|  | 

Aktivitas

FGD Pendidikan Pemilih Berdaulat Bersama KPU Jepara

img-responsive
Share this ...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Alhamdulillah Pada hari kamis 15 pebruari 2018, mendapat kesempatan untuk diskusi bersama teman teman aktivis kabupaten Jepara. Berdiskusi tentang Format Pendidikan pemilih berdaulat yang difasilitasi oleh KPU Jepara.Ketemu teman teman lama yang juga para senior sepeti bapak Drs. H. Zaenuri Toha. Sahabat Rozak Assowy, Sahabat Zakaria Anshori, Sahabat Haedar Ketua KPU Jepara, Sahabat Sukardi wartawan Suara merdeka dan masih banyak lagi teman teman lainnya.

Ternyata teman teman Jepara sangat idealis dan kritis terhadap berbagai fenomena. Banyak hal yang bisa saya ambil pelajaran dari teman teman aktivis Jepara tentang pemilu/pilkada dan pendidikan pemilih yang berdaulat.

Sambil diselingi guyonan tetapi tetap surius, semua peserta sangat antusias untuk berkomentar dan mengkritisi persoalan yang berkaitan dnegan pemilu dan pemilih berdaulat.

Sebagai pengantar dan untuk bahan berdiskusi saya memebrikan tulisan ringan yang berjudul “Berharap Terwujud Pilkada Berintegritas dan Pemilih Berdaulat”, (Sebuah Ihtiyar Menuju Jepara Semakin Bermartabat).

Pendahuluan

Filosof dan juga pemikir Muslim Ibnu Khaldun memiliki tiga konsep terkait dengan manusia dan politik. Tiga konsep itu adalah “ Zoon Politicon”,Teori Ashabiyah” dan “Tabiat Madani”. Ketiga konsep itu berjalan seiring dan seirama dalam artian saling melengkapi satu dengan lainnya.

Zoon Politicon merupakan hakekat (fitrah)  manusia yang tidak akan bisa terlepas dari ketergantungan dengan sesama manusia, karakter asasi manusia yang suka menolong, membantu, saling meghragai dan menghargai. Karakter kodrati inilah menurut Ibnu Khalduns ebagai cikal bakal terwujdunya suatu masyarakat (komunitas).

Teori Ashabiyah mengandung makna adanya kesamaan dalam satu kelompok tertentu untuk membangun kekuatan dalam suatu komunitas sehingga mampu mengatur dan membimbing serta mengarahkan kelompok lain untuk melakukan hal hal yang positif.  Dalam pandangan Ibnu Khaldun teori Ashabiyah ini menjadi cikal bakal terjadinya suatu negara/kekuasaan, kepemimpinan.

Tabiat Madani mengandung makna keteraturan manusia dan suatu komunitas sangat ditentukan oleh sejauhmana mentaati dan menghargai etika, norma yang menjadi standar umum kehidupan. Standar atau norma bisa lahir dari keyakinan, budaya dan karya cipta manusia.

Pelaksanaan Pilkada berintegritas dan pemilih yang berdaulat akam terwujud sangat tergantung sejauhmana rakyat Jepara mampu memahami dan juga melaksanakan (mengamalkan) ketiga konsep yang di gagas oleh Ibnu Khaldun.

Pengertian Integritas dan Berdaulat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Atas dasar pengertian tersebut, maka integritas dapat di tandai dengan tiga hal yaitu  MutuUtuh dan  Jujur.

Mutu dalam pandangan JM Juran adalah proses dan hasil yang sesuai harapan dari masyarakat atau pengguna/stakeholders. Dalam pandnagan Philip B Crosby Mutu adalah proses dan hasil yang dilakukan berdasarkan standar /aturan yang telah ditetapkan. Pemilu/Pilkada dikatakan bermutu jika proses dan hasil pemilu/pilkada sesuaid enagn harapan amsyarakat dan selalu berdasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan.

Utuh/komprehensif adalah berfungsinay semua elemen yang terkait dalam proses kegiatan. Pemilu/pilkada diakatakan utuh jika semua elemen yang terkait denagn pemilu/pilkada dapat diperankan dan difungsikan secara optimal.

Jujur mengandung makna pengakuan terhadap kesalahan/kekurangan dan terbuka kritik atau saran dari luar. Kekurangan yang ada dijadikan landasan untuk perbaikan di masa mendatang. Pemilu/Pilkada dikatakan penuh kejujuran jika semua elemen yang terkait dalam proses pemilu/pilkada tidak menutupi kekurangan atau kecurangan yang ada baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Berdaulat dalam pengertian umum diartikan memiliki kekuasaan atau kewenangan secara utuh sehingga mempunyai kebebasan mengekprsikan keinginan dan melakukan tindakan tanpa ada paksaan atau intervensi dari manapun. Pemilih dalam pemilu/Pilkada dikatakan berdaulat jika setiap pemilih memiliki kebebasan untuk mengekspresikan aspirasinya dan benar benar bis amenggunakan hak pilihnya tanpa ada pengaruh dari pihak lain baik secara langsyung maupun tidak langsung.

Problem Utama Pilkada/Pemilu

Secara umum problem di pahami adanya kesenjangan antara idealitas dengan realitas, artinya ada sesuatu realitas yang harus ditemukan solusi penyelesaiannya. Secara idealitas pemilu/pilkada adalah sarana untuk menuju kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, ketenangan dan kenyamanan hidup masyarakat. jadi Pemilu /Pilkada bukan merupakan tujuan melainkan hanya sekedar salah satu cara untuk mencapai tujuan hakiki yaitu keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan dan kenyamanan kehidupan.

Pertama, Problem akademik/Cara fikir. Terdapat kesalahan (salah kaprah) dalam cara fikir (mindset) terhadap pemilu/pilkada. Pemilu/Pilkada dan bahkan juga demokrasi seakan akan dianggap tujuan akhir dari sebuah proses. Implikasi dari mindset ini akan menghambat dan mengabaikan tujuan utama yaotu keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, Problem Kepercayaan (Trust Problem). Kepercayaan masyarakat terhadap elemen pokok dan produk pemilu/pilkada sangat rendah. Elemen pokok pemilu /pilkada adalah partai politik sedangkan produk pemilu/poilkada adalah lembaag DPR/DPRD. 

Pada tahun 2012 penulis pernah melakukan survey kepada masyarakat Kudus dengan total responden 800 orang, tentang persepsi masyarakat Kudus terhadap politik yang diwakili oleh empat elemen yaitu (a) Kalangan atau unsur Akademisi (b) Kalangan atau unsur birokarsi (c) Kalangan atau unsur Pedagang kali lima (PKL) (d) Kalangan atau unsur pemilih pemula atau pelajar.  Pengisi angket 20 % berasal dari kalangan akademisi/kampus/LSM, 25 % dari kalangan birokrasi, 40 % berasaal dari kalangan petani, pedagang dan Pedagang kaki lima (PKL), dan sebesar 15 %  dari kalangan pemilih pemula.  Terhadap pertanyaan “Bagaimana persepsi anda terhadap kualitas kinerja partai politik selama ini”?, yang menjawab  Selalu memperjuangkan nasib rakyat (0 %), yang memberikan jawaban Mendekati rakyat saat menjelang pemilu /pilkada (71,4%), dan yang memberikan jawaban  Sering berjanji tetapi tidak pernah menepati janjinya (37,1 %).  

Pada bulan Januarai 2018, penulis juga melakukan survey terhadap kinerja pejabat publik di mata mahasiswa. Sebannya 207 mahasiswa yang tersebar di 16 PTN yaitu UI, UIN Jakarta, UNJ, IPB, ITB, UPI, UGM, UNY, UNS, Unsoed, Undip, UIN Walisongo, Unnes, ITS, Unair dan Unibraw memiliki tingkat kepuasans angat kecil kepada DPR. Terhadap pertanyaan  “ Bagaimana Kinerja DPR RI dalam Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Indonesia”?, Yang menjawab A (PUAS) sebanyak 22 mahasiswa (11 %). yang menjawab B (TIDAK PUAS) sebanyak  169  mahasiswa (82 %), dan yang menjawab C (TIDAK TAHU), sebanyak  16 mahasiswa (8 %).

Ketiga, Problem Sosial (Social Problem). Problem sosial mengandung makna apa yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat terhadap pemilu/pilkada. perasaan atau kesan masyarakat terhadap pilkada, penulis pernah melakukan survey kepada masyarakat Kudus pada tahun 2008 dengan jumlah responden 715 orang.  Terhadap pertanyaan “Menurut anda, apakah pilkada Kudus memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Kesejahteraan” ? Yang menjawab, Berpengaruh positif sebanyak 57 responden (7,13 %).  Yang menjawab, Tidak ada pengaruhnya  sebanyak 205 responden (25,63 %).  Yang menjawab, Ada atau tidak ada pengaruhnya sangat tergantung dari sosok pemimpinnya 171 responden (21,38 %).  dan yang menjawab  Jika pemimpinnya memiliki komitmen terhadap rakyat pasti akan berpengaruh positif bagi masyarakat 367 responden (45, 88 %). Artinya penentu kesejahteraan bukan pada pilkadanya, tetapi tergantung dari kualitas atau integritas pemimpin yang dihasilkan melalui Pilkada.

Pendidikan Politik

Pendidikan sekurang kurangnya memiliki dua makna, Pertama, pendidikan bermakna schooling yaitu proses pembelajaran dan pendidikan formal di sekolah dengan durasi waktu tertentu. Kedua, pendidikan bermakna umum yaitu proses mencerdaskan manusia dalam melihat suatu fenomena yang ada disekitarnya. Pendidikan dalam artian ini tidak mengenal dimensi ruang dan waktu, artinya bisa dilakukan kapan saja, dimana saja dan oleh siapapun juga.

Pendidikan politik yang dimaksud dalam forum ini adalah pendidikan dalam artian umum yaitu bagaimana memberikan bimbingan, arahan agar memiliki kecerdasan dalam mengikuti proses pemilu/pilkada.

Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan rasionalitas dimana rasionalitas akan menjelma dalam tiga macam, yaitu:  Pertama, Rasionalitas ideologi. Seseorang menjatuhkan pilihannya/dukungannya  didasarkan adanya kesamaan antara keyakinan/kebenaran agama dan /atau organisasi dengan obyek yang akan dipilih. Latar belakang agama dan organisasi akan “mengintervensi” manusai dalam menentukan pilihan. Keterlibatan tokoh agama masih dianggap “magnet” dalam mendulang perolehan suara dalam pemilu/pilkada. Diera keterbukaan dan zaman moderen, keterlibatan tokoh agama dalam politik sudah saatnya di kurangi dan digeser kepada issu issu program yang strategis. Berdasarkan hasil survey penulis pada tahun 2017 diperoleh data bahwa  mayoritas masyarakat tidak setuju jika tokoh agama ikut dalam proses pemilu/pilkada.  Terhadap pertanyaan “ Bagaimana Pendapat anda jika ada Kiai/Ulama mencalonkan diri sebagai calon wakil DPR atau calon kepala daerah? Yang menjawab Setuju karena Kiai/Ulama akan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat sebanyak 56 responden ( 22 %). Yang menjawab Tidak setuju karena Kiai/Ulama lebih mulia jika bersikap netral untuk semua golongan, sebanyak 199 responden ( 78 %).

 Tokoh agama (ulama) lebih tepat berperan sebagai kekuatan moral masyarakat yang selalu membimbing dan memebri pencerahan masyarakat dalam menyelesaikan problematika kehidupan. Sekurang kiurangnya, tokoh agama /iulama/kiai memiliki tiga peran yaitu : Pertama, Himayat-ud din, yaitu melindungi agama dari pengaruh-pengaruh al-‘aqaid al-fasidah (akidah sesat) dan al-afkar al-munharifah (pemikiran-pemikiran menyimpang, esktrem, dan radikal) yang membahayakan agama. Kedua, Himayat-ud daulah (melindungi negara). Bagi bangsa Indonesia pancasila dan NKRI merupaakn kesepakatan mutlaq bagi seluruh elemen bangsa yang harus dijaga  secara optimal. Ketiga,  Islah al-ummah (mempersatukan umat). Peran Kiai/Ulama yang tidak boleh ditinggalkan adalah pemersatu bangsa, dimana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Oleh sebab itu Kiai/Ulama harus mampu menjadi perekat tali persaudaraan antar umat, kelompok, agama dan suku.

Kedua, Rasionalitas politik. Seseorang memberikan pilihannya didasarkan atas pertimbangan kualitas, kredibilitas, akseptabilitas obyek yang akan dipilih. Hal ini didasarkan asumsi bahwa pemimpin/kekuasaan memiliki peran dominan untuk merubah dan memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat. Sesuai dengan kata kata mutiara seorang sastrawan ARab bernama Afwah al Audi “ Manusia akan senantiasa bersikap dan bertindak menyimpang /anarkhis jika tidak ada orang orang yang mulai, cerdas dan beradan diantara mereka, dan tidak akan ada orang yang mulia, cerdas dan beradab jika yang berkuasa/memimpin adalah orang orang yang bodoh dan tidak memiliki kredibilitas”.

Ketiga, Rasionalitas materi. Seseorang memberikan pilihan/dukungan didasarkan atas pertimbangan asas kemanfaatan atau untung rugi baik yang bersifat persolan maupun sosial (kolektif). Asas untung rugi mestinya dilihat dari aspek kemaslahatan atau aspek sosial, tidak semata mata aspek pribadi. Ditengah tengah masyarakat khususnya Jawa Tengah memiliki anggapan bahwa politik uang (monay politic) sesuatu hal yang biasa/lumrah. Hal ini di kuatkan hasil riset penulis pada bulan desember 2017 dengan jumlah responden 255 tentang Persepsi masyarakat Jawa Tengah terhadap Politik uang”. Terhadap pertanyaan “ Bagaimana Pendapat anda tentang Money Politic dalam pemilu ?. Yang menjawab  pilihan (A). Akan saya terima uangnya, pilihan terserah saya, sebanyak 40 responden (16 %). Yang menjawab pilihan (B) Money Politik tidak salah kalau untuk ganti uang transport, sebanyak 124 responden ( 48 %), dan yang menjawab pilihan (C)  Apapun alasanya, money politik tidak boleh sebanyak 91 responden (36 %).

 Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat jawa tengah tidak memiliki kebencian terhadap praktik politik uang. Mayoritas masyarakat (48 %) memahami bahwa politik uang merupakan hal yang boleh (halal) jika itu diniatkan atau dipahami  sebagai uang ganti transport menuju tempat pemungutan suara. Sebagian lagi memahami bahwa jika ada oknum yang melakukan praktik politik uang tetap diterima tidak akan dipersoalkan walaupun penerima uang tersebut  menjatuhkan pilihannya tidak seperti pesan pemberi uang. Hanya 36 % masyarakat yang tegas mengatakan apapun alasanya politik uang adalah dilarang dan haram.

Penutup

Pendidikan politik untuk mewujudkan Pilkada berintegritas dan pemilih yang berdaulat perlu didukung dengan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Sosialisasi secara utuh dan komprehensif tentang pemilu/pilkada harus dilakukan secara masif oleh berbagai elemen yang terkait. Konsekuensinya semua elemen yang terkait harus bersinergi untuk menjalankan tugas dan kewenangan secara optimal dan proporsional.

Kedua, harus ada penggeseran paradigma, bahwa pemilu/pilkada tidak hanya keinginan para elit politik, tetapi benar benar menjadi keinginan dan harapan arus bawah (Grass roots). Penggeseran paradigma ini akan melahirkan dukungan atau partisipasi masyarakat semakin besar dan optimal.

Ketiga, Agama tidak dijadikan issu issu atau propaganda untuk memperoleh dukungan suara, tetapi agama harus dijadikan spirit dalam menjalani dan menyelesaikan realitas kehidupan. Penggunaan simbol simbol agama dalam memperoleh dukungan tidak mempercepat atau memeprlancar tetapi justru hanya  menghambat proses pendidikan politik masyarakat. Konsekeusninya, para tokoh agama/kiai/ulama benar benar sebagai kekuatan moral masyarakat, bukan sebagai kekuatan salahs atu kelompok dalam proses politik.

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Facebook

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Pengunjung Website

Flag Counter