|  | 

Aktivitas

Jagong Bareng Wakil Rakyat Kudus

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Pada hari Sabtu 29 september 2019, saya diminta LSM Lepas Kudus untuk berdiskusi Jagong Barang Wakil Rakyat dengan tema “Menjadikan Wakil Rakyat Bermartabat”, yang dilaksanakan di Balai jagong Wartawan Kudus. Hadir sebagai nara sumber selain saya adalah (1) Ketua DPRD Kudus ( Mas Yusuf), (2) Wakil Ketua DPRD dan juga Ketua DPC PKB Kudus ( Bapak H. Ilwani), (3) Anggota DPRD Kudus Bapak H. Sunarto, (4) Tokoh LSM Bapak Bin Subiyanto dan juga dihadiri beberapa caleg yang akan ikut kompetisi pemilu 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan waktu kampanye bagi peserta pemilu dilakukan mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Saatnya rakyat mengetahui dan memahami secara detail tentang kualitas kinerja calon wakil rakyat sebelum menjatuhkan pilihan untuk memilih lima tahun kedepan.  Disetiap negara demokrasi, rakyat pasti memiliki wakilnya yang duduk di lembaga legislatif. Tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) wakil rakyat adalah menyerap aspirasi kemudian memperjuangkan agar rakyat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Hubungan (korelasi) antara rakyat dengan wakil rakyat harus bersifat positif dalam artian semakin tinggi dan kompleks problem rakyat maka semakin tinggi semangat wakil rakyat untuk menyerap dan memperjuangkanya. Samuel P Huntington (1968) dalam “Political Order in Changing Society”, jika aspirasi rakyat tinggi, sementara kemampuan wakil rakyat rendah akan  mengarah pada distabilitas politik yang menjadi awal kekacauan demokrasi.

Hasil Survey

Berdasarkan hasil  survei yang dilakukan oleh Transperency Indonesia (TII) pada bulan maret  tahun 2017 menunjukan hasil sangat mengejutkan. Sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia menganggap level korupsi di Indonesia meningkat dalam 12 bulan terakhir, dimana DPR merupakan lembaga negara yang paling korup.  

Hasil survey yang sama dilakukan oleh Tasamuh Indonesia Mengabdi (Time) Jawa Tengah pada bulan desember 2017. Survey  kepada 207 mahasiswa yang kuliah di  16 (enambelas) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tersebar di Wilayah Jawa yaitu  Universitas Indonesia (UI), Universiats Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Islam Negeri  (UIN)  Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanaian Bogor (IPB), Universiats Jenderal Soedirman (UNSOED), Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang, Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universiats Gadjah Madja (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Sebelas Maret (UNS), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Brawijaya (UNIBRAW). Hasilnya sangat mengejutkan, hanya 11 % mahasiswa yang mengatakan puas dengan kinerja Lembaga DPR.

Pada tanggal 23-26 agustus 2018, Charta Politika melakukan survey kepada 800 orang tentang “Kinerja DPR RI di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo”. Hasilnya, cukup menggembirakan, bahwa DPR RI di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo dinilai oleh publik memiliki kinerja cukup baik. Responden yang menilai kinerja DPR RI semakin baik sebanyak 34,8 persen.

Bagaimana menilai  Wakil Rakyat?

Bagi bangsa Indonesia, memiliki siklus 5 ( lima) tahunan untuk memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Menurut logika demokrasi, pemilu bisa kita jadikan sarana untuk memberi hadiah ( penghargaan) sekaligus untuk memberi sanksi ( hukuman) kepada wakil rakyat. Artinya jika kinerjanya bagus bisa dipilih lagi, kalau kinerjanya buruk jangan dipilih lagi.


Sampai disini bisa kita katakan, rakyat harus memiliki kemampuan untuk menilai kinerja wakil rakyat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang. Setidaknya ada 5 ( lima) pendekatan untuk mengetahui seperti apa kualitas kinerja wakil rakyat;

Pertama, Pendekatan behavioral. Mengetahui kinerja wakil rakyat dilihat dari sikap, perilaku dan juga perangainya dalam kehidupan sehari hari. Bagaimana mereka bertuturkata, cara berkomunikasi dengan orang lain, seperti apa perhatian atau kepedulian kepada orang lain. Sering berbohong apa tidak, sering mengatakan ujaran kebencian atau tidak,  suka menyebar kabar hoaxs apa tidak.

Kedua, Pendekatan history (sejarah). Baik buruk seseorang bisa ditelusuri dari rekam jejak di masa lalu dalam kurun waktu tertentu. Apakah di masa lalu pernah melakukan pelanggran etika dan norma agama dan negara atau tidak. Di masa silamnya apakah mereka pernah terjerat kasus etika, asusila atau pidana tertentu. Ini semua menjadi dasar untuk menilai kualitas wakil rakyat.

Ketiga, Pendekatan Institusional  (kelembagaan). Menilai kinerja wakil rakyat dilihat dari realitas kinerja tempat lembaga bekerja yaitu DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/ kota. Sejauhmana lembaga lembaga tersebut mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal. Apakah tupoksi yang diatur di dalam undang undang MD3 benar benar bisa di laksanakan atau tidak.

Keempat,  Pendekatan Struktural (Fungsional). Kinerja wakil rakyat bisa dilihat dari sejauhmana organ atau struktur yang dimiliki  buat oleh DPR, DPRD seperti wakil ketua, komisi, badan anggaran dan alat kelengkapan lainya  bisa menjalankan tugasnya secara optimal?

Kelima, Pendekatan komparatif.  (perbandingan). Kualitas kinerja wakil rakyat bisa dilihat dari hasil perbandingan antara kinerja wakil rakyat satu dengan lainya, juga bisa dilihat dari perbandingan dengan kinerja sebelumnya. Jika lebih baik dari periode sebelumnya  maka mereka pantas dikatakan berkualitas. Jika lebih buruk atau sama dari sebelumnya maka mereka masuk kategori tidak berkualitas.  Islam menggariskan, jika hari ini lebih baik dari kemarin adalah beruntung, jika hari ini sama dengan kemarin kategorinya sebagai orang yang rugi, jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu artinya orang yang celaka.

Manusia Super

Wakil rakyat harus mampu mewujudkan dirinya sebagai “Manusia Super”. Setidaknya itulah yang digambarkan filosof modern bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche dalam buku berjudul The Everything Great Thinkers Book. Manusia Super dalam pandangan FW. Nietzcshe adalah sosok manusia yang selalu menghindari atau menolak sifat dan perilaku yang merendahkan dirinya. Membuat keputusan selalu didasarkan pertimbangan etika dan moralitas. Manusia super selalu memusatkan perhatiannya pada keberhaislan masa depan, sehingga selalu optimis, bekerja berdasarkan motivasi dan dedikasi yang tinggi.

Di Era sekarang dan masa depan, sebagai wakil rakyat harus memiliki dan juga benar enar mampu mengimplementasikan sebagai manusia super, agar nama baik wakil rakyat semakin bermarabat.

Dalam regulasi posisi wakil rakyat memiliki kekuatan yang relatif besar dalam upaya memperjuangkan aspirasi rakyat. Peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian antar waktu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 5 ayat 1-3 dapat dipahami bahwa Partai Politik sebagai Induk wakil rakyat tidak bisa sekehendaknya memecat atau mengganti wakil rakyat yang duduk di Lembaga legislatif. Oleh sebab itu tidak ada alasan para wakil rakyat untuk “takut” kepada induk organisasinya di partai politik. Wakil rakyat bekerja untuk rakyat, bukan untuk pengurus partai politik.

 

Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter