|  | 

Populer

Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Oleh : M. Saekan Muchith

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi bahan perbincangan menarik setelah Partai Perindo secara resmi mengajukan permohonan uji materi pasal 169 huruf (n) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pandangan partai Perindo, pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 7 yang berbunyi “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.
Permohonan uji materi secara tehnis waktu sangat dekat dengan masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sangat mudah diprediksi permohonan uji materi itu bersifat politis pragmatis yaitu berkaitan dengan proses pencalonan wakil presiden Yusuf Kalla (JK) untuk maju lagi sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden 2019 nanti. Di era demokrasi, semua warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama memperoleh keadilan hukum sehingga sikap partai perindo mengajukan permohonan uji materi merupakan hal yang sah sah saja. Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana peluang dari permohoban uji materi tersebut. Sejauhmana peluang permohoban itu di terima atau di tolak oleh MK.
Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 24 C ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa kewenangan MK menyangkut 5 hal yaitu. Pertama, menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945, Ketiga, memutus pembubaran partai politik, Keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan Kelima, memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya atau perbuatan tercela dan/atau tidfak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945.
Artinya, MK akan mengkaji dan memutuskan apakah Undang Undang No 7 tahun 2017 pasal 169 huruf n bertentangan dengan UUD 1945 pasal 7. Jika hakim MK menganggap pasal 169 huruf (n) bertentangaan dengan pasal 7 Undang Undang Dasar 1945 maka secara otomatis permohonan uji materi akan diterima maka pasal 169 huruf (n) dinyatakan tidak ada, sehingga Wakil Presiden JK bisa menjadi calon wakil presiden di pilpres tahun 2019. Jika hakim MK menganggap pasal 169 huruf (n) justru menjabarkan atau menguatkan pasal 7 UUD 1945 maka permohonan uji materi akan di tolak, secara otomatis keinginan Presiden Yusuf Kalla untuk menjadi calon wakil presiden di pilpres tahun 2019 sudah tidak ada lagi.
Mari kita lihat, pasal 169 huruf (n) tentang syarat calon presiden dan wakil presiden berbunyi “ belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama”. Sedangkan pasal 7 UUD 1945 berbunyi “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.
Baik dalam pasal 169 huruf (n) Undanag Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu maupun pasal 7 Undang Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan bahwa yang di maksud masa jabatan presiden dan wakil presiden 2(dua) kali harus berturut turut. Dilihat dari substansi materi pasal 169 huruf (n) dalam Undang Undang Pemilu tidak bertentangan dengan pasal 7 Undang Undang Dasar 1945. Justru bersifat memperjelas dan mempertegas Undang Undang dasar 1945.

Jika MK menerima permohonan uji materi yang berimplikasi tidak berlakunya pasal 169 huruf (n) Undang Undang Pemilu maka akan menjadi sejarah hitam bagi tumbuhnya iklim demokrasi bagi bangsa Indonesia. Reformasi yang dicanangkan tahun 1998 memberikan amanah bahwa tidak boleh ada dominasi kekuasaan mutlaq tanpa batas, karena akan menjadikan negara atau kekuasan otoriter. Selain itu juga akan sulit terjadi regenerasi kepemimpinan nasional karena setiap orang kalau sudah menduduki jabatan (kekuasaan) cenderung untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan yang sudah dimiliki.

Dr. M. Saekan Muchith, S.Ag, M.Pd Peneliti Tasamuh Indonesia Mengabdi (TIME), Ketua IKA PMII Kudus, Dosen tetap IAIN Kudus

Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter