompetensi evaluasi pendidikan yang dimiliki oleh Pengawas sekolah/madrasah.

Drs. H. Dahwan Hadi, M.Si selaku kepala kantor kemenetrian agama Kudus dalam wawancara tanggal 18 maret 2010 menuturkan;

  “ kalau berbicara ideal, memang seharusnya yang membina pengawas tidak hanya satu elemen saja, tetapi juga melibatkan aspek lain. Mislaanya para kasi dilingkungan kantor kemenag, ketua pokjawas, bahkan teman sejawat juga perlu dilibatkan, terus kepala sekolah/madrasah. Karena dengan semakin banyak aspek yang menbina diharapkan Pengawas sekolah/madrasah dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya”

 

Dengan semakin banyak elemen yang memiliki wewenang membina, jika tidak di imbangi dengan kewenangan yang jelas hanya akan menghambat proses pembinaan. Oleh sebab itu jika ada penambahan elemen yang membina terhadap pengawas perlu ada penjelasan kewenangan masing-masing elemen yang membina terhadap pengawas.

Mengenai kewenangan elemen yang membina pengawas sekolah/madrasah, Drs. H. Dahwan Hadi, M.Si selaku kepala kantor kemenag dalam wawancara tanggal 18 maret 200 menuturkan;

 “ kalau kepala kantor tentunya karena tupoksinya sebagai pucuk pimpinan dan bertanggung jawab semua yang ada di kantor ini. Kasi terlibat bisa saja melakukan pembinaan pada aspek produk laporan yang dibuat masing-masing pengawas. Ketua pokjawas dan para pengawas membina pada aspek kemampuan sosialnya, kepala madrasah bisa juga sebagai  sumber informasi yang berkaitan dengan kemampuan pengawas dalam menjalankan kompetensi supervisi akademik, supervisi manajerial dan evaluasi pendidikan”.

 

Kepala Seksi Mapenda berpendapat bahwa pembinaan terhadap pengawas tidak cukup hanya kepala kantor saja, tetapi perlu ditambah elemen lain yang dianggap terkait dan relevan misalnya para kasi dilingkungan kemenag, piminan pokjawas, kepala sekolah dan guru juga perlu diposisikan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui kinerja atau kualitas pengawas. (Rekapitulasi data penelitian angka 06, huruf c angka 1-2, terlampir).

Dra. H. Fahriyah selaku kasi Mapenda dalam wawancara tanggal 29 oktober 2009 menuturkan;

 “ menurut saya beberapa elemen terkait yang perlu memiliki kewenangan membina pengawas misalnya kepala kantor, para kasi, bila perlu pimpinan pokjawas,bila perlu kepala sekolah dan guru juga perlu diposisikan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan masukan membina pengawas.

 

Sedangkan menurut kasi pekapontren memiliki pandangan bahwa elemen yang memiliki wewenang untuk membina pengawas memang perlu disempurnakan. Elemen yang memiliki wewenang membina tidak cukup hanya kepala kantor saja, tetapi perlu ditambah dengan elemen lain yang terkait misalnya kasi dan pokjawas.

Drs. HM. Su’udi, M.PdI selaku kasi pekapontren dalam wawancara tanggal 26 april 2010 menuturkan “ ya kalau bicara untuk masa yang akan datang  menurut saya memang siapa yang membina pengawas perlu disempurnakan, tidak hanya kepala kantor saja, tetapi juga perlu elemen lain yang terkait, misalnya para kasi dan bisa jadi pimpinan kelompok pengawas atau pokjawas”

 Elemen yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi/menilai kinerja Pengawas sekolah/madrasah dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Bagan 20: Elemen yang menilai pengawas sekolah/madrasah

Berdasar hasil wawancara dengan ketua pokjawas tanggal 1 dan 12 oktober 2009 serta 1 maret 2010 diperoleh hasil bahwa kalau penilaian hanya dilakukan dengan cara DP3 saja dianggap kurang pas, karena dalam memberikan nilai masih ada rasa rikuh terutama jika penilai itu menganggap orang yang dinilai memiliki kinerja jelek. Memang untuk perbaikan dimasa depan perlu ada sistem penilaian dengan cara portofolio seperti rencana sertifikasi nanti. Akan lebih bijak jika penilaian dilakukan dengan cara skala sikap dan ceklist agar pengawas benar-benar dapat diketahui kualitasnya dalam menjalankan tupoksinya. Selain cara tadi, penilaian juga perlu dilakukan oleh beberapa elemen, tidak cukup hanaya kepala kantor saja yang melakukan penilaian, tetapi juga ada elemen lain yang perlu dilibatkan dalam menilai kinerja pengawas. (Rekapitulasi data penelitian nomor 03, huruf d, angka  1-3, terlampir).

Mengenai cara penilaian terhadap pengawas, H. Supa’at, S.Ag dalam wawancara tanggal 12 oktober 2010 menuturkan;

 “ begini pak, penilaian pengaawas selama ini baru dilakukan melalui DP3 saja, sehingga jika dilihat dari idealnya memang masih perlu disempurnakan. Untuk masa mendatang, perlu dirumuskan apa saja yang menjadi aspek penilaian kinerja pengawas, misalnya aspek kepribadian, aspek profesi yaitu diambil dari kompetensi pemngawas. Terus alat penilaiannya juga jangan hanya DP3 tetaapi perlu ada alat penilaian lain misalnya portofolio, yang ini ada informasi akan menjadi penilaian sertifikasi pengawas. Dan bahkan akan lebih baik jika dilakukan dengan cara skala sikap atau ceklist, karena dengan penilaian ini akan dapat diketahui apakah pengawas itu benar-benar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya”

 

James J.Jones & Donald L.Wlters (2008:243-244) memiliki konsep zone of acceptance atau batas-batas yang bisa diterima dalam proses penilaian dalam suatu organisasi. Artinya, suatu penilaian akan efektif jika ada beberapa elemen yang ikut berpartisipasi dalam proses penilaian dengan tetap menjaga proporsionalitas masing-masing. Penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kudus perlu melibatkan elemen lain agar penilaian kinerja terhadap pengawas benar-benar optimal. 

Mengenai siapa yang layak diberi kewenangan untuk menilai pengawas, H. Supa’at selaku ketua pokjawas dalam wawancara  tanggal 12 oktober 2010 menuturkan;

 “ kalau selama ini, sampai hari ini yang menilai pengawas hanya kepala kantor yaitu dengan DP3 tadi. Tetapi kalau ingin ada perbaikan penilaian tidak hanya DP3, ya mestinya ada tambahan orang yang menilai pengawas. Tambahan itu bias ketua pokjawas, teman sejawat bahkan bisa jadi kepala sekolah atau madrasah. Tetapi perlu dicari format yang tepat agar proporsional atau tidak tumpang tindih”.

 

Ketika hal ini dicarikan informasi dari elemen lain, para kepala sekolah sependapat jika penilaian pengawas sekolah/madrasah juga melibatkan kepala sekolah. Hal ini didasarkan fakta bahwa kinerja Pengawas sekolah/madrasah lebih banyak dilokasi sekolah/madrasah. Berdasarkann realitas ini, maka kepala madrasah bisa dijadikan sumber informasi penting dalam melakukan penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kudus.

  1. Jazuli, S.Ag selaku kepala Madrasah Tsanawiyah (MTS) NU Nurul Ulum Kecamatan Jekulo dalam wawancara tanggal 25 mei 2010 menuturkan;

 “ ya menurut saya, kepala madrasah mestinya diikutkan dalam proses menilai kinerja Pengawas sekolah/madrasah. Karena pengawas lebih banyak berkiprah di sekolah dalam melakukan pembinaan kepada guru dan sekolah. Tanpa keterlibatan kepala madrasah saya kira, penilaiannya kurang optimal”

 

Drs. Cipto Hadi Saputra  selaku kepala madrasah Aliyah (MA) NU Hasyim Asy’ari dalam wawancara tanggal 06 mei 2010 menuturkan;

 “ saya kurang tau pasti tentang system penilaian terhadap pengawas, tetapi saya selaku kepala madrasah selama ini tidak pernah dimintai pendapat dalam menilai kinerja pengawas. Alangkah baiknya jika dalam hal menilai pengawas, kepala madrasah itu dilibatkan secara proporsional. Saya yakin jika kepala madrasah dilibatkan akan menambah baik kinerja Pengawas sekolah/madrasah”.

 

Wardi, S.PdI selaku kepala madrasah ibtidaiyah (MI) NU Darul Hikam Kecamatan Undaan dalam wawancara tanggal 01 juni 2010 menuturkan;

 “ memang kalau ada sistem yang membolehkan kepala madrasah seperti saya ikut menilai kinerja pengawas ya, itu malah bagus. Alasannya, kepala madrasah menjadi salah satu obyek pembinaan pengawas. Obyek yang dibina juga harus dimintai pendapat jika ingin mengetahui kualitas kinerja pengawas sekolah/madrasah. Tetapi selama ini saya selaku kepala MI tidak pernah diajak atau dimintai pendapat tentang kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kudus.

 

  1. Wayne Mondy (2008: 259-260) titik awal penilaian adalah mengindentifikasi sasaran yang dimiliki pegawai yang akan dinilai. Artinya, penilaian harus didasarkan dari karakter dasar yang dimiliki pegawai yang akan dinilai. Penilaian terhadap pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus harus didasarkan dari aspek-aspek yang dimiliki oleh pengawas yang tertera dalam kompetensi yang dimiliki pengawas sekolah/madrasah, oleh sebab itu penilaian itu harus didasarkan dari kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas sekolah/madrasah tanggal 02 Desember 2009, 21 April 2010 diperoleh hasil bahwa penilaian terhadap pengawas harus didasarkan kompetensi yang dimiliki, jika hanya didasarkan dari DP3 memang kurang ideal atau kurang tepat. Dengan demikian penilaian bisa dikembangkan dengan cara lain seperti skala sikap dan portofolio. (Rekapitulasi data penelitian nomor 03 huruf e point 1-3, terlampir).

Dra. H. Siti Zumaroh, M.Pd selaku pengawas MTS/MA mata pelajaran alqur’an hadits dalam wawancara tanggal 02 desember 2009 menuturkan;

 “ penilaian idealnya harus ditentukan dulu aspek apa yang harus dinilai, baru ditemukan cara penilaiannya bahkan alat atau jenis penilaiannya. Aspek yang dinilai harus berangkat dari kompetensi yang dimiliki pengawas, kemudian penilaiannya janagan hanya dengan DP3 saja, tetapi dengan alat lain misalnya dengan skala sikap atau portofolio yang selama ini dikembangkan dalam sertifikasi”.

 

Drs. Mustajab HS, M.PdI selaku pengawas MTS/MA mata pelajaran akidah ahlaq dalam wawancara tanggal 21 april 2010 menuturkan;

 “ menurut saya perlu ada alat untuk mengukur pengawas selain DP3 misalnya dengan cara portofolio, dengan cara skala sikap dan dengan cara cek list, hal ini dimaksudkan agar kualitas kerja pengawas itu utuh atau komprehensif”

 

Penilaian kinerja pengawas dilakukan secara affektif, artinya proses evaluasi/penilaian kinerja yang dilakukan dengan instrumen yang secara akademik diprediksikan mampu memberikan gambaran atau informasi secara utuh tentang kinerja pengawas sekolah/madrasah. Penilaian affektif ini dilakukan dengan beberapa cara atau menggunakan dengan beberapa instrumen/alat yaitu penilaian kualitas hasil laporan, portofolio dan ceklist.

Instrumen penilaian dengan DP3 seperti yang selama ini diberlakukan perlu ditambah dengan cara atau instrumen lain seperti kualitas laporan yaitu untuk mengetahui seberapa besar kebenaran laporan yang disususn secara rutin setiap bulan tentang proses dan hasil pengawasan yang dilakukan setiap pengawas sekolah/madrasah.

Ceklits yaitu untuk mengetahui peran atau tugas apa saja yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi sebagai Pengawas sekolah/madrasah jika dikaitkan dengan sejumlah kompetensi yang dimiliki.

Portofolio yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan atau karya pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai yang memiliki jabatan fungsional pengawas,  sekolah/madrasah. Dengan instrumen penilaian seperti itu akan melahirkan kualitas pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/madrasah yang memiliki peran sebagai pemimpin, administrator dan supervisor lembaga pendidikan.

Berdasarkan temuan dari lapangan maka peneliti menyatakan bahwa aspek aspek dalam penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah secara rinci diilustrasikan melalui bagan  sebagai berikut;

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 21: Aspek  penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

 

R . Wayne Mondy (2008: 260) menjelaskan bahwa penilaian kinerja terdiri dari sifat, perilaku, kompetensi, pencapaian tujuan dan potensi perbaikan. Berdasarkan teori di atas, maka model penilaian kinerja Pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kementerian Agama Kudus tidak cukup hanya dilakukan dengan cara DP3 saja, yang sangat formalis birokrasi. Penilaian dengan DP3 tidak akan mampu mengetahui sikap, kompetensi dan pencapaian tujuan serta potensi perbaikan bagi kinerja atau kualitas Pengawas sekolah/madrasah.

Pengembangan model evaluasi/penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah  yang ditemukan peneliti ini akan dapat mengetahui sikap pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas sekolah/madrasah, akan dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki pengawas sehingga akan juga dapat dijadikan salah satu sarana untuk melakukan perbaikan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di sekolah.

Pembinaan pengawas sekolah/madrasah perlu selalu dioptimalkan untuk menghasilkan produk pengawasan yang efektif dan efisien. Jika dengan kondisi pengawas seperti sekarang ini, kinerja pengawas tidak mampu berjalan secara optimal. Untuk melakukan penyempurnaan kinerja pengawas perlu dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara penambahan jumlah  pengawas sehingga ada keseimbangan rasio pnegawas dengan lokasi yang dibina. Rasio yang ideal tidak didasarkan dengan jumlah sekolah atau satuan pendidikan melainkan didasarkan dengan jumlah guru. Berdasarkan data dari lembaga Pengembangan Profesi Guru (LPPG) Kudus tahun 2010 diperoleh data bahwa jumlah guru MI, MTS dan MA di Kudus sebanyak 4.005 guru dengan rincian Guru MI sebanyak 1560, Guru MTs 1570 dan guru MA sebanyak 875.

  1. Mursidi, BA selaku kepala MTS Matholi’ul Huda Kecamatan Gebog Kudus dalam wawancara tanggal 10 mei 2010 menuturkan;

 “ kalau berbicara ideal  ya masih banyak yang perlu dilakukan. Misalnya pertama, perlu ada penambahan personil pengawas yang sesuai dengan rasio jumlah guru dan madrasah. Rasio pengawasan bisa jadi tidak didasarkan dengn jumlah sekolah tetapi dengan jumlah guru. Kedua, perlu adas pengawas IPA, IPS, Ekonomi, Biologi, Kimia, Fisika dll. Selama ini guru guru kami mapel umum bingung kemana dan dengan siapa meminta saran dan pembinaan jika ada kesulitan. Sementara pengawas di kantor depag baru pengawas PAI saja. Ketiga, kalau pengawas mata pelajaran belum cukup, maka masing-masing pengawas harus memiliki kesadaran dalam penguasaan ilmu pengetahuan sehingga mampu memberi masukan kepada para guru guru mapel umum yang ada di madrasah”.

 

Langkah untuk mengoptimalkan kinerja pengawas perlu diikuti dengan seperangkat elemen yang memiliki kewenangan untuk membina. Apa yang diharapkan Kepala MTS Matholi’ul Huda tersebut tidak akan dapat terwujud jika elemen yang membina tidak disempurnakan atau dilakukan pembenahan.

Kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan memiliki peluang dijadikan elemen yang memiliki peran membantu melakukan pembinaan terhadap kinerja pengawas sekolah/madrasah, dengan harapan kinerja pengawas benar-benar optimal. Elemen lain yang memiliki wewenang membina bisa terdiri dari berbagai elemen, asalkan memiliki keterkaitan secara proporsional.

Drs. Cipta Hadi Saputra selaku kepala MA Hasyim Asy’ari Kecamatan Jekulo dalam wawancara tanggal 05 mei 2010 menuturkan;

 “ Kalau berbicara ideal untuk masa mendatang, maka elemen yang memiliki wewenang membina memang perlu dilakukan penyempurnaan, ada elemen lain  selain kepala kantor yang perlu dilibatkan. Bila perlu kepala madrasah diikutkan atau diposisikan sebagai aspek yang layak dijadikan obyek yang dimintai informasi tentang pengawas”

 

Dalam pandangan pengawas sekolah/madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, elemen yang memiliki wewenang melakukan pembinaan terhadap pengawas sudah saatnya dilakukan pembenahan atau perbaikan. Untuk mewujudkan kesadaran sosial atau kompetensi sosial, maka teman sejawat pengawa sekolah/madrasah juga layak di jadikan salah satu aspek yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Pengawas sekolah/madrasah.

Dra. H. Siti Zumaroh, M.Pd selaku pengawas mata pelajaran Al-qur’an hadits di MTS/MA dalam wawancara tanggal 21 april 2010 menuturkan;

 “  kalau pembinaan yang dimaksudkan adalah arahan atau petunjuk dari atas, ya selama  elemen yang layak ya kepala kantor saja, tetapi jika pembinaan itu dimaksudkan sebagai sarana untuk sharing atau sumbang saran, maka teman sejawat dan ketua pokjawas perlu dijadikan elemen yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah.  Bahkan bila perlu ada kehadiran elemen lain yang bisa diajak patner untuk pengembangan profesi sebagai pengawas sekolah/madrasah.

Berdasarkan data yang ditemukan penelitian, maka peneliti memberikan pendapat bahwa pembinaan terhadap pengawas setidaknya dilakukan dengan dua jenis pembinaan yaitu pembinaan yang bersifat pengembangaan profesi dan pembinaan yang bersifat administratif. Ada beberapa elemen yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan. Pembinaan profesi di lakukan oleh elemen kepala kantor, Bagian Analisis Kepegawaian, Kasi Mapenda, teman sejawat/pokjawas dan kepala madrasah. Adapun materi pembinaanya adalah sebagai berikut:

(1) Kepala kantor adalah elemen yang memiliki tanggung jawab segala kegiatan baik secara profesi maupun administratif. Untuk mengetahui realitas secara obyektif maka kepala kantor perlu memberikan kewenangan kepada elemen lain yang memiliki keterkaitan secara akademik dan administratif.

(2) Bagian Analisi Kepegawaian, Kasi Mapenda dan Pekapontren sebagai bagian dari kepala kantor yang memiliki kewenangan untuk membina pengawas sekolah/madrasah khususnya dalam aspek administratif yaitu mengevaluasi produk laporan tahunan yang dibuat oleh pengawas sekolah/madrasah. Dalam aspek profesi kasi mapenda dan pekapontren adalah memiliki wewenang membina dalam aspek kompetensi penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial bagi pengawas sekolah/madrasah.

(3) Ketua pokjawas/pengawas merupakan elemen yang setiap saat bertemu dan mengetahui berbagai sikap atau karakter yang dilakukan, oleh sebab itu ketua pokjawas dan teman sejawat lebih tepat diposisikan memiliki pembinaan dalam aspek kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

  (4)  Kepala Madrasah (Kamad) perlu diberi wewenang sebagai salah satu elemen yang memiliki kewenangan untuk membina pengawas sekolah/madrasah. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa kepala madrasah adalah memiliki tanggung jawab dalam proses kegiatan yang ada di masing-masing lembaga pendidikan. Oleh sebab itu kepala madrasah memiliki kewenangan memberikan informasi terkait dengan pembinana pengawas sekolah/madrasah khususnya dalam kinerja pengawas yang ada dalam kompetensi supervisi akademik, supervisi manajerial dan kompetensi evaluasi pendidikan. Sedangkan pembinaan secara admnistratif dilakukan oleh dua elemen yaitu Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU).

(3)   Model Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah

 Penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag Kudus dikembangkan dari model penilaian yang hanya bersifat formal administratif melalui DP3, dikembangkan/ditambah dengan model  penilaian yang bersifat affektif, yaitu selain dengan model penilaian formal administratif juga dilakukan dengan model penilaian afeektif.

Hasil penelitian tentang pengembangan model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah dapat diilustrasikan melalui tabel sebagai berikut:

Aspek yang dinilai Elemen yang menilai Alat penilaian
a.  administrasi formal Kepala kantor kemenag        DP3
c.    Kecapakan melaksanakan tugas profesi b.        Kepala kantor kemenag Kudus

c.         Kasubag TU

d.     Kasubag TU

e.         Analis Kepegawaian

f.         Kasi Mapenda

g.        Kasi Pekapontren

h.        Ketua Pokjawas

i.          Kepala sekolah/madrasah

a.         Kualitas laporan pekerjan

b.                               Ceklis

c.                                Portofolio

 

Tabel 14: hasil penelitian model pembinaan pengawas sekolah/madrasah melalui

penilaian kinerja

 

Model penilaian ini diharapkan akand apat mengetahui gambaran kinerja pengawas secara utuh/komprehentif. Hasil penelitian tentang pengembangan model penilaian kinerja juga dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 22: hasil penelitian tentang model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di Kantor Kemenag Kudus

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Perbandingan Model Kemenag dengan Model Hasil Penelitian (Model “Mukhamad  Saekan”)

Perbandingan antara model yang berlaku di kantor kemenag Kudus (model empirik) dengan model yang dihasilkan dalam penelitian (Model pengembangan/model Mukhamad Saekan) dapat dilihat dari sebagai berikut:

  • Model Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah

Model pengangkatan yang dilakukan di kantor kemenag Kudus menitik beratkan kepada karakteristik (a) bersifat sentralistik/stopdown, yaitu diawali dari kebijakan atau kebutuhan kantor kemenag propinsi tanpa melibatkan kantor kemenag Kudus terlebih dahulu sebelum menenukan quota atau mekanisme pengangkatan. (b) pengawas yang diangkat bersifat monolistik yaitu hanya pengawas rumpun/mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan madrasah, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan (c) persyaratan untuk mengikuti proses seleksi pengangkatan bersifat formalistik yaitu hanya memperhatikan atau berdasarkan kepada KMA nomor 381 tahun 1999 dan permendiknas nomor 12 tahun 2007, sehingga melahirkan pengawas sekolah yang kurang apsebtabel dan juga kurang sesuai dengan karakteristik Kudus yang dikenal dengan kota santri/qur’an. (d) proses seleksi/pengangkatan kelulusannya bersifat alternatif, artinya calon yang lulus dalam seleksi belum tentu dapat diangkat (memproleh SK) menjadi pengawas sekolah/madrasah, sehingga kurang memenuhi rasa kenyamanan bagi guru yang mengikuti seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah.

Model empirik ini kurang sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan, oleh sebab itu jika model ini tidak dikembangkan atau diperbaharui maka pengawas sekolah/madrasah di kantor kemenag Kudus  tidak akan mampu menjadi pendorong terwujudnya kualitas sekolah/madrasah secara optimal.

Model hasil penelitian /model Mukhamad Saekan memiliki karakteristik (a) bersifat bottom up/kolaboratif yaitu proses pengangkatan dimulai dari kajian secara internal pengawas sekolah/madrasah bersama elemen lain yang terkait di kantor kemenag Kudus khususnya persoalan yang menyangkut jumlah kebutuhan (quota), persyaratan tambahan yang perlu ditentukan yang diasumsikan sesuai dengan karakteristik daerah Kudus dan kemungkinan proses melakukan praseleksi jika peminat lebih banyak dibandingkan quota yang ditentukan.  (b) kolaboratif yaitu pimpinan kantor kemenag tidak melakukan sendiri dalam menentukan quota atau menentukan persyaratan tambahan, melainkan mengundang atau melibatkan elemen yang terkait dalam proses pengangkatan pengawas sekolah, sehingga elemen yang terkait benar-benar diperankan atau dilibatkan dalam proses pengangkatan pengawas sekolah/madrasah. (c) pengawas multilistik yaitu pengawas yang diangkat tidak hanya pengawas PAI di sekolah umum dan madrasah, tetapi juga pengawas non PAI yang ada di madrasah, karena kantor kemenag tidak hanya mengangkat dan membina  guru PAI saja, tetapi juga guru non PAI yang ditugaskan di madrasah. Selama ini guru mata pelajaran non PAI belum ada yang mengawasi atau membina. (d) pengawas non formal yaitu pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi dan membina pengelolaan madrasah diniyah (madin), karena selama ini pengawasan terhadap madin menjadi tugas tambahan bagi pengawas PAI di sekolah dan madrasah. (e) persyaratan lokalistik yaitu syarat tambahan yang ditentukan melalui rapat atau kajian internal kantor kemenag Kudus yanag diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tupoksinya. Syarat lokalistik itu misalnya, memiliki karya ilmiah dalam bidang pendidikan/pembelajaran, sesuai dengan karakteristik, aktif dalam organisasi sosial keagamaan, memiliki prestasi dalam bidang pendidikan/pembelajaran. (f) kelulusan mengikat yaitu setiap calon pengawas sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus secara otomatis dapat diangkat/menerima Surat keputusan (SK) pengangkatan, karena selama ini calon yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi pengangkatan tidak mesti dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah. Jika model ini diterapkan akan menambah motivasi bagi guru untuk mengikuti proses seleksi pengawas sekolah/madrasah dan akan menambah rasa kenyamanan bagi pengawas yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan.

Model hasil penelitian ini /model pembinaan Mukhamad Saekan ini jika diterapkan akan mampu menjawab kebutuhan yang ada di kantor kemenag Kudus. Kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi dalam bidang pengawasan adalah pengawas non PAI di madrasah dan pengawas khusus madin serta adanya kepastian bagi calon yang dinyatakan lulus. Tiga kekurangan ini belum pernah dilakukan/belum pernah ada dalam model pembinaan yang selama ini dilakukan.

  • Model Diklat Bagi Pengawas Sekolah/Madrasah

Model diklat yang ada di kantor kemenag dilakukan dengan dua cara (a) diklat formal birokrasi yaitu diklat dilakukan melalui farum forum rapat resmi yang dilakukan oleh kantor kemenag seperti rakorwas, radintap dan rakorgab. Pembinaan seperti ini menjadi kurang efektif optimal untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengawas dalam menjalankan tupoksinya. (b) diklat formal insidental yaitu diklat yang dilakukan jika ada program kegiatan dari kantor diklat propinsi yang waktunya belum dapat dipastikan. Diklat seperti ini menjadi kurang efektif untuk menambah pengetahuan, pemahaman dna ketrampilan pengawas dalam menjalankan tupoksinya.  Jika model ini dipertahankan akan berimplikasi kepada kurang relevan dengan pengembangan kompetensi yang dimiliki pengawas sekolah/madrasah.

Model diklat yang dihasilkan dalam penelitian/model diklat manurut Mukhamad Saekan dilakukan dengan tiga cara (a) diklat fungsional prajabatan yaitu diklat yang dilakukan bagi pengawas baru (maksimal 2 tahun dari menerima SK) dengan materi diklat yang lebih ditekankan kepada memberikan pengetahuan,pemahaman dan ketrampilan bagi pengawas baru dalam melakukan tugas kepengawasan.  Diklat fungsional prajabatan ini dibagi dibagi dalam tiga jenis yaitu diklat prajabatan bagi pengawas rumpun PAI di sekolaah dan madrasah, Diklat fungsional prajabatan bagi pengawas non PAI di madrasaah dan diklat fungsional prajabatan bagi pengawas khusus madin. Durasi waktunya berkisar 2- 6 hari efektif  (b) diklat rutin yaitu diklat yang diikuti seluruh pengawas sekolah/madrasah yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun. Materi diklat lebih ditekankan kepada peningkatan pemahaman dan ketrampilan dalam melakukan pengawasan yang melipiti materi manajerial, materi kepengawasan dan materi pembelajaran. Durasi waktu diklat berkisar 2-4 hari efektif. (c) diklat profesi areal yaitu peningkatan ketrampilan bagi pengawas syang dilakukan dnegan cara penyempurnaan atau memperkecil rasio pengawasan. Selama ini rasio pengawasan 1; 35-45, sehingga dengan besarnya rasio pengawasan itu ketrampilan dan kinerja pengawas kurang optimal.

Model ini jika diterapkan akan dapat meningkat kompetensi yang dimiliki setiap pengawas sekolah, karena diklat yang dikembangkan ini dari segi materi diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan pengawas dalam menjalankan tupoksinya. Jika dilihat dari segi waktu, diklat ini dilakukans ecara rutin dna terjadual setiap setahun sekali.

  • Model Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah

Model penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah yang dilakukan di kantor kemenag Kudus hanya dengan 1 (satu) cara yaitu penilaian formal birokrasi ( DP3). Model formal birokrasi ini tidak dapat menggambarkan kualitas kinerja secara utuh dan komprehensif.

Model penilaian kinerja yang dihasilkan dalam penelitian ini/model penilaian menurut Mukhamad Saekan dilakukan dnegan dua cara (a) model formal birokrasi yangs elama ini berjalan tetap dilakukan karena penilaian ini sudah menjadi kebijakan secara nasional. (b) model penilaian secara affektif yaitu penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah yang dilakukan dengan menggunakan instrumen dokumentasi/menilai dokumen yang dimiliki pengawas seperti dokumen perencanaan program dan pelaporan, ceklis/skala penilaian kompetensi dan portofolio.

Model ini jika diterapkan akan mampu menjelaskan atau memebrikan gamabaran secara jelas dan utuh tenetang kinerja pengawas sekolah/madrasah.

Perbedaan model yang ada di kantor kemenag Kudus dengan model yang dihasilkan dalam penelitian dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

5.5  Nilai Keunggulan

Pengembangan model yang ditemukan dalam desertasi ini memiliki keunggulan dibanding model pembinaan yang selama ini dilaksanakan di Kantor Kemenag Kudus. Keunggulan atau nilai lebih model yang ditemukan antara lain:

  • Dari aspek yuridis formal, model yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat kontekstual atau pengembangan, sehingga tidak harus didukung dengan aturan kebijakan yang sifatnya nasional, khususnya dalam hal pengangkatan bottom up, kolaboratif, persyaratan lokal dan instrumen penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah. Model yang selama ini dilakukan bersifat normatif tekstualis, hanya dilakukan berdasarkan norma-norma yang ada dalam aturan khususnya Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 381 Tahun 1999.
  • Dari aspek pemenuhan kebutuhan, model yang dihasilkan dalam penelitian ini sangat efektif untuk menambah jumlah pengawas sekolah/madrasah yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan, khususnya dalam hal pengangkatan pengawas multilistik. Secara empirik Kantor Kemenag memiliki tanggung jawab untuk membina guru dari berbagai bidang studi. Dengan model yang ditemukan ini guru guru bidang studi selain PAI akan dapat dibina secara optimal. Model yang selama ini dilakukan hanya mengangkat pengawas PAI di sekolah umum dan madrasah, sehingga guru bidang studi umum/non PAI di madrasah belum dibina secara optimal.
  • Dari aspek pengelolaan dan pembinaan lembaga pendidikan non formal Madrasah diniyah, model yang dihasilkan akan memberikan nilai lebih bagi madin, karena model yang dihasilkan ini akan melahirkan pengawas khusus yang membina pengelolaan lembaga abadin dan pembinaan kemampuan guru madin dalam melaksanakan proses pembelajaran. Model pembinaan yang selama ini dilakukan tidak ada pengawas khusus madin, sehingga pembinaan madin belum dilaksanakan secara optimal.
  • Dari aspek psikologi yang lulus seleksi, model ini memberikan rasa nyaman bagi guru yang dinyatakan lulus dalam seleksi pengangkatan, karena model yang dihasilkan sifat kelulusannaya mengikat, yaitu setiap guru yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan harus diangkat di beri SK sebagai Pengawas sekolah/madrasah. Model yang selama ini dilakukan sifat kelulusannya tidak mengikat, yaitu guru yang dinyatakan lulus belum tentu diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah.
  • Dari aspek efektivitas pekerjaan, model yang dihasilkan ini akan memberikan efektivitas pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas profesinya khususnya pengawas SD/MI, karena model yang dihasilkan memperkecil rasio antara pengawas denean lokasi pengawasan (1:12-15). Sedangkan model yang selama ini dilakukan rasio pengawasan (1: 25-30) bahkan untuk pengawas SD/MI/Madin Ulya diwilayah kecamatan Kota dan undaan mencapai (1: 30-45).
  • Dari aspek kesiapan bagi pengawas baru, model yang dihasilkan dalama penelitian ini akan memberikan kesiapan dalam hal materi pengawasan, karena model yang dihasilkan ini memberikan pelatihan pra jabatan bagi pengawas yang baru diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah. Model yang dilaksanakan selama ini, tidak memberikan diklat pra jabatan bagi pengawas baru.
  • Dari aspek fungsional struktural, model yang dihasilkan akan menyebabkan beberapa struktur yang berkaitan dengan pengawas sekolah/madrasah lebih berfungsi, karena model yang dihasilkan memberikan kewenangan atau peran dalam proses seleksi/pengankatan pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing seperti kasi mapenda, kasi pekapontren, ketua pokjawas dan kepala madrasah/diniyah. Model pembinaan yang dilaksanakan selama ini, tidak memberikan kewenangan secara proporsional dalam proses seleksi/penegangkatan pengawas sekolah/madrasah.
  • Dari aspek citra/kharisma pengawas, model yang dihasilkan memberikan peningkatan citra/kharisma profesi pengawas sekolah/madrasah, karena model yang dihasilkan akan memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Model yang selama ini dilakukan, kurang memberikan pengetahuan dan ketrampilan pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas, sehingga citra/kharisma profesinya masih jauh dari harapan.
  • Dari aspek sub sistem pendidikan, model yang dihasilkan akan memposisikan jabatan fungsional pengawas sebagai sub sistem yang terintegrasikan dalam sistem pengelolaan lembaga pendidikan, karena model pembinaan yang dihasilkan akan berjalan jika posisi penegawas bersifat integral. Model pembinaan yang selama ini dilakukan memposisikan Pengawas sekolah/madrasah  terpisah dalam susb sistem pengelolaan pendidikan.

Keunggulan model yang dilaksanakan di kantor kemenag dengan model yang dihasilkan dalam penelitian dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Nilai Keunggulan model pembinaan di kantor kemenag Kudus Nilai keunggulan model yang dihasilkan/dikembangkan
a.       Yuridis formalnya normatif tekstualis

b.      Kurang menjawab kebutuhan yang ada dilapangan

c.       Kurang memberikan nilai tambah bagi pengelolaan dan pengembangan Madrasah Diniyah (madin)

d.      Tidak nyaman bagi calon yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan Pengawas sekolah/madrasah

e.       Rasio pengawasn terlalu besar, menyebabkan kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan penmgawas sekolah/madrasah

f.       Diklatnya kurang  efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan  pengawas sekolah/madrasah

g.      Tidak mengfungsikan elemen yang terkait dengan Pengawas sekolah/madrasah

h.      Citra pengawas sekolah/madrasah rendah

i.        Pengawas dalam posisi  terpisah dengan sub sistem pengelolaan pendidikan

a.       Yuridis formalnya kontekstual

b.      Menjawab kebutuhan yang ada dilapangan

c.       Memberikan nilai tambah bagi pengelolaan dan pengembangan Madrasah Diniyah (madin)

d.      Memberikan rasa nyaman bagi calon yang dinyatakan lulus seleksi pengangkatan Pengawas sekolah/madrasah

 

e.       Rasio pengawasan lebih kecil, sehingga menyebabkan optimalinya proses pengawasan dan pembinaan Pengawas sekolah/madrasah

f.       Diklatnya lebih efektif untuk meningkatakan pengetahuan dna ketrampilan bagi pengawas sekolah/madrasah

g.      Lebih mengfunsgikan elemen yang terkait dnegan Pengawas sekolah/madrasah

h.      Citra pengawas sekolah/madrasah lebih tinggi

i.        Pengawas sekolah/madrasah dalam posisi integral dalam system pengelolaan pendidikan

 

Tabel 15: Daftar  keunggulan Model Pembinaan kemenag Kudus dengan Model hasil penelitian (“Model M. Saekhan”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 6

PENUTUP

  1. 1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian, maka desertasi ini dapat disimpulkan;

6.1.1 Model seleksi/pengangkatan pengawas sekolah/madrasah dilingkungan Kantor Kemenag yang sudah ada, perlu dikembangkan agar mampu melahirkan kualitas pengawas sekolah/madrasah yang ideal. Model yang dikembangkan antara lain; (a) sistem pengangkatan dari stopdown menjadi bottom up (b) persyaratan yang bersifat formal dikembangkan menjadi syarat lokal (c) personil yang diangkat yang semula hanya mengangkat pengawas rumpun PAI di sekolah dan madrasah, perlu dikembangkan mengangkat pengawas rumpun non PAI di madrasah dan pengawas khusus madin (d) kelulusan seleksi yang semula bersifat alternatif perlu dikembangkan menjadi bersifat mengikat; 

6.1.2 Model pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengawas sekolah/madrasah di lingkungan kantor kemenag yang sudah ada, perlu dikembangkan menjadi model diklat yang lebih sesuai harapan, yaitu diklat yang semula hanya dilakukan melalui forum-forum resmi rapat di kantor kemenag perlu dikembangkan menjadi diklat formal pra-jabatan dan diklat formal rutinitas. Diklat pengawas juga perlu dilakukan dengan cara penyesuaian rasio pengawas dengan lokasi pengawasan yang disebut dengan diklat formal areal.

6.1.3 Evaluasi/penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah yang ada dilingkungan kantor kemenag Kudus  perlu dikembangkan. Evaluasi/penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah yang semula hanya dengan DP3 perlu dikembangkan dengan penilaian kinerja yang diharapkan mampu melahirkan kualitas kinerja pengawas sekolah/madrasah. Penilaian yang semula hanya dilakukan oleh kepala Kantor Kemenag, perlu dikembangkan menjadi ada penambahan elemen yang menilai, yaitu di samping kepala Kantor Kemenag juga perlu ditambah kasi mapenda, kasi pekapontren, ketua pokjawas, pengawas dan kepala madrasah. Alat penilaian perlu dikembangkan menggunakan alat penilaia seperti, penilaian kualitas laporan sikap, ceklis dan portofolio.

6.2 Keterbatasan Penelitian

6.2.1 Penelitian desertasi ini peneliti sadari bahwa belum sepenuhnya mampu menggali semua persoalan yang ada yang terkait dengan pembinaan pengawas sekolah/madrasah. Dalam  desertasi ini hanya menggali data yang terkait dengan pengembangan model seleksi/pengangkatan, pengembangan model diklat dan  pengembangan model panilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Sedangkan model yang terkait dengan persoalan lain seperti model penggajian, model promosi dan mutasi, model sanksi/hukuman, belum dapat dikaji dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, keterbatasan penguasaan teori akademik dan keterbatasan dukungan materi yang dimiliki oleh peneliti.

6.2.2 Dari aspek metodologi penelitian, uji coba hasil/produk hanya dilakukan melalui validasi terbatas secara akademik, karena produk /hasil model pembinaan yang ditemukan tidak dapat diketahui secara instan/cepat, melainkan secara evolutif yang memerlukan waktu yang cukup lama.

6.3  Saran

6.3.1 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus

6.3.1.1 Model pembinaan terhadap pengawas sekolah/madrasah di Kudus masih perlu banyak perbaikan atau penyempurnaan yaitu dengan cara melibatkan elemen lain dan meningkatkan fasilitas bagi pengawas sekolah/madrasah.

6.3.1.2 Perlu ada kerjasama dengan pihak pihak terkait dalam hal pembinaan pengawas sekolah/madrasah, agar pengawas sekolah/madrasah di lingkungan Kantor Kemenag Kudus dapat mengoptimalkan kinerjanya sebagai pengawas yang memiliki jabatan fungsional/profesi.

6.3.1.3 Pokjawas perlu lebih diberdayakan perannya dengan cara diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan khususnya yang menyangkut proses pembinaan pengawas sekolah/madrasah/madraah.

6.3.2 Kelompok kerja pengawas

6.3.2.1 Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) harus lebih aktif memberikan masukan atau usulan kepada pimpinan khususnya yang menyangkut tentang pembinaan  profesi pengawas sekolah/madrasah.

6.3.2.2 Pokjawas diharapkan lebih aktif sebagai inisiator atau fasilitator untuk mengembangkan atau mengaktifkan organisasi profesi pengawas yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kudus.

6.3.2.3  Kegiatan rutin yang diselenggarakan  pokjawas perlu dioptimalkan lagi menjadi forum yang lebih mampu memberdayakan pengawas sekolah/madrasah, sehingga para pengawas sekolah/madrasah bisa menjadikan forum tersebut sebagai forum pengembangan karir bagi pengawas sekolah/madrasah yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Kudus.

 

 

 

6.4 Penutup

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, desertasi ini dapat diselesikan. Semoga desertasi ini dapat memberikan menfaat untuk pribadi peneliti dan masyarakat baik secara akademik maupun secara praktis, amien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

  1. Anwar Prabu Mangkunegara (2009), Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Refika Aditama, Bandung Jawa Barat.

 

Afifuddin & Ahmad Sabeni (2009), Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia Bandung, Jawa Barat.

 

Amirul Hadi (2005), Metodologi Penelitian Pendidikan, Pustaka Setia Bandung, Jawa barat.

 

Burhan Bungis (2007), Penelitian Kualitatif, Komunikais, Ekonomi, Kebijakan Publik dean ilmu social lainnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

 

Castetter William B, (1981) The Personal Functional in Aducation Administration, Ed 3, New York: Mc Milan Publishing Co, Inc.

 

Burton WH & Lee J Bruckner (1955), Supervision, New York: Appleton Century Craff, Inc

 

Davis, GA (1989), Effective School and Effective Teacher, Boston: Allyn and Bacon.

 

Faustoni C. Gomes (1995), Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi, Yogyakarta.

 

Frances Hesselbein & Rob Johnston (ed) (2005), Misi dan kepemimpinan, PT Alex Media Komputindo, Jakarta

 

Good CV (1973), Dictionary of Education, New York, Mc Grow Hill Book Company.

Herman Sofyandi (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha ilmu, Yogyakarta.

 

James J. Jones & Donald L. Walters (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia, Q- Media, Yogyakarta.

 

Johan Holland (1973), Making Vocational Choices: A Theory of Careers, Engliwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

 

Jerome S Arcaro (2006), Pendidikan Berbasis Mutu, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

 

 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 381 tahun 1999 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan angka kreditnya.

 

Madya Ekosusilo (2003), Sekolah Unggulan berbasis Nilai, Univet bantara Press, Sukoharjo

 

 

Mc Millan H James & Sally Schumacher (2001), Research In Education, A Conceptual introduction, Longman, New York, Sanfransisco

 

Mohammad Ali (1993), Strategi Penelitian Pendidikan, Angkasa, Bandung Jawa Barat

 

 

Mantja W (2007), Profesionalisme Tenaga Kependidikan, Elang Emas, Malang Jawa Timur

 

Marihot Tua Efendi Hariandja (2007), Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, pengembangan, pengkompensasian dan peninkatan Produktivitas Pegawai, Grasindo, Jakarta.

 

Masyhuri (2008), Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif, PT. Refika Aditama, Bandung, Jawa Barat

 

Mondy R Wayne (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Erlangga, Jakarta.

 

Muhammad Idrus (2009), Metode Penelitian Ilmu Sosial, pendekatan kualitatif dan Kuantitatif, Erlangga, Jakarta.

 

Mukhamad Saekan (1998) Pembinaan kemamapuan Guru Profesional di Lingkungan Lembaga pendidikan (LP) Ma’arif Jepara Jawa tengah. Tesis IKIP Bandung Jawa Barat.

 

Ndraha, Taliziduhu (2005), Teori Budaya Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta.

 

Nana Sudjana (2006), Standar Mutu Pengawas sekolah/madrasah, Depdiknas, Jakarta

 

 Nugroho (2001), Model Pencegahan Tawuran Pelajar Melalui Peningkatan Kecerdasan dan Kematangan Emosi. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Semarang: Lemlit UNNES.

 

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

 

 Peter, Oliva F (1976), Supervison for Today Schools, Logman, New York & London

 

Petunjuk tehnis (juknis) Jabatan Fungsional Pengawas sekolah/madrasah tahun 2000

 

  1. Robbin Stephen – Timothy A Judge (2008) Perilaku Organisasi, Salemba Empat, Jakarta.

 

Retno Sriningsih Satmoko (1999), Landasan Kependidikan, CV. IKIP Semarang Press, Jawa Tengah

 

Ronald S Brandt (ed) (1982), Supervision of Teaching, Yearbook Committee.

 

Samana  A (1994), Profesionalisme Keguruan, kanisius, Yogyakarta

 

Samsudi (2006) Pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. (studi model preskriptif dengan penerapan learning guide pada program keahlian tehnik mekanik otomotif), Desertasi UPI Bandung.

 

Soetjipto (2007), Profesi Keguruan, Rineka Cipta, Jakarta

 

Soekidjo Notoatmodjo (2009) Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rinike Cipta, Jakarta.

 

Sergiovanni J Thomas & Starrtt J Robert (1993), Supervison, McGrow-Hill, Inc New York

 

Sudarwan Danim (2002), Menjadi Peneliti Kualitatif, Cv Pustaka Setia, Bandung Jawa Barat.

 

Sugiono (2008), Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, Jawa Barat.

 

 

Suharsimi Arikunto (2008) Manajemen Pendidikan, Aditya Media, Yogyakarta

 

 _____________________ (2008), Evaluasi Program Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta

 

Tony Bush (2006), Theories of Educational Leadership and Management, SAGE Publications, London

 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

 

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

 

Werther, William B dan Keith Davis (1996), Human Reseources and Personel Management (Fifth Edition), Mcgraw-Hill, Inc New York.

 

Zaenal Aqib (2007), Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah/Madrasah, CV YRama Widya, Bandung Jawa Barat

 

____________ (2009), Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, CV Yrama Widya, Bandung Jawa Barat.

 

                                                     

 

Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter